Eks Dubes RI Soroti Board of Peace Bentukan Donald Trump: “Penuh Ketidakjelasan”

Pernyataan tegas datang dari mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Ia menilai Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sarat ketidakjelasan, baik dari sisi piagam maupun kerangka operasionalnya.

Dalam keterangannya, Jumat (14/2/2026), Dian menyebut Indonesia seharusnya tidak bisa masuk ke dalam Board of Peace. Alasannya bukan soal pilihan politik untuk keluar atau tetap bertahan, melainkan karena secara prinsip dan ketentuan, Indonesia dinilai memang tidak memenuhi dasar yang transparan untuk menjadi bagian dari badan tersebut.

“Tak ada yang jelas, semuanya mengundang pertanyaan daripada jawaban,” ujar Dian.

Pernyataan itu memantik diskusi mengenai posisi Indonesia dalam inisiatif internasional yang mengklaim bertujuan menciptakan stabilitas dan perdamaian, khususnya di kawasan konflik.

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Ketidakjelasan Piagam BoP dan ISF

Board of Peace disebut-sebut dibentuk untuk mendorong perdamaian di Gaza. Namun menurut Dian, klaim tersebut tidak tercermin secara eksplisit dalam dokumen atau ketentuan resmi yang dapat diakses publik.

Ia menyoroti tidak adanya transparansi terkait Piagam BoP maupun ISF (International Stabilization Force), yang disebut menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan tersebut. Bagi seorang diplomat senior seperti Dian, kejelasan mandat dan kerangka hukum internasional adalah fondasi utama dalam setiap kerja sama multilateral.

Menurutnya, sebuah badan internasional yang serius menangani konflik harus memiliki dokumen resmi yang jelas: mulai dari tujuan, ruang lingkup, mekanisme kerja, hingga batasan kewenangan.

“Katanya untuk perdamaian di Gaza, tapi itu tidak terlihat dalam ketentuannya,” ujarnya.

Ketidakjelasan ini, lanjutnya, justru berpotensi menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian di kalangan negara-negara yang diajak bergabung.

Dikaitkan dengan Usulan Tony Blair

Dian juga menyinggung bahwa Board of Peace disebut didasarkan pada 20 poin usulan dari mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Usulan tersebut disebut-sebut spesifik untuk menangani situasi di Gaza.

Namun ketika konsep itu diterjemahkan ke dalam bentuk ISF maupun struktur BoP, menurut Dian, penyebutan Palestina atau Gaza justru tidak tampak secara eksplisit.

“Namun ketika dijabarkan dalam bentuk ISF, itu tidak disebutkan Palestina atau Gaza-nya, termasuk di BoP-nya malah,” kata Dian.

Perbedaan antara gagasan awal dan implementasi kelembagaan inilah yang menurutnya menimbulkan pertanyaan besar. Jika tujuan awalnya adalah stabilisasi dan perdamaian di Gaza, mengapa tidak tercantum jelas dalam dokumen operasional?

Dalam diplomasi internasional, setiap kata dalam piagam atau resolusi memiliki makna hukum dan politik yang signifikan. Penghilangan atau ketidakjelasan terminologi dapat berdampak pada interpretasi mandat di lapangan.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

👉Baca juga artikel tentang: Badai Nils Terjang Prancis dan Spanyol, Tiga Orang Tewas dan Ribuan Rumah Tanpa Listrik

Posisi Indonesia dalam Diplomasi Global

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai, terutama dalam isu Palestina. Sikap konsisten terhadap dukungan kemerdekaan Palestina menjadi bagian dari politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Karena itu, menurut Dian, partisipasi Indonesia dalam sebuah badan internasional harus selaras dengan prinsip konstitusional dan garis kebijakan luar negeri nasional.

Ia menegaskan bahwa persoalannya bukan apakah Indonesia harus keluar atau tetap berada di Board of Peace. “Bukan Indonesia harus keluar dari BoP, atau tetap di badan tersebut, tapi Indonesia memang tak bisa masuk ke dalamnya,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dari sudut pandang hukum dan prinsip diplomasi, ada ketidaksesuaian mendasar yang membuat Indonesia tidak seharusnya menjadi bagian dari BoP.

Transparansi dan Legitimasi Internasional

Dalam tatanan global, pembentukan badan internasional umumnya melalui mekanisme yang melibatkan organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui perjanjian antarnegara yang jelas.

Legitimasi sebuah inisiatif perdamaian tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menggagasnya, tetapi juga oleh sejauh mana mekanisme tersebut transparan dan mendapat pengakuan luas.

Jika Piagam BoP dan ISF tidak memiliki kejelasan mandat, struktur komando, maupun dasar hukum internasional yang kokoh, maka partisipasi negara-negara lain bisa menjadi problematis.

Dian mengingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam skema yang belum jelas arah dan implikasinya. Terlebih, isu Gaza dan Palestina merupakan persoalan sensitif yang melibatkan banyak aktor internasional.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Dinamika Politik Global

Inisiatif seperti Board of Peace tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik global, terutama peran Amerika Serikat dalam berbagai konflik internasional. Setiap langkah yang diambil Washington kerap memiliki dimensi strategis yang luas.

Dalam konteks ini, pandangan kritis dari diplomat senior seperti Dian menjadi penting sebagai bagian dari diskursus publik. Kritik tersebut tidak serta-merta menolak upaya perdamaian, tetapi menuntut kejelasan dan akuntabilitas.

Bagi Indonesia, menjaga konsistensi kebijakan luar negeri adalah hal mendasar. Partisipasi dalam forum atau badan internasional harus didasarkan pada kepastian hukum, kejelasan mandat, serta kesesuaian dengan kepentingan nasional.

Rekomendasi Cakwar.com: Hat-trick Pedro Neto Antar Chelsea Hajar Hull City, Lolos ke Babak Kelima Piala FA

Antara Harapan dan Kehati-hatian

Isu Board of Peace membuka ruang diskusi mengenai bagaimana seharusnya Indonesia bersikap terhadap inisiatif global yang belum sepenuhnya transparan. Di satu sisi, perdamaian di Gaza tentu menjadi harapan banyak pihak. Di sisi lain, mekanisme untuk mencapainya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Dian Wirengjurit mencerminkan sikap kehati-hatian yang lazim dalam diplomasi. Alih-alih tergesa-gesa bergabung, ia menekankan pentingnya memahami detail sebelum mengambil posisi.

Pada akhirnya, keputusan terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace akan menjadi bagian dari pertimbangan strategis pemerintah. Diskusi publik seperti ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dan memastikan setiap langkah diplomatik diambil dengan matang.

Untuk mengikuti perkembangan isu politik internasional dan analisis kebijakan luar negeri lainnya yang dikemas secara mendalam dan mudah dipahami, Anda dapat membaca artikel-artikel menarik lainnya di media digital cakwar.com

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions