DPR Resmi Ketok Palu! RUU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang di Tengah Hujan Kritik Tajam Koalisi Sipil

2. Spekulasi Politis dan Aroma Kepentingan Pemilu 2024

Tidak berhenti di masalah administrasi SDM, TAUD juga mencium adanya aroma politik praktis di balik lahirnya undang-undang baru ini. Dimas menyinggung munculnya spekulasi bahwa aturan ini sengaja dibuat untuk menguntungkan figur tertentu.

“Perpanjangan usia pensiun ini dirumorkan menguntungkan Kapolri hari ini, terutama kalau melihat sepak terjangnya dalam konteks Pemilu 2024 kemarin,” tambah Dimas secara gamblang di hadapan media.

Menurut pandangan TAUD, bukan tidak mungkin klausul perpanjangan masa jabatan lewat Keppres ini memiliki agenda politik terselubung ke depan. Hal ini dinilai bisa merusak netralitas Polri sebagai alat negara yang seharusnya berdiri di atas kepentingan semua golongan.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

3. Karpet Merah Anggota Polri Aktif di Jabatan Sipil

Poin krusial lain yang luput dari perbaikan di UU baru ini adalah kaburnya batasan penempatan anggota polisi aktif di lembaga pemerintahan sipil. TAUD menilai hal ini berpotensi menciptakan kekacauan dalam konteks sistem tata negara kita.

Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sebelumnya sudah mengamanatkan aturan yang sangat jelas. Anggota Polri aktif yang ingin menempati jabatan sipil di luar institusi wajib mengundurkan diri terlebih dahulu dari kedinasan.

“Tanpa adanya aturan yang ketat soal ini, maka bukan tidak mungkin ke depannya proses memperbantukan anggota polisi aktif dalam sistem pemerintahan sipil akan semakin berantakan,” tegas Dimas dengan nada khawatir.

Rekomendasi Cakwar.com: Catatan Apple Notes Tidak Muncul di MacBook atau iPad? Ini Solusi Terbaik Masalah Apple Notes Tidak Sinkron

4. Pengawasan Internal yang Justru Mengalami Kemunduran

Kritik tak kalah pedas datang dari Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur. Ia menilai draf undang-undang yang baru saja disahkan ini terlalu minimalis dan tidak menyentuh akar masalah.

Isnur menyoroti mekanisme pengawasan internal Polri yang justru mengalami kemunduran nyata secara hierarki hukum. Aturan pengawasan yang tadinya diatur dalam tingkat Peraturan Pemerintah (PP), kini justru diturunkan menjadi Peraturan Kapolri (Perkapolri).

“Draf ini tidak menampung kebutuhan perubahan fundamental, justru berpotensi menambah kekisruhan, menambah keruwetan, dan menambah masalah baru,” kritik Isnur secara mendalam.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Menjauhkan Polri dari Fungsi Utama Perlindungan Masyarakat

Segala kelemahan substansi di atas dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi masyarakat luas sebagai pengguna layanan keamanan. UU baru ini dinilai gagal memperkuat posisi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas independen.

Seharusnya, momentum perubahan undang-undang dipakai untuk memberikan Kompolnas kewenangan pengawasan yang jauh lebih efektif dan taring yang lebih tajam. Nyatanya, fungsi pengawasan eksternal tersebut cenderung dikesampingkan.

Dampak jangka panjangnya, profesionalisme Polri dipertaruhkan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menjauhkan institusi kepolisian dari fungsi utamanya, yaitu:

• Penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
• Penegak hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
• Pelindung, pengayom, dan pelayan tulus bagi masyarakat sipil.

Desakan Masyarakat Sipil: Hentikan Budaya Represif dan Kekerasan

Melihat banyaknya celah masalah pasca RUU Polri disahkan, Muhammad Isnur meminta DPR dan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberlakukan regulasi ini di lapangan. Ruang dialog publik yang lebih inklusif harus segera dibuka kembali.

Masyarakat sipil menegaskan bahwa reformasi Polri yang sejati harus berfokus pada pembenahan budaya internal. Isu mengenai korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta tindakan kekerasan berlebihan di lapangan harus menjadi agenda utama perbaikan.

“Yang paling banyak dikeluhkan masyarakat bawah saat ini adalah bagaimana menghilangkan praktik kekerasan dan represi terhadap ekspresi warga yang sah,” pungkas Isnur menutup evaluasinya.

Bagaimanapun, undang-undang kepolisian yang baru kini telah resmi lahir. Tugas kita sebagai warga negara adalah tetap mengawal jalannya implementasi aturan ini di lapangan agar hak-hak demokrasi masyarakat tidak tergilas oleh kepentingan kekuasaan sepihak.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com. “Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com,” dan “jika apple anda bermasalah apapun variannya forto solusinya dan dapatkan berita terkini tentang handphone android agar tidak ketinggalan informasi teknologi terbaru” jika pembaca mencari informasi berita terkini tentang politik dalam dan luar negeri, pendidikan, teknologi, wisata, olah raga, kuliner, musik, militer dan lain-lain.  informasi berita terkini tentang politik dalam dan luar negeri, pendidikan, teknologi, wisata, olah raga, kuliner, musik, militer dan lain-lain.