Di Balik Mutasi Kapolda Jabar yang Tertunda: Mengapa Nama Irjen Pol Pipit Rismanto Terseret Pusaran Kasus Tambang?

Kabar mengejutkan kembali berembus dari korps korps baju cokelat. Agenda mutasi besar-besaran yang biasanya berjalan mulus tanpa hambatan, kini justru memancing tanda tanya besar di benak publik setelah salah satu perwira tingginya diterpa isu miring.

Sorotan tajam tersebut kini mengarah langsung pada sosok Irjen Pol Pipit Rismanto. Beliau merupakan mantan Kapolda Kalimantan Barat yang baru saja mendapatkan promosi jabatan mentereng untuk memimpin Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Namun, di tengah persiapan serah terima jabatan, muncul kabar tak sedap yang menyebutkan bahwa sang jenderal bintang dua tengah terseret dalam pusaran kasus korupsi kakap. Kasus ini berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah hukum tempatnya bertugas sebelumnya.

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Isu pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pun langsung mencuat ke permukaan. Fenomena ini seketika mengubah narasi promosi jabatan menjadi sebuah teka-teki hukum yang menarik perhatian masyarakat luas di tanah air.

Misteri Serah Terima Jabatan Kapolda Jabar yang Tak Kunjung Digelar

Jika kita menilik kembali dokumen resmi korps kepolisian, penunjukan jabatan baru ini sebenarnya sudah diketok sejak sebulan yang lalu. Keputusan tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026.

Melalui surat saklek tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menugaskan jenderal bintang dua ini untuk menggantikan posisi Irjen Pol Rudi Setiawan. Sementara itu, kursi Kapolda Kalbar yang ditinggalkannya diamanahkan kepada Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar.

Anehnya, ketika jajaran jenderal lainnya sudah resmi dilantik dalam upacara khidmat pada Minggu, 17 Mei 2026, nama pemimpin baru Polda Jabar ini justru absen dari daftar sertijab. Kapolri kala itu terpantau hanya melantik beberapa perwira tinggi berikut:

  • Komjen Pol Panca Putra sebagai Kalemdiklat Polri.
  • Brigjen Pol Nasri sebagai Kapolda Sulawesi Tengah.
  • Brigjen Pol Himawan Bayu Aji sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara.
  • Brigjen Pol Arif Budiman sebagai Kapolda Maluku Utara.
  • Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja sebagai Kapolda NTB.
  • Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid sebagai Kapolda Bengkulu.
  • Kombes Pol Yudi Arkara Oktabera sebagai Kayanma Polri.

Akibat penundaan sertijab yang misterius ini, roda kepemimpinan tertinggi di Polda Jawa Barat hingga awal Juni 2026 terpantau masih dikomandoi oleh pejabat lama. Irjen Rudi Setiawan bahkan masih aktif menjalankan berbagai agenda kedinasan di wilayah Jabar.

 

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Baca juga artikel tentang: Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden: Angin Segar buat Buruh atau Sekadar Bagi-Bagi Kursi?

Nyanyian IPW dan Pusaran Kasus Korupsi Tambang Bauksit Kalbar

Kabut misteri di balik tertundanya pelantikan ini mulai sedikit tersibak setelah Indonesia Police Watch (IPW) buka suara. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, membeberkan informasi sensitif mengenai adanya pemeriksaan internal terhadap sang jenderal.

Berdasarkan data yang dihimpun IPW, pemeriksaan oleh Divpropam Polri ini diduga kuat berkaitan erat dengan penangkapan seorang mafia tambang besar di Kalbar. Pengusaha yang dimaksud adalah Sudianto alias Aseng yang kini statusnya telah diringkus oleh Kejaksaan Agung.

Aseng sendiri tersandung kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit milik PT Quality Succes Sejahtera. Praktik lancung ini diduga telah berlangsung lama dalam rentang waktu periode tahun 2017 hingga 2025.

“Peristiwa ini dilatarbelakangi menurut saya dengan dikaitkan ditangkapnya Sudianto alias Aseng pengusaha yang melakukan penambangan bauksit di Kalimantan Barat,” ujar Sugeng dalam keterangannya kepada media pada Minggu, 7 Juni 2026.

Isu Pembiaran dan Pembuktian Hukum di Meja Jampidsus

Lebih lanjut, berkembang isu miring di lapangan bahwa aktivitas pengerukan bumi secara ilegal oleh Aseng bisa berjalan mulus karena adanya pembiaran dari otoritas penegak hukum setempat. Namun, IPW mengingatkan semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

  •  

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

 

Sugeng menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Irjen Pol Pipit Rismanto tidak boleh hanya bersandar pada rumor atau pengakuan sepihak dari tersangka. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) wajib mengantongi alat bukti fisik yang konkret.

“Kejagung, Jampidsus saya duga menekan Sudianto alias Aseng untuk membuka siapa yang jadi beking, tetapi walau ada pengakuan tanpa alat bukti lain akan sulit,” pungkas Sugeng mengingatkan rumitnya pembuktian hukum.

Di sisi lain, upaya konfirmasi langsung kepada institusi Polri masih menemui jalan buntu. Pesan konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, sejak Sabtu, 6 Juni 2026, terpantau belum mendapatkan balasan resmi.

Rekomendasi Cakwar.com: Menyentil Daerah atau Pusat? Larangan Rekrutmen Tenaga Honorer Baru oleh Mendagri dan Ironi Beban Anggaran

Ancaman Praperadilan MAKI: Jangan Ada Tebang Pilih Pejabat Beking Tambang

Gelombang desakan agar kasus mafia bauksit ini diusut secara transparan juga disuarakan lantang oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, meminta Kejagung untuk menyapu bersih semua oknum yang terlibat tanpa pandang bulu.

Bagi MAKI, praktik rasuah di sektor sumber daya alam merupakan kejahatan luar biasa karena langsung merampok kekayaan milik negara. Oleh sebab itu, mengejar pelaku dari pihak swasta saja dinilai sama sekali tidak cukup untuk memberikan efek jera.

Boyamin secara tegas meminta agar oknum pejabat maupun aparat penegak hukum yang bertindak sebagai pelindung operasional Aseng ikut diseret ke pengadilan. Menurutnya, manipulasi dokumen ekspor dan perluasan wilayah tambang ilegal tidak akan mungkin terjadi jika penguasanya tegas.

  • Manipulasi Dokumen: Dokumen perusahaan yang sah diduga disalahgunakan untuk melancarkan aktivitas ekspor ilegal.
  • Perluasan Lahan Ilegal: Aktivitas pengerukan bauksit di lapangan terindikasi menabrak batas koordinat IUP resmi yang diizinkan.
  • Ancaman Hukum MAKI: Jika Kejagung terbukti tebang pilih dan takut menyentuh oknum pejabat, MAKI menyatakan siap melayangkan gugatan praperadilan.

“Justru yang harus dihajar itu adalah oknum pejabatnya, penguasanya. Karena menjadikan korupsi ini menjadi lancar selama ini. Jadi siap-siap saja Kejaksaan Agung saya gugat praperadilan kalau Anda tebang pilih,” tegas Boyamin dengan nada memperingatkan.

Media sosial:

 

Menengok Kembali Rekam Jejak Cemerlang Irjen Pol Pipit Rismanto

Sangat disayangkan jika karier cemerlang seorang perwira tinggi harus terganjal oleh isu hukum di penghujung pengabdiannya di daerah. Jenderal bintang dua kelahiran Salatiga, 30 Desember 1972 ini sebenarnya dikenal memiliki portofolio tugas yang sangat mumpuni.

Sebelum menjabat sebagai Kapolda Kalbar sejak Maret 2023, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994 ini merupakan pimpinan di Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Menariknya, di angkatan Akpol ’94, ia berada di letting yang sama dengan mantan Kadiv Propam, Ferdy Sambo.

Saat menakhodai Dirtipidter Bareskrim, suami dari Ny. Nila Pipit Rismanto ini pernah mengukir prestasi gemilang yang menuai banyak pujian publik, di antaranya:

  • Panglima Timsus Kasus Gagal Ginjal: Memimpin langsung tim investigasi khusus Polri untuk mengusut misteri kasus gagal ginjal akut pada anak pada Oktober 2022.
  • Pembongkar Kasus Ismail Bolong: Sukses membongkar jejaring tambang ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong.

Rekam jejaknya yang tegas dalam menyikat mafia tambang ilegal di masa lalu kini justru menjadi ironi tersendiri ketika namanya dikaitkan dengan kasus serupa di Kalbar. Publik kini menanti pembuktian resmi dari pihak berwenang guna menjamin transparansi hukum yang berkeadilan.

Urgensi Pembersihan Sektor Tambang dari Intervensi Oknum Aparat

Saga hukum yang melibatkan nama perwira tinggi kepolisian dan pengusaha tambang ini menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola industri ekstraktif di tanah air. Sektor pertambangan yang bernilai triliunan rupiah memang selalu menjadi area yang rawan konflik kepentingan.

Solusi jangka panjang untuk menghentikan karut-marut ini adalah dengan melakukan digitalisasi total pada sistem pengawasan volume produksi dan integrasi izin ekspor. Selama celah birokrasi manual masih terbuka, potensi intervensi dari oknum penguasa akan selalu membayangi.

Masyarakat kini menaruh harapan besar pada ketegasan Kejagung dan profesionalisme Divpropam Polri untuk menuntaskan kasus ini secara terang benderang. Transparansi penanganan kasus ini akan menjadi ujian penting dalam menjaga marwah instansi penegak hukum di mata publik.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com. Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com,” dan “jika apple anda bermasalah apapun variannya forto solusinya dan dapatkan berita terkini tentang handphone android agar tidak ketinggalan informasi teknologi terbaru” jika pembaca mencari informasi berita terkini tentang politik dalam dan luar negeri, pendidikan, teknologi, wisata, olah raga, kuliner, musik, militer dan lain-lain.  

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions