CALS Minta MKMK Copot Adies Kadir dari Jabatan Hakim Konstitusi

Tanpa Fit and Proper Test yang Layak

Kritik lain yang dilontarkan adalah absennya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dinilai layak dan terbuka. CALS menilai Adies Kadir diusulkan dan disepakati tanpa melalui proses seleksi yang memadai sebagaimana lazimnya pengangkatan pejabat publik strategis.

“Tanpa fit and proper test yang layak, tetapi kemudian beliau disepakati untuk diusulkan oleh anggota DPR. Jadi, seakan-akan ada nuansa persekongkolan di situ,” kata Yance.

Bagi CALS, prosedur seleksi yang tidak ketat berpotensi melanggar prinsip meritokrasi dan menggerus kepercayaan publik terhadap MK.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Sorotan Konflik Kepentingan

Latar Belakang Politisi Aktif

Selain proses seleksi, CALS juga menyoroti latar belakang Adies Kadir sebagai politisi Partai Golkar dan Wakil Ketua DPR. Menurut Yance Arizona, latar belakang tersebut sangat kental dengan potensi konflik kepentingan.

Sebagai Hakim Konstitusi, Adies berpotensi menangani perkara yang berkaitan langsung dengan produk legislasi DPR, kewenangan lembaga legislatif, maupun kepentingan partai politik.

“Posisi beliau sangatlah berpotensi mengalami konflik kepentingan hampir dalam seluruh perkara di MK,” ujar Yance.

Rekomendasi Cakwar.com: Risiko Menggunakan Charger iPhone Tidak Original: Ancaman Korsleting hingga Mati Total

Tidak Ada Masa Jeda Jabatan

CALS juga menyoroti tidak adanya masa jeda (cooling down period) antara jabatan Adies sebagai Wakil Ketua DPR dan pengangkatannya sebagai Hakim Konstitusi. Hal ini dinilai semakin memperbesar risiko konflik kepentingan.

Dalam praktik tata kelola yang baik, masa jeda dianggap penting untuk memastikan independensi pejabat yang berpindah dari ranah politik ke lembaga yudisial.

“Tidak ada jeda antara menjadi Wakil Ketua DPR dan Hakim Konstitusi. Ini memperbesar peluang konflik kepentingan,” kata Yance.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Dampak terhadap Wibawa Mahkamah Konstitusi

MK sebagai Penjaga Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini berwenang menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, hingga menangani sengketa hasil pemilu.

Karena itu, integritas dan independensi hakim konstitusi menjadi prasyarat mutlak. CALS menilai, jika dugaan pelanggaran etik ini tidak ditangani secara serius, kepercayaan publik terhadap MK berisiko semakin tergerus.

MKMK Didorong Bertindak Tegas

Melalui laporan ini, CALS mendorong MKMK untuk bertindak tegas dan independen. Mereka berharap MKMK tidak hanya fokus pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak etik dan moral dari kasus ini.

Bagi para pemohon, putusan MKMK nantinya akan menjadi preseden penting bagi proses seleksi hakim konstitusi di masa depan.

Daftar Pemohon dari CALS

Berikut 21 pakar hukum tata negara yang menjadi pemohon dalam laporan ke MKMK:

1. Denny Indrayana
2. Hesti Armiwulan Sochma Wardiah
3. Muchamad Ali Safaat
4. Susi Dwi Harijanti
5. Iwan Satriawan
6. Zainal Arifin Mochtar
7. Mirza Satria Buana
8. Herdiansyah Hamzah
9. Herlambang P. Wiratraman
10. Dhia Al Uyun
11. Richo Andi Wibowo
12. Yance Arizona
13. Idul Rishan
14. Charles Simabura
15. Titi Anggraini
16. Warkhatun Najidah
17. Allan Fatchan Gani Wardhana
18. Beni Kurnia Illahi
19. Bivitri Susanti
20. Taufik Firmanto
21. Feri Amsari

Penutup

Laporan CALS terhadap Adies Kadir menandai babak baru dalam pengawasan etik Hakim Konstitusi. Lebih dari sekadar persoalan individu, kasus ini menyentuh prinsip dasar negara hukum: independensi peradilan dan integritas proses seleksi pejabat publik.

Keputusan MKMK nantinya akan menjadi ujian penting, bukan hanya bagi Adies Kadir, tetapi juga bagi komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kepercayaan publik. Publik kini menanti, apakah mekanisme etik di MK mampu menjawab kritik secara transparan dan berkeadilan.

Untuk mengikuti perkembangan isu hukum, politik, dan ketatanegaraan lainnya secara mendalam dan berimbang, pembaca dapat menemukan artikel-artikel menarik lainnya di media digital cakwar.com.