Benny K Harman Ungkit Istilah “Kasus Mangkrak” Era Jokowi dalam Rapat Komisi III DPR Bersama Jaksa Agung

Isu Penegakan Hukum Disorot di Komisi III DPR

Isu lambannya penanganan perkara hukum kembali mencuat di Senayan. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, secara terbuka mengungkit istilah “kasus mangkrak” saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, Selasa (20/1/2026).

Dalam forum resmi yang membahas kinerja Kejaksaan Agung tersebut, Benny menyoroti masih banyaknya kasus besar yang proses hukumnya dinilai berjalan lambat, meskipun telah menjadi perhatian publik sejak lama. Ia bahkan mengaitkan istilah “mangkrak” dengan periode pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Benny K Harman: Istilah “Mangkrak” Populer di Era Jokowi

Dalam pernyataannya di hadapan Jaksa Agung, Benny K Harman menyampaikan bahwa istilah “kasus mangkrak” bukanlah istilah baru dalam diskursus penegakan hukum nasional.

“Kalau menggunakan kata-kata yang lazim digunakan Presiden Jokowi dulu, kasus mangkrak. Jadi istilah mangkrak itu populer di era Presiden Jokowi,” ujar Benny K Harman.

Menurut Benny, istilah tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan perkara-perkara hukum besar yang tidak kunjung tuntas, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan.

Ia pun melanjutkan dengan pertanyaan kritis kepada Kejaksaan Agung.

“Pertanyaannya adalah mengapa masih ada kasus-kasus besar yang proses hukumnya terlambat,” lanjutnya.

Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan sebagian anggota DPR terhadap efektivitas dan konsistensi penegakan hukum di Indonesia.

Sorotan terhadap Kasus Besar yang Belum Tuntas

Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah Disinggung

Dalam rapat tersebut, Benny K Harman juga menyinggung kasus dugaan korupsi minyak mentah yang menyeret nama pengusaha Riza Chalid. Kasus ini sudah lama menjadi perhatian publik karena menyangkut sektor strategis energi dan potensi kerugian negara yang besar.

Benny mempertanyakan mengapa kasus dengan dampak besar terhadap keuangan negara justru membutuhkan waktu panjang dalam proses penanganannya. Ia menilai, lambannya proses hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

👉Baca juga artikel tentang: Kasus Ijazah Jokowi: Rismon Sianipar Tanggapi Restorative Justice Eggi Sudjana

Dampak Kasus Mangkrak terhadap Kepercayaan Publik

Kasus-kasus yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum dinilai dapat:

  • Menimbulkan persepsi ketidakadilan
  • Mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi hokum
  • Menciptakan kesan tebang pilih dalam penegakan hukum

Komisi III DPR sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan.

Kejaksaan Agung Diminta Percepat Penanganan Perkara

Peran Strategis Jaksa Agung dalam Penegakan Hukum

Sebagai pimpinan institusi kejaksaan, Jaksa Agung ST Burhanuddin memegang peran sentral dalam memastikan tidak ada perkara besar yang “mengendap” tanpa kejelasan. Dalam konteks rapat tersebut, sorotan dari DPR menjadi bentuk kontrol politik yang sah dalam sistem demokrasi.

Komisi III DPR mendorong agar Kejaksaan:

  • Menyampaikan progres penanganan kasus besar secara terbuka
  • Menetapkan target waktu yang jelas
  • Menghindari penundaan yang tidak beralasan secara hukum

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Transparansi sebagai Kunci Reformasi Hukum

Dorongan Benny K Harman juga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat reformasi penegakan hukum. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar istilah “kasus mangkrak” tidak lagi menjadi label yang melekat pada sistem hukum Indonesia.

Dinamika Politik dan Penegakan Hukum

Isu kasus mangkrak tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memiliki implikasi politik. Kritik yang disampaikan anggota DPR mencerminkan harapan agar penegakan hukum berdiri independen, tidak terpengaruh kepentingan kekuasaan maupun tekanan politik.

Rekomendasi Cakwar.com: Kebakaran Hutan Dahsyat di Cile: 19 Tewas, 50 Ribu Warga Mengungsi dan Jam Malam Diberlakukan

Dengan menyebut era Presiden Jokowi, Benny K Harman juga membuka ruang diskusi publik tentang warisan kebijakan penegakan hukum di pemerintahan sebelumnya, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintahan saat ini agar tidak mengulangi persoalan serupa.

Kesimpulan

Pernyataan Benny K Harman dalam rapat Komisi III DPR bersama Jaksa Agung menegaskan bahwa isu kasus mangkrak masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam sistem hukum Indonesia. Sorotan terhadap kasus-kasus besar, termasuk dugaan korupsi minyak mentah, menunjukkan tuntutan DPR agar aparat penegak hukum bekerja lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Media sosial:

Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja penegakan hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Penutup

Untuk mengikuti perkembangan berita politik, hukum, dan edukasi publik lainnya secara mendalam dan berimbang, jangan ragu untuk terus mencari dan membaca informasi terpercaya di cakwar.com.

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions