Ketika Musik Menghasilkan Uang, Tapi Tidak Untuk Penciptanya

Panggung Utama Transparansi yang Dipertanyakan

Beberapa musisi senior menyuarakan kekecewaan mereka atas sistem pembayaran royalti yang dianggap kurang jelas. Mereka mempertanyakan mengapa laporan pembayaran sulit diakses, atau kalaupun ada, data yang diberikan tidak detail. Sering kali jumlah yang diterima tidak sebanding dengan popularitas atau intensitas lagu mereka diputar di radio, televisi, kafe, bahkan platform digital.

Hal ini membuat publik ikut bertanya-tanya, di era digital yang serba tercatat dan serba transparan, mengapa urusan royalti justru terkesan penuh kabut?

Wamenbud Giring Ganesha bahkan sempat menyinggung bahwa masalah terbesar industri musik Indonesia adalah soal transparansi royalti. Menurutnya, sudah saatnya ada sistem yang jelas, mudah diakses, dan bisa dipertanggungjawabkan. Rencananya, pemerintah bersama pelaku industri akan duduk bersama untuk membicarakan aturan main baru, dengan harapan masalah klasik ini akhirnya punya solusi nyata.

Platform Digital dan Paradoks Baru

Di satu sisi, era streaming membawa peluang besar. Spotify, Joox, Apple Music, YouTube, dan platform sejenis membuka jalan bagi musisi untuk menjangkau audiens global tanpa batas. Tapi di balik peluang itu, ada paradoks yang mengganggu: jumlah pendengar yang besar tidak selalu sebanding dengan royalti yang masuk ke kantong musisi.

Beberapa laporan menyebut, untuk mendapatkan penghasilan layak dari streaming, sebuah lagu harus diputar jutaan kali. Padahal tidak semua musisi bisa viral atau punya basis fans masif. Akhirnya banyak musisi indie yang meskipun lagunya cukup dikenal, tetap kesulitan bertahan hidup dari royalti saja.

Persoalan makin rumit karena tidak semua platform membuka perhitungan mereka secara gamblang. Alur uang dari iklan atau langganan pengguna sampai ke musisi kerap hanya ditampilkan sebagai angka global, tanpa detail per putaran lagu. Lagi-lagi, transparansi menjadi kata kunci yang hilang.

Siapa Harus Membayar?

Isu ini makin panas ketika menyentuh pelaku usaha di lapangan. Restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hotel, hingga penyelenggara acara musik dituntut untuk membayar royalti setiap kali menggunakan lagu. Secara prinsip, ini benar karena lagu adalah produk intelektual yang butuh apresiasi. Tapi dalam praktiknya, muncul resistensi.

Banyak pengusaha kecil merasa kewajiban ini terlalu berat. Mereka berargumen bahwa sekadar memutar musik sebagai hiburan di kafe tidak seharusnya dibebani biaya tinggi. Di sisi lain, para musisi menilai wajar jika karya mereka yang diputar untuk kepentingan bisnis harus dihargai. Konflik kepentingan ini menambah panjang daftar perdebatan soal siapa yang sebenarnya harus menanggung beban royalti.

Menuju Sistem yang Lebih Adil

Di banyak negara maju, sistem pembayaran royalti sudah relatif rapi. Ada lembaga kolektif yang berdiri independen, mengelola pembayaran, mencatat data pemutaran, dan menyalurkan uang sesuai proporsi. Semua transparan dan dapat diakses musisi kapan saja. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), tapi kinerjanya masih sering dipertanyakan.

Musisi berharap ada modernisasi sistem, misalnya dengan memanfaatkan blockchain atau teknologi pencatatan digital agar setiap pemutaran lagu bisa tercatat otomatis. Dengan begitu, royalti bisa dibagi secara real-time tanpa ada celah manipulasi.