Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Diperiksa Kejagung Tanpa Ditahan, Simak Sorotan Tajam Kebijakan Hukum

Hukum Acara Pidana di Indonesia (KUHAP)

Kasus yang melibatkan mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (yang diperiksa sebagai pengacara/saksi) atau isu seputar Jampidsus Febrie Adriansyah (yang sempat menjadi sorotan terkait isu penguntitan oleh oknum Densus 88 pada pertengahan 2024) memang kerap memicu pertanyaan publik mengapa tidak ada tindakan penahanan setelah proses pemeriksaan.

Secara hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP), ada beberapa alasan yuridis dan teknis mengapa seorang saksi atau terperiksa tidak langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan di kejaksaan atau lembaga penegak hukum lainnya:

1. Status Hukum Masih Sebagai Saksi

Seseorang yang dipanggil untuk diperiksa tidak bisa langsung ditahan jika kapasitasnya masih sebagai saksi. Penahanan menurut Pasal 21 KUHAP hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka.

Dalam banyak kasus besar, penegak hukum memerlukan keterangan saksi terlebih dahulu untuk mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah sebelum menaikkan status seseorang menjadi tersangka. Selama statusnya belum berubah, ia berhak pulang setelah pemeriksaan selesai.

2. Tidak Memenuhi Syarat Objektif dan Subjektif Penahanan

Bahkan jika seseorang sudah berstatus tersangka, penahanan bukanlah kewajiban mutlak, melainkan kewenangan penyidik yang diatur ketat oleh undang-undang berdasarkan dua syarat:

• Syarat Objektif (Pasal 21 ayat 4 KUHAP): Penahanan hanya bisa dilakukan jika tindak pidana yang disangkakan diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
• Syarat Subjektif (Pasal 21 ayat 1 KUHAP): Penyidik memiliki kekhawatiran yang beralasan bahwa tersangka akan:
  1. Melarikan diri.
  2. Merusak atau menghilangkan barang bukti.
  3. Mengulangi tindak pidana.

Jika terperiksa dinilai sangat kooperatif, selalu memenuhi panggilan, tidak menunjukkan indikasi melarikan diri, dan seluruh barang bukti penting sudah disita oleh penyidik, maka syarat subjektif penahanan tidak terpenuhi.

3. Perlindungan Profesi (Jika Diperiksa sebagai Advokat)

Apabila pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Febri Diansyah dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum/advokat (misalnya saat ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan menteri Yasin Limpo), ada batasan hukum yang melindungi profesi hukum.

Berdasarkan UU Advokat, seorang pengacara memiliki hak imunitas saat menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik. Penyidik harus sangat berhati-hati dan memastikan bahwa pemeriksaan tersebut murni mencari keterangan, bukan mengkriminalisasi profesi hukum, sehingga tidak ada dasar sama sekali untuk melakukan penahanan.

4. Strategi Penyidikan

Dalam taktik hukum, menahan seseorang terlalu cepat terkadang justru merugikan penyidik. Masa penahanan memiliki batas waktu yang diatur undang-undang (biasanya $20 \text{ hari} + 40 \text{ hari}$ perpanjangan). Jika masa penahanan habis sebelum berkas perkara rampung diracik untuk dilimpahkan ke pengadilan, tersangka harus dilepaskan demi hukum.

Oleh karena itu, penyidik sering kali memilih untuk tidak menahan terperiksa terlebih dahulu agar memiliki waktu lebih leluasa untuk memperkuat konstruksi kasus dan melacak aliran dana.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Baca juga artikel tentang: Wacana Anak Orang Kaya Tak Dapat Makan Bergizi Gratis Sedang Dikaji BGN, Simak Alasan Efisiensi Anggaran

DPR Desak Tim 9 Jaga Integritas dan Tidak Main-Main

Sorotan tajam juga datang dari perwakilan rakyat di Senayan. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, meminta dengan tegas agar Tim 9 yang dibentuk khusus oleh Kejagung untuk mengusut kasus ini bekerja dengan integritas penuh, jujur, dan transparan.

Tandra mengingatkan bahwa kasus penyidikan yang melibatkan eks pejabat teras Jampidsus ini telah menjadi perhatian penuh dari seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi. Segala bentuk kejanggalan dalam proses pembuktian akan langsung menurunkan wibawa institusi di mata publik.

“Permintaan kita kepada Tim 9, yang pertama, sudah jangan main-main karena ini merupakan perhatian seluruh rakyat Indonesia. Jaga integritas institusi Kejaksaan,” kata Tandra dengan nada tegas saat diwawancarai oleh awak media.

Bagi Anda para profesional, mahasiswa, atau pelaku bisnis yang sering menggunakan ponsel pintar untuk memantau siaran langsung sidang korupsi atau membaca draf undang-undang penegakan hukum. Jika layar ponsel Anda mendadak retak atau baterainya cepat habis akibat penggunaan intensif, segeralah membawanya ke pusat service iphone surabaya.