DPR Panggil Dirjenpas Soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong: Analisis Kasus dan Solusi Reformasi Pemasyarakatan

  • September 28, 2026
  • R.Y. Fajri

Bayangkan sebuah lembaga pemasyarakatan yang seharusnya identik dengan pengawasan ketat justru memiliki sejumlah bangunan dengan fasilitas yang disebut Ombudsman RI menyerupai apartemen. Ada sofa, televisi, kulkas, meja makan, hingga fasilitas kebugaran. Temuan tersebut muncul ketika Ombudsman melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 23 September 2026.

Persoalannya kemudian tidak berhenti pada soal ada atau tidaknya fasilitas tertentu. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana fasilitas tersebut bisa berada di lingkungan lapas, siapa yang mengetahui keberadaannya, bagaimana mekanisme pengawasannya berjalan, dan apakah seluruh warga binaan memperoleh pelayanan berdasarkan standar yang sama.

Perhatian publik semakin besar setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan. Lima pejabat tersebut mencakup Kalapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, pejabat bidang pembinaan, keamanan dan ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.

Pada Senin, 28 September 2026, isu tersebut kemudian dibawa ke ruang pengawasan parlemen. Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dan Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto hadir dalam rapat.

Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di Lapas Cibinong?

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong

Ombudsman RI menyampaikan bahwa temuan tersebut berawal dari sidak pada 23 September 2026. Tim Ombudsman menyebut sempat menghadapi penolakan ketika hendak memasuki area blok warga binaan.

Setelah itu, tim justru menemukan sejumlah bangunan di area sekitar lapas yang menurut hasil pengamatan mereka menyerupai rumah atau hunian khusus. Ombudsman menyebut terdapat lebih dari 10 bangunan dan menemukan fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

Ombudsman juga menyebut adanya fasilitas kebugaran lengkap dan pembangunan simulator golf yang sedang berlangsung. Di sekitar area tersebut, tim juga melihat sejumlah kendaraan yang mereka kategorikan sebagai kendaraan mewah.

Namun, penting bagi pembaca untuk memahami posisi informasi tersebut. Temuan Ombudsman merupakan hasil pengawasan dan menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut, bukan dengan sendirinya merupakan putusan pengadilan mengenai kesalahan pidana seseorang.

Perbedaan antara temuan pengawasan dan kesimpulan hukum ini penting agar pemberitaan tidak berubah menjadi vonis sebelum proses pemeriksaan selesai.

Ada Dugaan Pungutan dan Persoalan Keamanan

Selain persoalan fasilitas, Ombudsman juga menyampaikan temuan mengenai kerentanan keamanan. Dalam siaran persnya, Ombudsman menyebut terdapat akses keluar di bagian belakang area rumah petak yang disebut tidak terkunci dan terhubung dengan kawasan hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Ombudsman juga menyampaikan bahwa mereka menerima laporan keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A.

Laporan tersebut tentu perlu dibedakan dari fakta yang sudah terbukti secara hukum. Dugaan pungutan harus diperiksa, dikonfirmasi, dan dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku.

Justru di sinilah fungsi pengawasan menjadi penting. Ketika ada laporan masyarakat, tugas lembaga pengawas dan kementerian bukan sekadar mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi juga memastikan apakah sistem memungkinkan praktik tersebut terjadi.

Artikel Lainnya: 

Artikel Rekomendasi Cakwar.com :

 

Mengapa Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan?

Pada 26 September 2026, Kemenimipas mengumumkan penonaktifan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk kepentingan pemeriksaan.

Menurut Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan, pejabat yang dinonaktifkan adalah Kalapas Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.

Penonaktifan dalam konteks ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses pemeriksaan, bukan otomatis berarti kelima pejabat tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran.

Kemenimipas menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi yang ditemukan Ombudsman dapat terjadi. Tim pemeriksa juga menelusuri sejumlah fasilitas dan barang yang menjadi bagian dari temuan.

Menurut keterangan Kemenimipas yang diberitakan ANTARA, tim telah meminta keterangan dari 52 warga binaan dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sekitar 50 pegawai.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan Lapas Cibinong tidak cukup diselesaikan hanya dengan memindahkan atau menonaktifkan pejabat. Ada kebutuhan untuk mengetahui rantai kejadian secara lebih lengkap.

RDP Komisi XIII DPR: Mengapa Kasus Ini Dibawa ke Parlemen?

Pada 28 September 2026, Komisi XIII DPR RI menggelar RDP dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membahas temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dan digelar terbuka untuk umum. Hadir antara lain Dirjen Pemasyarakatan Mashudi serta Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.

Komisi XIII juga mengundang Ombudsman. Namun, Ombudsman tidak hadir dalam RDP tersebut. Menurut keterangan Willy yang diberitakan ANTARA, surat permintaan tersebut belum mendapatkan respons dari Komisi II DPR yang menjadi mitra Ombudsman.

Fakta ini penting dicatat agar pembaca tidak salah memahami seolah-olah Ombudsman menolak memberikan penjelasan.

RDP sendiri merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Dalam konteks Lapas Cibinong, ruang tersebut dapat digunakan untuk meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, standar pelayanan, pengawasan internal, serta tindak lanjut terhadap temuan yang sudah disampaikan.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Baca juga artikel tentang: Cara Mengatasi iPad Ghost Touch Lengkap: Penyebab dan Solusi Sebelum Service iPad Surabaya

 

Analisis Cakwar: Masalahnya Bukan Sekadar Sofa, TV, atau Kulkas

Kalau kita hanya melihat foto sofa, televisi, kulkas, atau fasilitas lain, pembahasan kasus ini akan berhenti pada pertanyaan apakah seorang warga binaan boleh memiliki barang tertentu.

Padahal persoalan yang lebih besar adalah standar dan kesetaraan pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Jika sebuah fasilitas memang diperbolehkan berdasarkan aturan tertentu, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang berhak mendapatkannya, apa dasar pemberiannya, bagaimana pencatatannya, dan apakah prosedurnya dapat diaudit.

Sebaliknya, jika fasilitas tersebut ternyata berada di luar standar yang ditetapkan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana fasilitas tersebut bisa tersedia dan mengapa mekanisme pengawasan tidak mendeteksinya lebih awal.

Dengan perspektif seperti ini, kasus Lapas Cibinong tidak hanya menjadi cerita tentang “sel mewah”. Ia menjadi pintu masuk untuk membahas tata kelola pemasyarakatan secara lebih luas.

Celah Pengawasan Bisa Menjadi Masalah Besar

Lembaga pemasyarakatan memiliki struktur komando dan pengawasan yang berlapis. Namun sebanyak apa pun struktur tersebut, sistem tetap membutuhkan kontrol yang efektif.

Masalah muncul ketika pengawasan hanya berjalan secara administratif. Dokumen terlihat lengkap, laporan rutin dibuat, tetapi kondisi lapangan tidak benar-benar diperiksa secara independen.

Karena itu, pemeriksaan mendadak memiliki fungsi penting. Pengawasan tanpa pemberitahuan dapat memberikan gambaran yang berbeda dibandingkan inspeksi yang seluruh persiapannya diketahui sebelumnya.

Temuan Ombudsman di Cibinong juga menunjukkan pentingnya akses lembaga pengawas ketika menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik. Ombudsman menyebut timnya sempat mengalami hambatan akses dalam sidak tersebut.

Ke depan, mekanisme koordinasi dan akses pengawasan perlu dibuat semakin jelas agar tidak terjadi ruang abu-abu ketika lembaga pengawas menjalankan mandatnya.

Apakah Overcrowding Bisa Menjadi Faktor?

Masalah pemasyarakatan di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan kapasitas hunian dan beban pengelolaan lapas.

Ketika jumlah warga binaan sangat besar dibandingkan kapasitas ideal, petugas menghadapi beban pengawasan yang semakin kompleks.

Dalam kondisi seperti itu, sistem membutuhkan manajemen risiko yang lebih kuat. Bukan hanya menambah petugas, tetapi juga memperbaiki pemetaan warga binaan, pengawasan fasilitas, pencatatan keluar-masuk barang, dan sistem pelaporan.

Namun overcrowding tidak boleh dijadikan alasan otomatis untuk menjelaskan munculnya fasilitas khusus.

Setiap dugaan penyimpangan tetap harus diperiksa berdasarkan fakta dan mekanisme yang berlaku.

Solusi Reformasi Pemasyarakatan: Jangan Berhenti pada Penonaktifan

Penonaktifan pejabat dapat menjadi bagian dari proses pemeriksaan, tetapi reformasi tidak berhenti di sana.

Ada beberapa langkah yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sistem.

  1. Pengawasan Digital yang Dapat Diaudit

CCTV di lapas seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai kamera yang merekam kejadian.

Sistem dapat dikembangkan agar rekaman memiliki pencadangan terpusat, log akses, dan mekanisme audit sehingga tidak mudah dimanipulasi atau dihapus tanpa jejak.

Akses terhadap sistem juga perlu dibatasi berdasarkan kewenangan. Setiap tindakan seperti menghapus, memindahkan, atau mengubah konfigurasi sistem harus meninggalkan catatan digital.

Dengan begitu, teknologi bukan sekadar kamera yang menempel di dinding, tetapi menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

 

  1. Audit Mendadak dan Berlapis

Audit internal tetap diperlukan, tetapi pemeriksaan dari luar juga memiliki fungsi penting.

Inspeksi berkala dapat dilakukan dengan kombinasi pemeriksaan terjadwal dan pemeriksaan tanpa pemberitahuan.

Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan sebanyak mungkin, melainkan menguji apakah standar pelayanan benar-benar berjalan dalam kondisi sehari-hari.

  1. Transparansi Inventaris

Barang yang berada di dalam lingkungan lapas perlu memiliki pencatatan yang jelas.

Jika ditemukan televisi, kulkas, alat kebugaran, kendaraan, bangunan, atau fasilitas tertentu, harus dapat diketahui status, kepemilikan, izin, dan dasar penggunaannya.

Dengan sistem inventaris yang baik, pertanyaan “barang ini milik siapa?” tidak perlu dijawab berdasarkan ingatan petugas.

  1. Perlindungan Pelapor

Petugas yang menemukan dugaan pelanggaran membutuhkan saluran pelaporan yang aman.

Tanpa perlindungan, seseorang dapat ragu melaporkan masalah karena khawatir menghadapi tekanan dari lingkungan kerja.

Mekanisme whistleblower yang jelas dapat membantu organisasi mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih besar.

Rekomendas Cakwar.com:  Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK: Pandangan Hukum Sunny dan Denny Indrayana Soal Status Presiden-Wapres

 

Bagaimana Publik Mengawal Kasus Lapas Cibinong?

Pembaca juga memiliki peran dalam mengawal kasus seperti ini.

Namun mengawal bukan berarti menyebarkan semua informasi yang beredar tanpa verifikasi.

Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan.

  • Periksa informasi dari Ombudsman RI.
  • Ikuti hasil pemeriksaan Kemenimipas.
  • Pantau keterangan resmi DPR.
  • Bedakan temuan, dugaan, pemeriksaan, dan putusan hukum.
  • Jangan menyebarkan identitas atau tuduhan yang belum terbukti.
  • Perhatikan hasil akhir pemeriksaan, bukan hanya pernyataan awal.

Cara membaca berita seperti ini sebenarnya sederhana. Jangan hanya bertanya, “Siapa yang salah?”

Tanyakan juga, “Apa buktinya?”, “Siapa yang memeriksa?”, “Apa dasar aturannya?”, dan “Apa tindak lanjutnya?”

Empat pertanyaan tersebut membantu pembaca tetap kritis tanpa ikut terseret kesimpulan yang belum terbukti.

Lapas Cibinong dan Ujian Tata Kelola Pemasyarakatan

Kasus Lapas Cibinong menjadi perhatian bukan semata karena adanya fasilitas yang disebut mewah.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai standar, memiliki pengawasan yang efektif, serta memberikan perlakuan yang sesuai aturan kepada seluruh warga binaan.

Temuan Ombudsman, pemeriksaan Kemenimipas, penonaktifan lima pejabat, dan RDP Komisi XIII merupakan rangkaian proses yang masih harus diikuti perkembangannya.

Publik tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui hasil akhirnya.

Apakah dugaan pelanggaran terbukti? Apakah ada pelanggaran disiplin? Apakah ada unsur pidana? Apakah prosedur pengawasan perlu diperbaiki? Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar asumsi.

 

Media Sosial:

iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Forto Service HP Surabaya

 

Kesimpulan

Kasus Lapas Cibinong menunjukkan bahwa persoalan pemasyarakatan tidak hanya berbicara mengenai bangunan, jumlah penghuni, atau fasilitas.

Ada persoalan yang lebih besar, yaitu integritas, pengawasan, transparansi, keamanan, kesetaraan pelayanan, dan pertanggungjawaban birokrasi.

Ombudsman telah menyampaikan sejumlah temuan dari sidak 23 September 2026. Kemenimipas kemudian melakukan pemeriksaan dan menonaktifkan lima pejabat struktural untuk kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya, Komisi XIII DPR membawa persoalan tersebut ke forum RDP pada 28 September 2026.

Yang perlu ditunggu sekarang bukan hanya siapa yang akan dikenai sanksi, tetapi juga apakah pemeriksaan tersebut menghasilkan perubahan sistem.

Sebab jika masalah hanya diselesaikan dengan mengganti beberapa pejabat tanpa memperbaiki mekanisme pengawasan, persoalan serupa masih berpotensi muncul di tempat lain.

Reformasi pemasyarakatan membutuhkan pengawasan yang konsisten, teknologi yang dapat diaudit, sistem pelaporan yang aman, transparansi fasilitas, serta penegakan aturan yang berdasarkan bukti.

Semoga artikel ini memberikan edukasi bagi pembaca artikel cakwar.com.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com.

Jika perangkat Apple Anda bermasalah apapun variannya, iJOE dapat menjadi bagian dari informasi layanan teknologi yang dapat Anda telusuri. Ikuti pula media sosial iJOE di TikTok, Instagram, dan YouTube untuk mendapatkan informasi seputar perangkat Apple dan teknologi.

Jika gadget Android Anda bermasalah apapun variannya, FORTO.id juga dapat menjadi referensi layanan dan informasi teknologi. Ikuti media sosial FORTO.id  melalui TikTok, Instagram, dan YouTube untuk mendapatkan berita serta informasi terbaru tentang handphone Android dan perkembangan teknologi.

Untuk kebutuhan informasi teknologi lain, pembaca juga dapat menemukan pembahasan mengenaiservice apple surabaya, Service iPhone Surabaya, Service iPad Surabaya, Service MacBook Surabaya, Service iMac Surabaya, Service iWatch Surabaya dan Service AirPods Surabaya. pada artikel teknologi Cakwar.com.

Ingin terus mendapatkan analisis berita hukum, tata kelola negara, teknologi, pendidikan, olahraga, wisata, hingga isu publik secara objektif dan mudah dipahami? Pantau terus cakwar.com dan jadilah pembaca yang kritis dengan selalu memeriksa fakta sebelum mengambil kesimpulan.

Pusat Perbaikan Perangkat & Service Terpercaya:

iJOE

Layanan Utama: service apple surabaya, Service iPhone Surabaya, Service iPad Surabaya, Service MacBook Surabaya, Service iMac Surabaya, Service iWatch Surabaya dan Service AirPods Surabaya.

Media Sosial:

 

Alamat : Jl. Raya Menur No.2C, Surabaya

Telepon: 08113308355

Buka Senin – Sabtu

Jam: Buka  10.00 Tutup pukul 21.00                                          

Provinsi: Jawa Timur

FORTO.id

Layanan Utama: Perbaikan motherboard, ganti layar AMOLED, pemulihan baterai, hingga penanganan software brick untuk seluruh merek HP Android (Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo, realme, ASUS, dll).

Media Sosial;

 

 Alamat : Jl. Raya Manyar No.57, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60134

Telepon: 0853-8555-7757

Jam: Buka  10.00 Tutup pukul 21.00

Provinsi: Jawa Timur

Deskripsi

DPR Panggil Dirjenpas Soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong membuat persoalan fasilitas warga binaan kembali menjadi sorotan. Dalam sidak 23 September 2026, Ombudsman menyebut menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas yang disebut menyerupai apartemen, termasuk televisi, kulkas, sofa, hingga fasilitas kebugaran.

Persoalan kemudian berkembang. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk kepentingan pemeriksaan.

Pada 28 September 2026, Komisi XIII DPR RI menggelar RDP bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk meminta penjelasan dan perkembangan pemeriksaan.

Lalu, apakah persoalan ini hanya soal fasilitas mewah?

Cakwar.com membedah kronologi temuan Ombudsman, penonaktifan lima pejabat, RDP Komisi XIII DPR, celah pengawasan, hingga solusi reformasi pemasyarakatan yang dapat menjadi bahan evaluasi ke depan.

Baca pembahasan lengkapnya di cakwar.com.

👉 Jangan hanya membaca judul. Pahami kronologi, bedakan antara temuan, dugaan, pemeriksaan, dan fakta yang sudah terbukti.

Simpan dan bagikan artikel ini agar semakin banyak pembaca memahami isu hukum dan tata kelola pemasyarakatan secara kritis dan objektif.

Hastag

#LapasCibinong #LapasMewah #Ombudsman #DPR #KomisiXIII #Dirjenpas #Kemenimipas #Pemasyarakatan #RDPDPR #PengawasanPemerintah #TataKelolaPemerintahan #ReformasiPemasyarakatan #BeritaIndonesia #BeritaTerkini #IsuHukum #HukumIndonesia #Cakwar #CakwarCom

artikel terbaru :

Hot News
DPR Panggil Dirjenpas Soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong: Analisis Kasus dan Solusi Reformasi Pemasyarakatan

DPR Panggil Dirjenpas Soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong: Analisis Kasus dan Solusi Reformasi Pemasyarakatan

LCD vs Baterai HP: Mana Lebih Cepat Rusak? Analisis dan Solusi Service Apple Surabaya

LCD vs Baterai HP: Mana Lebih Cepat Rusak? Analisis dan Solusi Service Apple Surabaya

Cara Mengatasi iPad Ghost Touch Lengkap: Penyebab dan Solusi Sebelum Service iPad Surabaya

Cara Mengatasi iPad Ghost Touch Lengkap: Penyebab dan Solusi Sebelum Service iPad Surabaya

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK: Pandangan Hukum Sunny dan Denny Indrayana Soal Status Presiden-Wapres

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK: Pandangan Hukum Sunny dan Denny Indrayana Soal Status Presiden-Wapres

Mengenang Wafatnya Guruh Soekarnoputra: Pesan Kain Fatmawati, Penghormatan PDIP, dan Warisan Kebudayaan Bangsa

Mengenang Wafatnya Guruh Soekarnoputra: Pesan Kain Fatmawati, Penghormatan PDIP, dan Warisan Kebudayaan Bangsa

Ganti LCD Vivo Z1 Pro: Waspadai Jebakan Teknis dan Cara Pilih Tempat Service yang Tepat

Ganti LCD Vivo Z1 Pro: Waspadai Jebakan Teknis dan Cara Pilih Tempat Service yang Tepat

Service Apple Surabaya: Cara Menjaga Aksesori iMac Tetap Awet dan Tampak Baru

Service Apple Surabaya: Cara Menjaga Aksesori iMac Tetap Awet dan Tampak Baru

Kenapa Penyimpanan System Data di MacBook Bisa Membengkak? Ini Penyebab dan Solusi Aman

Kenapa Penyimpanan System Data di MacBook Bisa Membengkak? Ini Penyebab dan Solusi Aman

HP Android Mati Total Kena Korsleting? Jangan Ditebak, Ini Cara Lacak Titik Konslet Mesin HP

HP Android Mati Total Kena Korsleting? Jangan Ditebak, Ini Cara Lacak Titik Konslet Mesin HP

Silfester Matutina Dicopot Usai 5 Hari Jabatan: Potret Celah Tata Kelola BUMN dan Penegakan Hukum

Silfester Matutina Dicopot Usai 5 Hari Jabatan: Potret Celah Tata Kelola BUMN dan Penegakan Hukum

Tentang Kami

Youtube Instagram X-twitter Facebook

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

Tentang Kami

Youtube Instagram X-twitter Facebook

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions