Indonesia dan Tujuh Negara Kecam Keputusan Israel Tetapkan Wilayah Tepi Barat sebagai “Tanah Negara”

Pemerintah Indonesia bersama tujuh negara Timur Tengah dan Asia Selatan secara tegas mengecam keputusan Israel yang menetapkan sebagian wilayah di Tepi Barat sebagai “tanah negara”. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah eskalatif yang mempercepat perluasan permukiman ilegal dan memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan Palestina.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui platform X pada Rabu, 18 Februari 2026, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sikap bersama delapan negara terhadap kebijakan tersebut. Selain Indonesia, negara-negara yang turut menyampaikan kecaman adalah Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Keputusan Israel itu dipandang bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari strategi memperluas pengaruh dan mengubah realitas hukum di wilayah yang statusnya masih disengketakan.

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Penetapan “Tanah Negara” Dinilai Langgar Hukum Internasional

Dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri, langkah Israel tersebut disebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

Mereka secara khusus merujuk pada Konvensi Jenewa Keempat yang mengatur perlindungan warga sipil dalam situasi konflik dan wilayah pendudukan. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB yang menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak memiliki legitimasi hukum dan merupakan pelanggaran hukum internasional.

“Langkah ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

Penetapan lahan sebagai “tanah negara” dipandang sebagai instrumen hukum yang dapat mempercepat pembangunan permukiman baru, memperluas penyitaan tanah, serta menerapkan kedaulatan Israel secara sepihak di wilayah pendudukan.

Perluasan Permukiman dan Ancaman terhadap Solusi Dua Negara

Isu permukiman Israel di Tepi Barat telah menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Palestina-Israel selama puluhan tahun. Data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan jumlah permukiman dan populasi warga Israel di Tepi Barat terus meningkat sejak 1967.

Langkah terbaru ini dinilai menciptakan realitas hukum dan administratif baru yang bertujuan memperkuat pendudukan. Dengan mengklasifikasikan lahan sebagai milik negara, otoritas Israel dinilai memiliki landasan untuk mengalokasikan wilayah tersebut bagi kepentingan pembangunan permukiman.

Para menteri luar negeri delapan negara tersebut menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menggagalkan solusi dua negara—kerangka penyelesaian konflik yang selama ini didukung oleh mayoritas komunitas internasional. Solusi dua negara mengusulkan pembentukan negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Jika perluasan permukiman terus terjadi, wilayah yang diharapkan menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan dikhawatirkan semakin terfragmentasi dan sulit diwujudkan sebagai entitas yang berdaulat.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomendedPricelist iJoe Apple Service Surabaya

👉Baca juga artikel tentang: Eropa Perketat Aturan Media Sosial AS, Selidiki Konten AI dan Dorong Larangan untuk Remaja

Bertentangan dengan Pendapat Hukum Mahkamah Internasional

Selain merujuk resolusi Dewan Keamanan PBB, pernyataan bersama tersebut juga menyinggung pendapat hukum Mahkamah Internasional yang sebelumnya menegaskan bahwa segala upaya untuk mengubah status hukum, sejarah, dan demografi wilayah pendudukan Palestina merupakan tindakan ilegal.

Pendapat hukum tersebut memperkuat posisi bahwa tindakan sepihak yang mengubah karakter wilayah pendudukan tidak memiliki dasar legal menurut hukum internasional.

Delapan negara tersebut menilai kebijakan Israel berpotensi memperdalam ketegangan dan memperumit upaya diplomatik yang sedang berjalan. Dalam konteks regional yang sensitif, setiap langkah unilateral dinilai dapat memicu eskalasi lebih luas.

Sikap Konsisten Indonesia terhadap Palestina

Bagi Indonesia, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan mandat konstitusional dan kebijakan luar negeri yang konsisten sejak lama. Pemerintah Indonesia secara rutin menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam berbagai forum internasional, Indonesia juga mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan perundingan damai yang adil. Kecaman terhadap kebijakan terbaru Israel ini mempertegas posisi tersebut.

Selain Indonesia, negara-negara seperti Mesir dan Yordania memiliki peran strategis dalam dinamika kawasan, mengingat keduanya memiliki hubungan diplomatik dan perjanjian damai dengan Israel. Sementara itu, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab merupakan aktor penting dalam percaturan politik Timur Tengah.

Kebersamaan delapan negara dalam menyampaikan sikap ini mencerminkan kekhawatiran regional yang luas terhadap dampak kebijakan tersebut.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Dampak Politik dan Diplomatik

Keputusan Israel menetapkan sebagian wilayah Tepi Barat sebagai “tanah negara” diperkirakan akan memicu respons lanjutan dari komunitas internasional. Sejumlah negara dan organisasi internasional kemungkinan akan mengkaji kembali langkah diplomatik maupun pernyataan resmi mereka.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi memperburuk hubungan Israel dengan sejumlah negara yang sebelumnya tengah menjajaki normalisasi atau penguatan kerja sama.

Konflik Palestina-Israel sendiri telah berlangsung lebih dari tujuh dekade dengan berbagai fase eskalasi dan gencatan senjata. Isu status Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza tetap menjadi inti perdebatan dalam setiap perundingan damai.

Langkah sepihak yang mengubah status wilayah kerap menjadi pemicu ketegangan baru, terutama ketika menyentuh isu kepemilikan tanah dan pembangunan permukiman.

Rekomendasi Cakwar.com: Banjir Grobogan Rendam 45 Desa, 9.736 KK Terdampak akibat Luapan Sungai dan Tanggul Jebol

Media sosial:

 

Menjaga Harapan Diplomasi

Di tengah dinamika yang terus berkembang, diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalur yang dinilai realistis untuk mencegah konflik lebih luas. Komunitas internasional, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan, memiliki peran penting dalam mendorong dialog yang konstruktif.

Kecaman terhadap kebijakan Israel ini bukan hanya soal sikap politik, tetapi juga tentang menjaga tatanan hukum internasional yang selama ini menjadi fondasi hubungan antarnegara.

Perkembangan situasi di Tepi Barat akan terus menjadi perhatian global dalam beberapa waktu ke depan. Untuk mengikuti pembaruan terkini seputar isu geopolitik, diplomasi internasional, dan dinamika Timur Tengah, pembaca dapat menyimak artikel-artikel mendalam lainnya di media digital cakwar.com

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions