Kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kian menjadi perhatian publik setelah Komisi III DPR RI menyoroti dugaan fraud yang menyebabkan kerugian materiil besar bagi ribuan pemberi pinjaman (lender). Nilai kerugian yang mencuat diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun, menjadikan kasus ini salah satu polemik terbesar di sektor fintech syariah nasional.
Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mempertanyakan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai belum tegas, terutama terkait akses platform DSI yang masih terbuka meski persoalan hukum telah mencuat.
Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya
Kritik DPR terhadap OJK soal Akses Platform DSI
Platform Diduga Masih Aktif hingga Januari 2026
Mercy mengungkapkan bahwa hingga 14 Januari 2026, sistem online PT DSI diduga masih dapat diakses publik. Kondisi ini dinilai berbahaya karena berpotensi menambah jumlah korban, mengingat fitur pengisian dana atau pendanaan masih tersedia.
“Artinya, jumlah lender masih bisa bertambah karena fitur pengisian dana masih dibuka,” ujar Mercy di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, OJK perlu segera mengambil langkah preventif dengan menutup akses platform guna mencegah kerugian yang lebih luas. Keterlambatan respons regulator dikhawatirkan memperparah dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan
Mercy menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama, terutama dalam sektor keuangan digital yang melibatkan dana masyarakat dalam jumlah besar. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan OJK agar kasus serupa tidak kembali terulang.
Ribuan Lender Gagal Tarik Dana
Data Paguyuban Lender DSI
PT Dana Syariah Indonesia menjadi sorotan setelah ribuan lender gagal mencairkan dana mereka. Berdasarkan data dari paguyuban lender, setidaknya 4.200 pemberi pinjaman mengalami kendala penarikan dana dengan total nilai mencapai Rp1,2 triliun.
Angka ini belum mencakup potensi kerugian lain yang masih dalam proses pendataan. Kondisi tersebut memicu keresahan luas di kalangan investor ritel yang sebelumnya tertarik pada label “syariah” yang diusung DSI.
Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya
👉Baca juga artikel tentang: Rockstar Games Umumkan Tanggal Rilis GTA 6, Tantangan Pengembangan Masih Membayangi
Dampak Psikologis dan Ekonomi
Selain kerugian finansial, banyak lender mengaku mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian pencairan dana. Sebagian di antaranya menggunakan dana investasi sebagai tabungan jangka panjang, bahkan modal usaha.
PPATK Temukan Pola Serupa Skema Ponzi
Dugaan Penghimpunan Dana Bermasalah
Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Danang Tri Hartono, mengungkapkan temuan serius terkait pola pengelolaan dana PT DSI. Menurutnya, mekanisme penghimpunan dan penggunaan dana oleh manajemen DSI menyerupai skema ponzi, meski dibungkus dengan label syariah.
“Pola dan mekanisme penghimpunan serta penggunaan dana oleh manajemen DSI, yang kami cermati, skemanya menyerupai ponzi yang dibungkus dengan label syariah,” ujar Danang di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa masalah DSI bukan sekadar gagal bayar biasa, melainkan berpotensi masuk ranah tindak pidana keuangan.
33 Rekening Afiliasi Diblokir
Sebagai langkah awal penindakan, PPATK telah memblokir 33 rekening milik pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia sejak 18 Desember 2025. Pemblokiran ini dilakukan untuk mencegah aliran dana lebih lanjut dan mengamankan aset terkait penyelidikan.
Langkah PPATK ini diapresiasi oleh berbagai pihak, namun dinilai perlu diikuti dengan proses hukum yang transparan dan tuntas.
Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya
Tantangan Pengawasan Fintech Syariah
Label Syariah Tak Menjamin Bebas Risiko
Kasus DSI menjadi pengingat bahwa label syariah tidak otomatis menjamin keamanan investasi. Tanpa pengawasan ketat dan literasi keuangan yang memadai, masyarakat tetap berisiko menjadi korban praktik keuangan bermasalah.
Pengamat menilai, regulator perlu memperketat standar kepatuhan dan audit berkala terhadap platform fintech, baik konvensional maupun syariah.
Dorongan Reformasi Regulasi
Komisi III DPR mendorong sinergi antara OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat regulasi dan penindakan. Reformasi pengawasan dianggap penting agar kepercayaan publik terhadap industri keuangan digital tidak terus tergerus.
Rekomendasi Cakwar.com: PSG Menang 3-0 atas Lille, Dembele Menggila di Parc des Princes
Langkah yang Diharapkan Publik
Penutupan Akses dan Transparansi Proses Hukum
Publik berharap OJK segera menutup akses platform DSI, sembari memastikan proses penyelamatan dana korban berjalan adil. Selain itu, transparansi perkembangan kasus dinilai krusial agar masyarakat tidak terjebak spekulasi.
Edukasi Investor Jadi Kunci
Kasus ini juga menegaskan pentingnya edukasi investor, terutama bagi masyarakat yang baru mengenal investasi digital. Pemahaman risiko, legalitas platform, dan skema bisnis harus menjadi pertimbangan utama sebelum menanamkan dana.
Media sosial:
Kesimpulan
Sorotan Komisi III DPR terhadap dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia membuka kembali diskusi tentang lemahnya pengawasan fintech dan perlunya respons cepat regulator. Dengan kerugian triliunan rupiah dan ribuan korban, penanganan kasus DSI menjadi ujian serius bagi OJK dan aparat terkait dalam melindungi masyarakat.
Untuk terus mengikuti berita hukum, keuangan, dan edukasi kebijakan publik yang terpercaya, pembaca dapat mencari informasi terkini dan mendalam di cakwar.com.
Presiden Prabowo Sebut Kelapa Sawit “Tanaman Ajaib”, Greenpeace Soroti Dampak Monokultur February 4, 2026 Rahmat Yanuar Sentul, Bogor, 4 Februari 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kelapa sawit bukan...
Read MoreSalju Lebat di Jepang Tewaskan 30 Orang, Militer Dikerahkan Bantu Warga Aomori February 4, 2026 Rahmat Yanuar Tokyo, 3 Februari 2026 – Jepang tengah menghadapi krisis musim dingin akibat salju...
Read MoreDokumen DOJ Ungkap Obsesinya Jeffrey Epstein untuk “Pabrik Bayi” Mirip Program Nazi February 4, 2026 Rahmat Yanuar Washington, 4 Februari 2026 – Dokumen terbaru yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat...
Read MoreTeman Kuliah Jokowi Bicara Soal Kacamata di Foto Ijazah, Ini Penjelasan Ritje Dwidjaja February 4, 2026 Rahmat Yanuar Surakarta, 3 Februari 2026 – Isu mengenai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo...
Read MoreApple Akuisisi Startup AI Israel Q.ai Rp33,5 Triliun, Teknologi Ini Disiapkan untuk AirPods dan FaceTime February 2, 2026 Rahmat Yanuar Apple Resmi Membeli Q.ai, Startup AI Pelacak Gerakan Wajah Apple...
Read MoreIndustri Smartphone Global Mulai Stabil Pasca Pandemi, Apple Kembali Jadi Raja HP Dunia January 16, 2026 Rahmat Yanuar Industri smartphone global menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang semakin solid setelah dihantam perlambatan...
Read MoreApple dan Google Resmi Bekerja Sama: Siri Terintegrasi AI Gemini, Era Baru Asisten Digital iPhone January 13, 2026 Rahmat Yanuar Apple dan Google secara resmi mengumumkan kerja sama strategis multi-years...
Read MoreBocoran Produk Apple 2026: iPhone 17e hingga AirTag 2 Siap Meluncur? January 3, 2026 Rahmat Yanuar Rumor Produk Apple Selalu Mencuri Perhatian Rumor terkait perangkat Apple memang kerap beredar jauh...
Read More
© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions