Andre Rosiade Soroti Dugaan Pemerasan di Pasar Raya Padang, Polisi Periksa Sosok ‘Tuan Takur’

Desakan untuk Wali Kota Padang

Tak hanya menyoroti aparat kepolisian, Andre juga meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersikap tegas apabila ada aparatur yang terbukti terlibat dalam praktik pemerasan.

“Saudara Wali Kota Padang ditunggu nyalinya untuk memecat yang bersangkutan. Jangan kura-kura dalam perahu, karena ini sudah menjadi rahasia umum di Pasar Raya Padang,” ujarnya.

Desakan tersebut memperlihatkan bahwa kasus ini tak sekadar menyentuh ranah pidana, tetapi juga aspek etika pemerintahan dan disiplin aparatur. Jika benar ada oknum pegawai honorer atau aparatur dinas yang terlibat, maka sanksi administratif dinilai sama pentingnya dengan proses hukum pidana.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Padang terkait pernyataan Andre tersebut.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Pedagang Diminta Berani Bersaksi

Salah satu tantangan utama dalam pengungkapan kasus pemerasan di pasar tradisional adalah keberanian korban untuk bersaksi. Rasa takut akan intimidasi sering membuat pedagang memilih diam.

Andre secara terbuka mengimbau pedagang agar tidak ragu memberikan keterangan kepada penyidik. Menurutnya, negara memiliki kewajiban melindungi saksi dan korban.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan saksi sebenarnya telah diatur melalui mekanisme resmi. Namun implementasinya kerap menjadi sorotan. Karena itu, dukungan konkret dari aparat sangat diperlukan agar pedagang merasa aman untuk berbicara.

Jika para pedagang kompak memberikan kesaksian, proses pembuktian akan jauh lebih kuat. Sebaliknya, tanpa keterangan korban, perkara pemerasan kerap sulit dibuktikan secara hukum.

Rekomendasi Cakwar.com: Iran Tuduh Israel Sabotase Negosiasi Nuklir dengan AS, Ali Larijani: Kami Tak Kembangkan Senjata Nuklir

Momentum Pembenahan Tata Kelola Pasar

Kasus dugaan pemerasan di Pasar Raya Padang bisa menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pasar. Pengawasan retribusi, transparansi pengelolaan lapak, serta mekanisme pengaduan perlu diperkuat.

Di banyak daerah, digitalisasi pembayaran retribusi pasar mulai diterapkan untuk mengurangi potensi pungutan liar. Sistem non-tunai dinilai mampu mempersempit ruang praktik pemalakan karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik.

Selain itu, pembentukan satuan pengawas internal dan saluran pengaduan langsung juga menjadi opsi yang bisa dipertimbangkan pemerintah daerah.

Upaya pembenahan tentu membutuhkan komitmen bersama, baik dari aparat, pemerintah daerah, maupun komunitas pedagang itu sendiri.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Menanti Kepastian Hukum

Perkembangan kasus ini kini berada di tangan penyidik. Publik menunggu apakah pemeriksaan yang telah dilakukan akan berlanjut ke penetapan tersangka atau tidak.

Bagi pedagang, kepastian hukum menjadi kunci utama. Mereka membutuhkan jaminan bahwa aktivitas usaha dapat berjalan tanpa tekanan dan ancaman pemalakan.

Kasus dugaan pemerasan di Pasar Raya Padang bukan sekadar isu lokal. Ia menyentuh persoalan mendasar tentang perlindungan ekonomi rakyat kecil dan integritas aparatur.

Transparansi proses hukum akan menjadi penentu apakah kepercayaan publik dapat terjaga. Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah kini berada di bawah sorotan.

Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru secara berimbang dan terpercaya. Untuk membaca artikel menarik lainnya seputar isu nasional, hukum, dan kebijakan publik, kunjungi media digital cakwar.com dan temukan beragam ulasan informatif yang relevan dengan kebutuhan Anda.