KELOPAK Soroti Ketimpangan Hukum Kasus Febrie Adriansyah, Ini Fakta Lengkapnya

5 Pernyataan Sikap KELOPAK Terhadap Aparat Penegak Hukum

Dalam kesempatan yang sama, para istri terdakwa yang hadir—seperti Dwi Afrianti Nurfajrie (istri Ibrahim Arief), Utari Wardhani (istri Yoki Firnandi), Rei (istri terdakwa kasus TaniHub), serta Dina E.K Rinie (istri Hari Karyuliarto)—menyampaikan lima poin pernyataan sikap tegas:

1. Klarifikasi Isu Pernyataan Kuasa Hukum: Meminta penjelasan resmi atas pernyataan pengacara Febrie, Hotman Paris, yang sempat menyebutkan Presiden marah atas penangkapan tanpa izin, agar tidak tercipta opini adanya perlindungan istimewa bagi pejabat.
2. Hentikan Perlakuan Istimewa: Mendesak aparat untuk bersikap konsisten dan segera melakukan penahanan jika bukti permulaan sudah terpenuhi demi menjaga kesetaraan hukum.
3. Buka Transparansi dan Bebas Konflik Kepentingan: Mendesak agar pengalihan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung dilakukan secara akuntabel, terbuka, dan bersih dari benturan kepentingan.
4. Hentikan Kriminalisasi Warga Negara: Menuntut agar hukum tidak dijadikan alat kriminalisasi terhadap perkara yang seharusnya bukan ranah pidana.
5. Audit Independen Penegakan Hukum: Evaluasi menyeluruh terhadap transparansi penanganan kasus-kasus korupsi untuk mencegah standar ganda yang merusak rasa keadilan publik.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

Alasan Hukum Febrie Adriansyah Belum Ditahan Penyelidik

Di sisi lain, mantan Jampidsus Febrie Adriansyah telah menjalani pemeriksaan perdana di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026). Pihak Kejaksaan Agung belum melakukan penahanan dengan pertimbangan yuridis yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Febrie, Farizi.

Beberapa alasan utama di balik keputusan tersebut antara lain:

• Sikap Kooperatif: Febrie dinilai sangat kooperatif dan selalu hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik.
• Tidak Ada Jabatan Strategis: Karena sudah tidak menjabat sebagai Jampidsus, Febrie dinilai tidak memiliki akses untuk memengaruhi atau mengatur jalannya proses hukum.
• Barang Bukti Sudah Disita: Seluruh barang bukti utama sudah dikuasai oleh penyidik, sehingga kecil kemungkinan adanya potensi penghilangan barang bukti.
• Tindakan Cekal: Sudah diterbitkan pencegahan ke luar negeri sehingga tersangka tidak bisa bepergian ke luar wilayah hukum Indonesia.

Rekomendas Cakwar.com: Sony Sonjaya Buka Suara Soal Mundurnya Nanik S Deyang dari BGN, Ini Nyanyian Susulan Kasus Korupsi MBG!

Pelimpahan Berkas Kasus dan Pembentukan Tim Khusus Kejagung

Proses hukum perkara ini diawali dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang melimpahkan tiga berkas perkara dugaan korupsi dan TPPU atas nama Febrie ke Kejaksaan Agung pada Kamis (16/7/2026).

Pelimpahan ini disusul penyerahan tersangka Don Ritto beserta barang bukti berupa emas 74 kilogram dan uang tunai pada Jumat (17/7/2026).

Untuk mengusut tuntas perkara ini, Kejaksaan Agung telah mengambil sejumlah langkah strategis:

• Membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang penyidik senior untuk menangani tiga perkara tersebut.
• Melibatkan supervisi dari KPK untuk mengawal transparansi serta independensi penyidikan.
• Menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru: Sprindik No. 43 (kasus Krakatau Steel), Sprindik No. 44 (kasus PLTU PLN), dan Sprindik No. 45 (kasus PT Asabri).

Media Sosial: