Fenomena Bendera One Piece Ketika Kampung dan Angkot Jadi Dunia Bajak Laut

Apakah Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya

Untuk menilai apakah tindakan memasang bendera fiksi seperti One Piece ini bisa dijerat pidana atau tidak, kita harus merujuk pada aturan hukum positif di Indonesia, khususnya yang mengatur soal penghinaan lambang negara dan makar.

1. Pasal Penghinaan Lambang Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, memang melarang penghinaan terhadap lambang negara. Tapi, pasal ini baru bisa diterapkan jika ada unsur:

• Penghinaan terhadap lambang resmi negara, seperti Garuda Pancasila atau Bendera Merah Putih
• Dilakukan dengan niat merendahkan martabat negara
• Terjadi di tempat atau konteks yang resmi atau sakral

Dalam kasus bendera One Piece ini, bendera tersebut:

• BUKAN tiruan dari lambang negara Indonesia
• Tidak memiliki kemiripan atau peniruan terhadap simbol Merah Putih
• Tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menghina lambang negara
• Dipasang di tiang kosong di taman, bukan di tempat upacara kenegaraan

2. Pasal Makar atau Upaya Menggulingkan Pemerintah?

Beberapa komentar di media sosial bahkan menyebut bahwa ini termasuk tindakan makar. Eits… mari kita luruskan dulu. Dalam KUHP, makar adalah tindakan penggulingan kekuasaan secara ilegal, menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap negara.

Pemasangan bendera anime di taman jelas tidak masuk kategori makar. Tidak ada maksud atau upaya mengganti pemerintahan, menyatakan kemerdekaan daerah, atau melakukan pemberontakan.

3. Kebebasan Berekspresi yang Dijamin Konstitusi

Jangan lupa, UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Selama tidak ada unsur provokasi, fitnah, kekerasan, atau penghinaan terhadap SARA dan simbol negara, maka pemasangan bendera kreatif seperti ini termasuk dalam kebebasan berekspresi yang sah secara hukum.

Penting, Bedakan Antara Simbol Fiksi dan Simbol Kenegaraan

Bendera bajak laut One Piece, meskipun dipasang di tempat publik, tetaplah simbol fiksi, bukan lambang kenegaraan. Ini sama halnya seperti bendera klub sepak bola, logo fans club, atau bendera kreatif acara cosplay yang sering digunakan dalam berbagai event pop culture.

Masyarakat perlu lebih melek hukum dan informasi, supaya tidak langsung main tuduh atau takut-takuti dengan istilah pidana yang belum tentu relevan.

Apa Sikap Aparat Penegak Hukum?

Sampai artikel ini ditulis, belum ada tindakan hukum dari aparat terkait kasus pemasangan bendera ini. Bahkan beberapa sumber menyebut bahwa pihak kepolisian sudah melakukan klarifikasi dan edukasi, serta menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana yang ditemukan dalam kasus ini.

Langkah ini patut diapresiasi, karena menempatkan hukum secara proporsional dan tidak over-reaktif terhadap ekspresi publik, selama memang tidak mengganggu ketertiban umum atau melanggar hukum.

Kesimpulan: Bijak Menyikapi, Bijak Berkomentar

Kasus pemasangan bendera One Piece ini seharusnya jadi momen edukatif, bukan sekadar ajang saling tuduh atau menyebar hoax hukum. Perlu diingat:

• Tidak semua tindakan nyeleneh itu melanggar hokum
• Hukum pidana punya syarat dan batasan yang ketat
• Kebebasan berekspresi dilindungi oleh undang-undang

Jadi, daripada asal menyebar kabar “bisa dipenjara karena pasang bendera anime”, lebih baik kita pelajari dasar hukumnya dan edukasi diri sendiri dan orang lain.