Gede Sandra Dukung Purbaya Yudhi Sadewa Berantas Mafia Pajak dan Bea Cukai

Langkah tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membersihkan praktik mafia di internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari analis Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra, yang menilai kebijakan ini sangat penting untuk menyelamatkan keuangan negara dari kebocoran besar.

Menurut Gede, selama satu dekade terakhir, praktik penyimpangan seperti miss invoicing atau manipulasi data transaksi ekspor-impor telah menyebabkan kerugian negara yang luar biasa besar — diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun per tahun.

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Miss Invoicing Rugikan Negara hingga Rp1.000 Triliun Setiap Tahun

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22 Oktober 2025), Gede Sandra menjelaskan bahwa praktik miss invoicing atau penyelewengan nilai transaksi terjadi dalam kurun waktu 2013 hingga 2024, mencakup dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Terjadi penyelewengan angka transaksi sebesar Rp1.000 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan betapa parahnya kebocoran penerimaan negara yang terjadi selama ini,” ungkap Gede.

Ia menambahkan, angka fantastis tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi pada Desember 2016, yang pernah mengaku memiliki data tentang simpanan uang warga Indonesia di luar negeri senilai Rp11.000 triliun. Temuan itu, kata Gede, menjadi indikasi kuat bahwa ada sistem perpajakan dan bea cukai yang bocor parah dan belum sepenuhnya transparan.

Purbaya Yudhi Sadewa Dinilai Berani Ambil Langkah Bersih-Bersih

Langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang baru-baru ini membuka saluran pengaduan publik “Lapor Pak Purbaya” dinilai sebagai terobosan penting dalam menegakkan transparansi di sektor pajak dan bea cukai. Gede menyebut, tindakan tersebut menunjukkan niat kuat pemerintah untuk memberantas mafia internal yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang tidak bersih.

“Selama bertahun-tahun, DJP dan DJBC menjadi sumber penerimaan negara yang strategis, tapi juga jadi ladang subur praktik kotor. Langkah Purbaya harus didukung karena ini menyangkut kepentingan nasional,” tegas Gede.

Menurutnya, upaya Purbaya akan berhasil jika dibarengi dengan pembenahan sistem dan perlindungan bagi pelapor (whistleblower) agar masyarakat berani mengungkap penyimpangan di lapangan.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

👉 Baca juga artikel tentang Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Kuartal II 2025 Tertinggi di Indonesia

Mengapa Mafia Pajak dan Bea Cukai Sulit Diberantas

Praktik mafia perpajakan dan bea cukai bukan hal baru di Indonesia. Pola umumnya melibatkan manipulasi nilai ekspor-impor, permainan tarif, hingga penyalahgunaan wewenang dalam penetapan nilai barang. Dalam banyak kasus, praktik ini sulit diberantas karena adanya koordinasi antaroknum di dalam lembaga serta lemahnya sistem pengawasan digital.

Gede Sandra menilai, salah satu akar masalahnya adalah ketergantungan pada sistem manual dan lemahnya audit silang antara DJP, DJBC, dan lembaga keuangan. “Selama data antarinstansi tidak sinkron, mafia akan terus punya ruang bermain,” ujarnya.

Selain itu, ketidaktegasan dalam penegakan hukum juga membuat banyak kasus berhenti di tingkat internal tanpa proses pengadilan terbuka. Padahal, kerugian yang ditimbulkan mencapai skala triliunan rupiah, setara dengan pembangunan infrastruktur nasional selama satu tahun anggaran.

Langkah ke Depan: Reformasi Total Sektor Pajak dan Bea Cukai

Untuk benar-benar menuntaskan masalah ini, Gede menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di sektor perpajakan dan bea cukai. Beberapa langkah yang perlu ditempuh antara lain:

  1. Digitalisasi total data ekspor-impor dan perpajakan untuk menutup celah manipulasi.
  2. Integrasi sistem pengawasan lintas lembaga, termasuk dengan KPK dan PPATK.
  3. Rekrutmen dan rotasi pegawai berbasis integritas, bukan sekadar senioritas.
  4. Penegakan hukum yang transparan, agar publik bisa memantau setiap kasus.
  5. Pemberdayaan saluran aduan publik, seperti “Lapor Pak Purbaya”, agar tidak hanya simbolis.

 

Dengan langkah-langkah tersebut, sektor fiskal Indonesia bisa kembali menjadi sumber kekuatan ekonomi, bukan sumber kebocoran.

Cak War merekomendasikan: Forto – Premium Gadget Repair Service tempat service handphone android terpercaya di surabaya

Kesimpulan: Momentum untuk Indonesia Bersih dari Mafia Keuangan

Dukungan Gede Sandra terhadap langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sinyal bahwa publik menaruh harapan besar terhadap reformasi sektor keuangan negara. Praktik miss invoicing senilai Rp1.000 triliun per tahun bukan hanya soal angka, tapi tentang keadilan fiskal dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Jika Purbaya berhasil menuntaskan pembersihan ini, Indonesia bisa menutup kebocoran besar dan memperkuat fondasi fiskal untuk generasi mendatang.

Untuk berita ekonomi, kebijakan publik, dan edukasi nasional yang lebih mendalam, kunjungi Cakwar.com — sumber informasi terpercaya yang membuka wawasan bangsa.

📌 Baca juga artikel tentang: Apple MacBook Pro M5 Dijual Tanpa Charger di Eropa: Inovasi atau Strategi Kontroversial?

 

Pituture Simbah: “Sapa sing wani nipu marang negarane, padha karo ngladeni awake dhewe saka keserakahan. Nanging kabecikan ora bakal tuwuh saka tumindak sing kotor.”
Artinya: Siapa pun yang berani menipu negaranya, sama saja sedang melayani keserakahannya sendiri. Kebaikan tak akan tumbuh dari perbuatan yang kotor.

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions