Ancaman Hukuman Mati ABK Fandi Ramadhan Disorot Komisi III DPR, KUHP Baru Jadi Sorotan

Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia

Isu hukuman mati bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, perdebatan antara kelompok yang mendukung dan menolak pidana mati terus berlangsung.

Pihak yang mendukung berpendapat bahwa hukuman mati memberikan efek jera dan menunjukkan ketegasan negara terhadap kejahatan luar biasa, termasuk narkotika. Sementara itu, pihak yang menolak menilai hukuman mati berpotensi melanggar hak hidup serta membuka kemungkinan kekeliruan yang tak dapat diperbaiki jika terjadi salah vonis.

KUHP baru mencoba mengambil jalan tengah dengan tetap mempertahankan pidana mati, namun dengan mekanisme yang lebih terbatas dan bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir.

Dalam konteks ini, Komisi III DPR mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman paling berat tersebut, terutama ketika regulasi baru telah memberikan kerangka berbeda.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Tiga Poin Rekomendasi Komisi III

Meski tidak mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan, Komisi III DPR menegaskan pentingnya tiga hal.

Pertama, aparat penegak hukum diminta mengedepankan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam tuntutan dan putusan. Setiap peran terdakwa harus dinilai secara individual.

Kedua, majelis hakim diharapkan mempertimbangkan semangat KUHP baru, termasuk konsep pidana mati bersyarat dengan masa percobaan.

Ketiga, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika harus tetap tegas, namun tidak mengabaikan hak-hak terdakwa dan prinsip fair trial.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengawasan konstitusional DPR terhadap implementasi hukum, tanpa mengintervensi independensi peradilan.

Rekomendasi Cakwar.com: Kasus TPPO di Sikka: Pemilik Eltras Cafe Ditetapkan Tersangka, 13 Korban Asal Jawa Barat Terungkap

Antara Ketegasan dan Keadilan

Kasus Fandi Ramadhan menempatkan sistem peradilan pada persimpangan antara ketegasan terhadap narkotika dan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman mati.

Data menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara yang mempertahankan pidana mati untuk kasus tertentu, termasuk narkotika dan terorisme. Namun dalam beberapa tahun terakhir, eksekusi mati relatif jarang dilakukan, seiring meningkatnya perhatian terhadap hak asasi manusia dan reformasi hukum.

Putusan dalam kasus ini nantinya bukan hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga akan menjadi preseden dalam penerapan KUHP baru, khususnya terkait pidana mati.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Menanti Putusan dengan Prinsip Kehati-hatian

Saat ini, publik menanti kelanjutan proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Majelis hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menilai secara objektif seluruh fakta persidangan.

Ancaman hukuman mati adalah konsekuensi hukum paling berat dalam sistem pidana Indonesia. Karena itu, setiap putusan harus benar-benar didasarkan pada pembuktian yang kuat dan pertimbangan hukum yang matang.

Kasus ini sekaligus menjadi momentum refleksi tentang bagaimana Indonesia menyeimbangkan perang terhadap narkotika dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan reformasi hukum yang sedang berjalan.

Untuk mengikuti perkembangan kasus hukum, kebijakan, dan isu nasional lainnya secara mendalam dan berimbang, pembaca dapat membaca artikel menarik lainnya di media digital cakwar.com.. Tetap kritis, tetap terinformasi.