Kritik Kunjungan Luar Negeri Prabowo Berbuntut Panjang, Pengamat: Seskab Teddy Harusnya Buka Data, Bukan Menyindir!

Namun, di sela-sela klarifikasinya, Seskab Teddy sempat melontarkan kalimat yang dinilai bernuansa sindiran personal. Ia menyebut Dino sebagai diplomat hebat, meskipun hanya diberi kesempatan menjabat sebagai wakil menteri luar negeri selama kurang lebih tiga bulan.

Dalam video tersebut, Teddy meluruskan dua poin utama terkait efisiensi anggaran pemerintah saat ini:

• Tanggung Jawab Pribadi: Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen penuh untuk menggunakan dana pribadi jika terdapat pengeluaran dinas yang melebihi pagu anggaran resmi negara.
• Pemangkasan Jumlah Rombongan: Teddy membandingkan data kunjungan era Presiden SBY pada September 2014 yang membawa 120 orang (termasuk Dino), dengan rombongan Prabowo ke Australia pada November 2025 yang hanya membawa 50-60 orang.

Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik global yang sangat cair, jadwal kunjungan luar negeri tidak bisa dipatok kaku setahun sebelumnya. Kepala negara dituntut harus adaptif dan responsif dalam mengamankan kepentingan nasional jangka panjang.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

Kritik Emrus Sihombing: Jangan Bandingkan Masa Lalu, Buka Data Hasil Nyata!

Melihat cara Istana membalas kritik tersebut, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai argumentasi yang digunakan Seskab Teddy kurang tepat. Menurut Emrus, membandingkan jumlah delegasi era kunjungan luar negeri Prabowo dengan era pemerintahan SBY tidak menyelesaikan substansi masalah.

Emrus menyatakan bahwa setiap periode kepemimpinan nasional memiliki tantangan, konteks sosial, ekonomi, dan situasi geopolitik yang sama sekali berbeda. Oleh sebab itu, tidak relevan jika pemerintah menyederhanakan indikator efisiensi hanya berdasarkan perbandingan jumlah rombongan antar-era.

“Masa SBY kan tidak seperti ini. Situasinya berbeda. Kondisi ekonomi berbeda, nilai rupiah berbeda,” ujar Emrus dalam sebuah wawancara pada Selasa (2/6/2026).

Rekomendasi Cakwar.com: Apple Watch Layar Gelap dan Muncul Petir Merah? Ini Cara Mengatasinya!

Logika Efisiensi Anggaran yang Dipertanyakan

Lebih lanjut, Emrus mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut pengurangan jumlah rombongan dari 120 orang menjadi 60 orang sebagai bukti mutlak efisiensi. Menurutnya, pemotongan jumlah peserta belum otomatis mencerminkan efektivitas jika tidak dibarengi dengan parameter keberhasilan yang transparan.

• Jika jumlah 60 orang diklaim lebih efektif, pemerintah harus bisa menjelaskan apa parameter ukurnya secara rigid kepada publik.
• Publik juga berhak mengetahui mengapa angka 60 yang dipilih, mengapa tidak dipangkas lagi menjadi 20 orang jika tujuannya adalah penghematan total.
• Ukuran utama kesuksesan kunjungan diplomasi bukanlah sedikit atau banyaknya rombongan, melainkan sejauh mana target investasi dan kerja sama internasional berhasil dicapai.

Emrus menegaskan, masyarakat hari ini sudah semakin cerdas dan kritis. Publik jauh lebih membutuhkan pemaparan hasil konkret dari setiap kunjungan kerja, daripada sekadar disuguhi narasi perbandingan jumlah delegasi dengan masa lalu.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Diminta Menjelaskan Secara Substantif, Bukan Menyindir Pengkritik

Hal lain yang menjadi catatan kritis Emrus Sihombing adalah gaya bahasa komunikasi politik yang ditunjukkan oleh pihak pemerintah. Sebagai pejabat publik yang memiliki otoritas dan akses penuh terhadap data negara, respons yang diberikan seharusnya berbasis fakta ilmiah, bukan sindiran personal.

Kritik dari kalangan akademisi, diplomat senior, maupun masyarakat sipil adalah vitamin berharga bagi jalannya roda demokrasi. Ketika kritik tersebut muncul, kewajiban konstitusional pejabat negara adalah menjawabnya dengan argumentasi data yang kuat dan transparan.

“Justru orang yang menjabat di pemerintahan menjelaskan. Karena menggunakan dana publik, dana masyarakat, dana pajak, maka ada kewajiban untuk menjelaskan secara lengkap kepada publik,” tegas Emrus.

Komunikasi instansi pemerintah akan jauh lebih berwibawa dan efektif apabila difokuskan pada penyampaian informasi yang substantif. Terjebak dalam polemik yang menyerang latar belakang personal pengkritik justru akan mengaburkan esensi kebijakan yang sedang diuji publik.

Batasan Fungsi Komunikasi: Seskab vs Badan Komunikasi Presiden

Tidak hanya mengkritik isi pernyataan, Emrus juga menyoroti posisi kelembagaan Teddy Indra Wijaya saat memberikan tanggapan tersebut. Secara struktur komunikasi politik, fungsi meng-counter isu atau menjelaskan program strategis presiden idealnya bukan ranah utama seorang Seskab.

Emrus berpandangan bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretaris Kabinet lebih condong pada urusan teknis administrasi dan koordinasi internal kementerian. Fungsi komunikasi massa ke ruang publik seharusnya diserahkan penuh kepada Badan Komunikasi Presiden (Bakom) atau juru bicara resmi.

“Kalau dari sudut komunikasi politik, seharusnya Bung Teddy tidak memberi respons itu. Yang merespons itu Bakom, juru bicara Presiden,” tambahnya.

Pembagian peran yang jelas dan profesional dalam institusi kepresidenan sangat penting agar pesan yang sampai ke telinga masyarakat tidak bias. Dengan begitu, dinamika diskusi yang berkembang di tengah publik tetap berada pada koridor evaluasi kebijakan, bukan bergeser menjadi sentimen pribadi antartokoh.

Esensi Transparansi dalam Kebijakan Publik

Dari polemik yang melibatkan Dino Patti Djalal, Seskab Teddy, dan pengamat Emrus Sihombing ini, kita bisa menarik sebuah pelajaran penting. Kebijakan publik yang sehat selalu membutuhkan ruang dialog terbuka yang diisi oleh argumen-argumen yang mencerdaskan.

Transparansi anggaran dan akuntabilitas hasil kerja adalah dua pilar utama yang tidak boleh ditawar dalam tata kelola pemerintahan modern. Ketika pemerintah mampu menyajikan data capaian diplomasi secara gamblang, maka dengan sendirinya segala kecurigaan publik akan terbantahkan.

Semoga riuh diskusi ini menjadi momentum bagi humas pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik yang humanis, terbuka, dan berbasis data. Dengan komunikasi yang sehat, kepercayaan masyarakat terhadap setiap langkah kebijakan strategis negara akan tetap terjaga dengan baik.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com.