Praperadilan Eks Waka BGN: Ahli Jelaskan Pasal 603 KUHP Baru soal Uang Negara

  • July 29, 2026
  • Rahmat Yanuar

Perdebatan hukum yang cukup sengit mengenai keabsahan penetapan tersangka dan kalkulasi kerugian keuangan negara kembali menjadi sorotan publik dalam persidangan praperadilan yang diajukan oleh mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

Proses persidangan ini menarik perhatian luas para praktisi hukum, akademisi, dan pengamat kebijakan publik.

Fokus utama perdebatan tertuju pada kesaksian ahli hukum pidana mengenai penerapan Pasal 603 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), khususnya mengenai definisi, batasan, serta metode pembuktian unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Transisi penerapan aturan dalam KUHP Baru memang memicu dinamika penafsiran di ruang sidang, terutama jika disandingkan dengan regulasi tindak pidana korupsi yang lama.

Sama halnya saat Anda sedang asyik memantau alur persidangan dan dinamika berita hukum terkini di tablet atau laptop, lalu mendadak perangkat pintar Anda glitch atau mengalami gangguan teknis.

Memastikan gawai kesayangan Anda diperbaiki oleh spesialis terpercaya seperti pusat service apple surabaya atau service  HP android surabaya akan memberikan rasa tenang tanpa merusak produktivitas harian Anda.

Mari kita bedah secara mendalam jalannya persidangan praperadilan ini, pandangan teknis ahli hukum pidana terkait Pasal 603 KUHP Baru, serta implikasinya bagi sistem penegakan hukum di Indonesia!

 

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

 

  1. Dinamika Persidangan Praperadilan Eks Waka BGN dan Keterangan Ahli

Persidangan praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri ini memasuki agenda krusial, yaitu pembuktian dari pihak Pemohon (Eks Waka BGN) dan pihak Termohon dari aparat penegak hukum.

Argumen Keberatan Pihak Pemohon

Pihak Pemohon melalui tim penasihat hukumnya menyampaikan beberapa poin keberatan utama terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon.

Poin-poin gugatan meliputi:

  • Keabsahan prosedur penetapan tersangka yang dinilai tergesa-gesa.
  • Prosedur penyitaan alat bukti yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Pemenuhan syarat minimal dua alat bukti yang sah yang dianggap belum terpenuhi secara substansial.
Artikel Lainnya: 
Artikel Rekomendasi Cakwar.com :

 

Pemaparan Ahli Hukum Pidana di Ruang Sidang

Di hadapan hakim tunggal, ahli hukum pidana yang dihadirkan memberikan pandangan teoretis dan praktis mengenai pembuktian materiil unsur kerugian negara.

Ahli menegaskan bahwa penetapan kerugian keuangan negara tidak boleh sekadar didasarkan pada asumsi atau potensi (potential loss), melainkan harus berupa kerugian yang nyata dan pasti (actual loss).

Tanggapan Pihak Termohon

Pihak Termohon menegaskan bahwa seluruh proses tindakan kepolisian dan penyidikan telah dilaksanakan secara profesional serta sesuai dengan koridor hukum acara pidana yang berlaku.

Termohon optimis bahwa argumen penyidikan yang dibangun telah memenuhi kecukupan bukti untuk melanjutkan perkara ke sidang pokok.

  

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Baca juga artikel tentang: iMac Lemot Parah? Ini 5 Upgrade yang Bikin Performa Ngebut Lagi

 
  1. Bedah Pasal 603 KUHP Baru vs UU Tipikor Lama

Masa transisi pembaruan hukum pidana nasional membawa konsekuensi pada penafsiran delik korupsi.

Rumusan Unsur Pasal 603 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Pasal 603 KUHP Baru merumuskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana.

Meskipun rumusannya mirip dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor lama, terdapat pergeseran penekanan norma yang perlu dicermati oleh para penegak hukum.

Perbandingan Delik Formal dan Delik Materiil

Perdebatan klasik yang mengemuka adalah apakah Pasal 603 KUHP Baru menganut delik formal (formal offense) atau delik materiil (material offense).

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan perkembangan hukum modern, pembuktian kerugian negara makin diarahkan pada konsep delik materiil, di mana fisik kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata oleh lembaga yang berwenang.

Kedudukan Lembaga Audit Negara (BPK/BPKP)

Ahli menegaskan bahwa perhitungan nilai kerugian negara yang sah secara hukum harus dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil audit resmi inilah yang menjadi salah satu alat bukti surat kunci untuk menguji keabsahan penetapan tersangka.

 

 

  1. Profil Lembaga, Tokoh, dan Batas Kewenangan Praperadilan

Untuk memahami konteks kasus secara utuh, penting untuk melihat profil lembaga terkait serta batasan hukum persidangan ini.

  • Badan Gizi Nasional (BGN): Lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengawal program pemenuhan gizi nasional dengan tata kelola anggaran yang sangat besar dan strategis.
  • Profil Eks Waka BGN: Tokoh yang memegang posisi kunci dalam operasional BGN, yang kini memperjuangkan hak-hak hukumnya melalui jalur praperadilan.
  • Batas Kewenangan Hakim Praperadilan: Sesuai aturan acara pidana, hakim tunggal praperadilan hanya berwenang menguji aspek formalitas penyidikan (persyaratan administratif dan prosedur tindakan paksa), bukan mengadili materi pokok perkara atau pembuktian salah-tidaknya terdakwa.
  1. Edukasi Hukum: Pengertian Objek Praperadilan & Yurisprudensi MK

Mekanisme praperadilan merupakan sarana jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara dalam proses peradilan pidana.

Objek Praperadilan Sesuai KUHAP & Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

Secara tradisional dalam Pasal 77 KUHAP, objek praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, cangkupan praperadilan diperluas hingga mencakup:

  • Sah atau tidaknya penetapan tersangka.
  • Sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

Langkah perluasan ini bertujuan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menetapkan status hukum seseorang tanpa adanya minimal dua alat bukti yang sah.

 

Tempat service Device Terbaik di Surabaya:

 

Urutan Taktis: Alur Mekanisme Praperadilan di Pengadilan Negeri

Prosedur penanganan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri berjalan dalam alur 3 langkah taktis berikut:

1.Pengajuan Permohonan & Pembacaan Gugatan:Tahap 1.

Pemohon mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Hakim tunggal memimpin sidang pembacaan permohonan dan jawaban Termohon.

2.Pembuktian & Pemeriksaan Saksi/Ahli:Tahap 2.

Kedua belah pihak mengajukan alat bukti surat serta menghadirkan saksi dan ahli hukum pidana untuk memperkuat dalil masing-masing.

3.Putusan Hakim Praperadilan:Tahap 3.

Dalam tenggat waktu 7 hari kerja, Hakim membacakan putusan final yang menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka/proses penyidikan.

 

Rekomendas Cakwar.com: Layar iPad Retak? Cek Dulu Apakah Bisa Ganti Kaca Saja Tanpa Ganti LCD

 

Rekomendasi Tempat Service Perangkat Apple Terpercaya di Surabaya

Di tengah padatnya arus informasi seputar kebijakan publik dan persidangan hukum nasional, ketersediaan gawai yang andal menjadi sarana utama untuk bekerja dan membaca berita.

Bagi warga Surabaya dan sekitarnya yang mengalami masalah pada ponsel pintar Apple, penyedia service iphone surabaya hadir memberikan perbaikan baterai, penggantian layar, hingga perbaikan mesin bergaransi.

Untuk menunjang kenyamanan membaca dokumen hukum dan draf kerja yang panjang, spesialis service ipad surabayasiap membantu menangani masalah pengisian daya dan touchscreen.

Aksesori penunjang gaya hidup aktif Anda seperti jam tangan pintar dan earphone nirkabel juga dapat diperbaiki di tempat service iwatch surabaya serta spesialis service airpods surabaya..

Guna mendukung efisiensi kerja para pengacara, akademisi, dan profesional, penyedia service macbook surabaya serta tempat service imac surabaya menghadirkan teknisi berpengalaman untuk memulihkan kinerja komputer Mac Anda.

 

Media Sosial:

iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Forto Service HP Surabaya

 

Kesimpulan

Persidangan praperadilan mantan Wakil Kepala BGN menjadi momentum krusial dalam menguji kesesuaian prosedur formal penetapan tersangka serta batas penafsiran Pasal 603 KUHP Baru.

Penjelasan ahli pidana mengenai pembuktian kerugian negara menjadi aspek fundamental untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi tersangka, dan profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com. “Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com,” dan “jika apple anda.

Jika apple anda bermasalah apapun variannya forto solusinya dan dapatkan berita terkini tentang handphone android agar tidak ketinggalan informasi teknologi terbaru. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan tips teknologi, ulasan berita menarik, dan konten edukatif lainnya melalui kanal media sosial resmi iJOE di TikTok, Instagram, dan YouTube  kami agar Anda selalu mendapatkan update harian yang tepercaya! Jika pembaca mencari informasi berita terkini tentang politik dalam dan luar negeri, pendidikan, teknologi, wisata, olah raga, kuliner, musik, militer dan lain-lain.

Ikuti terus perkembangan informasi hukum, politik, edukasi, serta tips optimasi teknologi modern melalui media sosial resmi cakwar.com.

Hastag

Sidang praperadilan yang melibatkan eks Wakil Kepala BGN kembali menjadi perhatian publik setelah seorang ahli memberikan penjelasan mengenai Pasal 603 KUHP Baru, khususnya terkait pengaturan mengenai keuangan atau uang negara. Pembahasan ini menjadi salah satu poin penting dalam persidangan karena berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum pidana yang mulai banyak menjadi sorotan.

Melalui artikel ini, Anda dapat memahami konteks sidang praperadilan, isi penjelasan ahli mengenai Pasal 603 KUHP Baru, serta bagaimana aturan tersebut dipandang dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Informasi disajikan secara ringkas, faktual, dan mudah dipahami agar pembaca memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan perkara.

Ikuti terus berita hukum, kebijakan publik, dan perkembangan kasus nasional hanya di cakwar.com. Dapatkan informasi terbaru dari sumber yang kredibel serta pembahasan yang disusun secara objektif agar Anda tidak ketinggalan isu penting yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

Hastag

#Praperadilan #EksWakaBGN #BGN #Pasal603 #KUHPBaru #KUHP #HukumIndonesia #BeritaHukum #SidangPraperadilan #AhliHukum #KeuanganNegara #UangNegara #ProsesHukum #PenegakanHukum #FaktaPersidangan #BeritaNasional #NewsUpdate #InfoNasional #Indonesia #cakwar

artikel terbaru :

Hot News
Misteri Kematian Sutrimo: Susno Duadji Soroti Saksi Kunci Kasus Eks Jampidsus

Misteri Kematian Sutrimo: Susno Duadji Soroti Saksi Kunci Kasus Eks Jampidsus

Praperadilan Eks Waka BGN: Ahli Jelaskan Pasal 603 KUHP Baru soal Uang Negara

Praperadilan Eks Waka BGN: Ahli Jelaskan Pasal 603 KUHP Baru soal Uang Negara

OTT KPK: 5 Kepala Daerah Jawa Tengah yang Pernah Terjaring, Pemalang Jadi Kasus Terbaru

OTT KPK: 5 Kepala Daerah Jawa Tengah yang Pernah Terjaring, Pemalang Jadi Kasus Terbaru

iMac Lemot Parah? Ini 5 Upgrade yang Bikin Performa Ngebut Lagi

iMac Lemot Parah? Ini 5 Upgrade yang Bikin Performa Ngebut Lagi

Layar iPad Retak? Cek Dulu Apakah Bisa Ganti Kaca Saja Tanpa Ganti LCD

Layar iPad Retak? Cek Dulu Apakah Bisa Ganti Kaca Saja Tanpa Ganti LCD

HP Samsung Tidak Bisa Fast Charging? Cek Dulu Sebelum Bawa ke Tempat Servis

HP Samsung Tidak Bisa Fast Charging? Cek Dulu Sebelum Bawa ke Tempat Servis

10 HP Murah Memori 128 GB di Bawah Rp1,5 Juta, Cocok untuk Multitasking

10 HP Murah Memori 128 GB di Bawah Rp1,5 Juta, Cocok untuk Multitasking

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Sejumlah Menteri Jadi Sorotan

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Sejumlah Menteri Jadi Sorotan

KPK Bantah Perry Warjiyo Jadi Tersangka Kasus CSR Bank Indonesia

KPK Bantah Perry Warjiyo Jadi Tersangka Kasus CSR Bank Indonesia

Apple Watch Terasa Lambat Merespons? Cek Dulu Sebelum Reset atau Servis

Apple Watch Terasa Lambat Merespons? Cek Dulu Sebelum Reset atau Servis

Tentang Kami

Youtube Instagram X-twitter Facebook

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

Tentang Kami

Youtube Instagram X-twitter Facebook

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions