KPK Terus Usut Suap PN Depok Terkait Eksekusi Lahan PT Karabha Digdaya, Tiga Hakim Diperiksa Intensif!

Berburu Uang Haram: Aliran Aset dan Skema Suap Rp850 Juta Satu Pintu

Selain mengusut ihwal karut-marut administrasi dan mekanisme persidangan, Budi Prasetyo menekankan bahwa keterangan dari para hakim tersebut sangat krusial untuk melacak perpindahan uang panas. Penyidik ingin menyusun konstruksi utuh perkara, mulai dari awal mula diajukannya permohonan eksekusi oleh PT KD, alur tahapan peradilan, hingga pelaksanaan eksekusi lahan secara riil di lapangan.

Pemeriksaan intensif ini juga bertujuan sebagai langkah asset recovery (pemulihan aset) untuk menyita kembali uang-uang hasil korupsi yang telah tersebar ke berbagai pihak.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

1.Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kilat:Fase 1.

Skandal ini resmi terbongkar melalui OTT yang digelar KPK pada 5 Februari 2026 lalu, yang langsung mengamankan sejumlah barang bukti uang tunai.

2.Penetapan Tersangka Pemberi Suap:Fase 2.

KPK mendakwa Direktur Utama PT KD Trisnadi Yulrisman dan Head Corporate Legal Berliana Tri Kusuma atas pemberian uang pelicin sebesar Rp850 juta.

3.Distribusi Uang Lewat Jalur Satu Pintu:Fase 3.

Uang haram tersebut diserahkan kepada Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan melalui perantara tunggal, yaitu Jurusita Yohansyah Maruanaya.

Rekomendasi Cakwar.com: Geger Isu Teror Pocong Merebak di Sejumlah Wilayah Indonesia, Cek Fakta di Balik Fenomena Horor dan Modul Konten Medsos!

Jalan Pintas Eksekusi Tanah: Menatap Putusan Inkrah yang Sempat Mandek

Sobat cakwar.com, jika ditarik benang merahnya ke belakang, PT KD nekat mengambil jalan pintas menyuap pimpinan pengadilan lantaran merasa frustrasi. Lahan seluas 6.520 meter persegi di Kelurahan Tapos, Kota Depok tersebut tak kunjung dieksekusi oleh pengadilan sejak tahun 2024.

Padahal, secara hukum di atas kertas, perusahaan tersebut telah memenangkan sengketa melawan pihak Sarmilih dan kawan-kawan. Kemenangan mereka didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3665 K/Pdt/2024 yang statusnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Namun, alih-alih bersabar mengikuti prosedur, mereka justru mengotori hukum dengan uang pelicin.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Solusi Praktis dan Insight Bijak Mengawal Keadilan Tanpa Suap

Semoga artikel ini memberikan edukasi bagi pembaca artikel cakwar.com. Terbongkarnya skandal di PN Depok ini menjadi bukti nyata bahwa sistem eksekusi putusan hukum di Indonesia masih rentan disusupi mafia peradilan akibat minimnya transparansi proses penelaahan. Sebagai solusi praktis ke depan, Mahkamah Agung harus menerapkan sistem digitalisasi penuh (e-execution) yang bisa dipantau publik secara real-time, sehingga urutan eksekusi tanah berjalan otomatis berdasarkan antrean sistem tanpa celah intervensi manusia atau “uang pelicin”. Insight penting yang bisa kita petik adalah bahwa kemenangan hukum yang sah sekalipun akan kehilangan moralitasnya jika dieksekusi dengan cara-cara korup; dengan terus mengawal jalannya reformasi peradilan dan berani menolak segala bentuk pungli di ranah hukum, lo sudah ikut andil dalam memastikan bahwa keadilan di Indonesia tidak bisa dibeli oleh kekuatan modal atau kelompok tertentu.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com.