Pengacara Jokowi Optimis Sidang Dokter Tifa Tetap Lanjut Usai Eksepsi Dikabulkan

Peran Gawai Andal dan Layanan Service iPhone Surabaya

Membaca dokumen perundang-undangan, mencermati pasal pidana, hingga menyimak laporan persidangan menuntut gawai kita selalu bekerja secara maksimal.

Bagi pengguna setia produk Apple di Surabaya, merawat perangkat secara berkala adalah langkah cerdas untuk mencegah masalah teknis saat dibutuhkan.

Layanan service iphone surabaya siap menangani berbagai gangguan teknis, mulai dari perbaikan layar pecah, penggantian baterai aus, hingga masalah pada komponen mesin utama.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

Jika Anda lebih gemar mencermati analisis berita hukum melalui layar tablet yang luas, keandalan gawai dapat dipastikan melalui service ipad surabaya. Begitu pula dengan aksesori harian seperti jam tangan pintar dan earphone nirkabel yang dapat dirawat secara presisi lewat service iwatch surabaya dan service airpods surabaya.

Sementara itu, bagi jurnalis, mahasiswa, maupun profesional yang mengolah data menggunakan komputer berkinerja tinggi, hadirnya pusat service macbook surabaya serta service imac surabaya menjamin perangkat kerja Anda tetap responsif, bebas overheating, dan selalu siap mendukung produktivitas tinggi.

Mengapa Hakim Mengabulkan Eksepsi Dokter Tifa?

Untuk memahami konteks secara menyeluruh, Majelis Hakim PN Jaktim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Christina Endarwati mengabulkan nota keberatan tim advokat Dokter Tifa karena menemukan adanya pelanggaran prinsip hukum materiil dalam surat dakwaan register nomor PDM-133/M.1.14/EOH.2/06/2026.

Rekomendas Cakwar.com: Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan Hakim PN Jaktim, Dakwaan Batal Demi Hukum!

Hakim menyoroti beberapa poin utama kecacatan hukum tersebut:

1. Penggunaan Aturan yang Belum Berlaku: Perbuatan yang didakwakan kepada Dokter Tifa terjadi pada kurun waktu Maret hingga Mei 2025. Namun, JPU justru menggunakan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026.
2. Pelanggaran Asas Legalitas Non-Retroaktif: Hukum pidana tidak boleh berlaku surut untuk mengadili peristiwa yang terjadi sebelum aturan tersebut sah berlaku.
3. Pencampuran Rezim Hukum: Jaksa mencantumkan pasal dari dua rezim hukum yang berbeda (KUHP Baru dan KUHP Lama WvS) untuk delik yang sama dalam satu dakwaan subsider, yang menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian hukum.
4. Kerugian Hak Pembelaan: Dakwaan yang tidak cermat (obscuur libel) menyulitkan Terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyusun strategi pembelaan diri yang efektif.

Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim menetapkan bahwa syarat materiil dakwaan tidak terpenuhi dan menginstruksikan pemeriksaan perkara dihentikan untuk sementara waktu.

Rincian Jeratan Pasal JPU terhadap Dokter Tifa

Sebagai bahan edukasi hukum, berikut rincian enam formula dakwaan yang sebelumnya disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi ini:

• Dakwaan Pertama Primer: Pasal 434 ayat (1) jo Pasal 441 ayat (1) jo Pasal 126 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).
• Dakwaan Pertama Subsidair: Pasal 433 ayat (1) jo Pasal 441 ayat (1) jo Pasal 126 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).
• Dakwaan Kedua Primer: Pasal 434 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).
• Dakwaan Kedua Subsidair: Pasal 310 ayat (1) KUHP Lama (WvS).
• Dakwaan Ketiga: Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE jo UU No 1 Tahun 2026 jo Pasal 126 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023.
• Dakwaan Keempat: Pasal 32 jo Pasal 48 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE jo UU No 1 Tahun 2026 jo Pasal 126 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023.

Tumpuk tindih penggunaan pasal antara rezim KUHP Baru dan KUHP Lama inilah yang dinilai hakim memicu kekaburan hukum (obscuur libel).

Media Sosial: