6 Fakta Zamroni Aziz Viral Lempar Mikrofon

1. Profil singkat — biografi & jabatan

Zamroni tercatat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB. Profil resmi memuat data pendidikan (S1 Hukum Islam, S2 Magister Hukum), NIP, pangkat/golongan, dan riwayat jabatan yang menegaskan kariernya di lingkungan Kemenag sebelum memimpin Kanwil NTB. Ini info dasar yang bisa diverifikasi di laman resmi Kanwil Kemenag NTB.

2. Harta Kekayaan (LHKPN 2024) — berapa nilainya?

Beberapa media merangkum data LHKPN 2024 terkait Zamroni: total kekayaan dilaporkan sekitar Rp3,8–3,96 miliar (beragam pemberitaan memuat angka terperinci: tanah & bangunan, kendaraan bermotor, kas). Catatan penting: LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan pejabat — angka di atas adalah hasil pelaporan yang tercatat, bukan penetapan pajak/pidana. Untuk detail lengkap, pembaca bisa cek LHKPN yang dipublikasikan KPK atau laporan media yang memuat rekapnya. 

3. Kronologi video viral — apa yang terlihat?

Video singkat yang viral (sekitar puluhan detik) memperlihatkan Zamroni melempar gagang/tiang mikrofon saat acara pelantikan Kepala Kemenag Dompu. Rekaman memicu beragam reaksi: sebagian melihatnya sebagai sikap tak sopan/aro­gan, sebagian lagi menunggu konteks. Setelah viral, Zamroni memberi klarifikasi dan ada permintaan maaf yang beredar. Laporan liputan wilayah dan portal nasional sudah memuat rekaman dan klarifikasi pihak terkait. 

Rekomendasi tempat service iPhone terpercaya di Surabaya

4. Tuduhan gratifikasi & pungli — sudah dilaporkan ke Kejati

Nama Zamroni pernah masuk laporan masyarakat yang menuduh praktik gratifikasi dan pungli — contoh tuduhan yang beredar: permintaan uang kepada panitia haji (PPIH), pungutan untuk pindah tugas PPPK, dan jual-beli jabatan/ mutasi eselon III. Beberapa pemberitaan menulis bahwa laporan itu sampai ke Kejaksaan Tinggi NTB dan ditangani bidang pidana khusus. Penting: itu laporan masyarakat/dakwaan awal, bukan vonis; Kejati menyatakan masih dalam tahap penyelidikan saat beberapa laporan itu muncul.

5. Status kasus & proses penanganan hukum — apa kata Kejati?

Beberapa pernyataan resmi Kejati NTB (disebutkan oleh Kasi Penkum atau juru bicara) menyatakan bahwa laporan masyarakat telah diterima dan sedang ditangani oleh Pidsus (penyelidikan). Kejati beberapa kali menegaskan akan menelusuri bukti sesuai prosedur hukum dan menegaskan asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan hukum. Namun, di lain pihak Kanwil Kemenag/pejabat terkait pernah menyatakan tidak menerima informasi adanya penyidikan aktif — ini menciptakan dua narasi yang harus ditelusuri lebih lanjut lewat pernyataan resmi Kejati dan perkembangan penyidikan. 

6. Pembelaan dari Kanwil Kemenag NTB & permintaan maaf

Humas Kanwil NTB memberi penjelasan bahwa tindakan Zamroni yang terlihat di video adalah spontanitas karena tiang mikrofon menghalangi alur acara—bukan tindakan agresif yang terstruktur. Zamroni sendiri sempat menyatakan video yang beredar dipotong sehingga konteksnya berubah, dan dia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul. Komisi VIII DPR dan publik kemudian meminta penjelasan lebih jauh serta menyoroti etika pejabat publik.