Kasus dugaan suap restitusi pajak yang menyeret Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, terus bergulir dan membuka fakta-fakta baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Mulyono ternyata tidak hanya berstatus sebagai pejabat pajak, tetapi juga menjabat komisaris di 12 perusahaan.
Temuan ini menambah dimensi baru dalam perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK tersebut. Penyidik menduga jabatan rangkap itu berpotensi berkaitan dengan praktik pengondisian atau manipulasi urusan perpajakan yang kini tengah diusut secara mendalam.
“Perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).
Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya
KPK Dalami Kaitan Jabatan Komisaris dengan Kasus Suap
Budi menjelaskan, penyidik KPK tidak berhenti pada penetapan tersangka semata. Keberadaan Mulyono sebagai komisaris di belasan perusahaan akan menjadi fokus pendalaman lanjutan dalam penyidikan.
Menurut KPK, jabatan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengakali kewajiban perpajakan atau memfasilitasi praktik suap yang berkaitan dengan restitusi pajak. Penyidik akan menelusuri aliran dana, struktur kepemilikan, hingga peran masing-masing perusahaan dalam perkara ini.
“Kami akan mendalami apakah perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk kepentingan pengurusan pajak secara tidak sah,” kata Budi.
Langkah ini sejalan dengan pendekatan KPK yang menitikberatkan pada pembongkaran modus serta jaringan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perpajakan.
Kronologi OTT dan Penetapan Tersangka
Mulyono ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring OTT KPK yang digelar di Kalimantan Selatan. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan restitusi pajak secara ilegal.
Selain Mulyono, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni:
Ketiganya diduga terlibat dalam skema suap untuk memuluskan proses restitusi pajak yang tidak sesuai ketentuan.
.Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya
👉Baca juga artikel tentang: FC Porto vs Sporting CP Berakhir Imbang 1-1, Persaingan Puncak Klasemen Primeira Liga Kian Panas
Dugaan Suap Rp 800 Juta untuk Kepentingan Pribadi
Dalam pengembangan perkara, KPK mengungkap bahwa Mulyono menerima suap sebesar Rp 800 juta. Uang tersebut, menurut penyidik, digunakan untuk pembayaran rumah pribadi.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa suap tidak hanya diterima, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pejabat yang seharusnya menjaga integritas sistem perpajakan negara.
Kasus ini kembali menyoroti kerentanan sektor pajak terhadap praktik korupsi, terutama dalam proses restitusi yang melibatkan nilai besar dan kewenangan diskresi aparat pajak.
Restitusi Pajak dan Celah Penyalahgunaan Wewenang
Restitusi pajak merupakan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Dalam praktiknya, proses ini membutuhkan pemeriksaan yang ketat dan profesional untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Namun, sejumlah kasus sebelumnya menunjukkan bahwa restitusi pajak kerap menjadi celah penyalahgunaan wewenang, terutama ketika aparat pajak berkolusi dengan pihak swasta.
Dengan posisi strategis sebagai Kepala KPP Madya, Mulyono memiliki kewenangan besar dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Dugaan rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan yang serius.
Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya
Sorotan terhadap Integritas Aparat Pajak
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi upaya reformasi birokrasi dan peningkatan integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Publik menaruh harapan besar pada aparat pajak sebagai penjaga penerimaan negara, namun kasus ini justru menunjukkan potensi penyimpangan dari dalam institusi.
KPK menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap aparat pajak akan dilakukan tanpa pandang bulu. Penindakan ini diharapkan menjadi efek jera dan pengingat bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab besar.
Di sisi lain, kasus Mulyono juga memunculkan dorongan agar pengawasan internal dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan diperkuat, termasuk terkait larangan rangkap jabatan di perusahaan swasta.
Rekomendasi Cakwar.com: Kasat Narkoba Polres Bima Kota Dipecat, Terlibat Peredaran Sabu 488 Gram
Langkah Lanjutan Penyidikan
Hingga kini, KPK masih terus mengembangkan perkara tersebut. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, baik dari internal pajak maupun pihak swasta.
Penelusuran aset, aliran dana, serta relasi bisnis Mulyono dan para tersangka lain akan menjadi bagian penting dari proses hukum selanjutnya. KPK juga membuka peluang penerapan pasal pencucian uang apabila ditemukan upaya menyamarkan hasil kejahatan.
Media sosial:
Penutup
Kasus suap restitusi pajak yang menjerat Kepala KPP Madya Banjarmasin membuka kembali diskursus soal integritas aparat pajak dan pentingnya pengawasan ketat di sektor strategis negara. Fakta bahwa tersangka menjabat komisaris di 12 perusahaan menambah kompleksitas perkara dan memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan.
Publik kini menanti langkah tegas KPK untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara transparan dan tuntas. Penanganan yang profesional dan menyeluruh diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.
Untuk mengikuti perkembangan terbaru kasus korupsi, kebijakan publik, dan isu nasional lainnya, pembaca dapat menemukan beragam artikel informatif dan mendalam di media digital cakwar.com.
KPP Madya Banjarmasin Terseret Kasus Suap, KPK Ungkap Mulyono Jadi Komisaris di 12 Perusahaan February 10, 2026 Rahmat Yanuar Kasus dugaan suap restitusi pajak yang menyeret Kepala Kantor Pajak Pratama...
Read MoreIndonesia Siapkan Opsi Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Pemerintah Tunggu Kesepakatan Internasional February 10, 2026 Rahmat Yanuar Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan langkah strategis terkait kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza,...
Read MoreFC Porto vs Sporting CP Berakhir Imbang 1-1, Persaingan Puncak Klasemen Primeira Liga Kian Panas February 10, 2026 Rahmat Yanuar Persaingan menuju gelar juara Primeira Liga Portugal musim ini semakin...
Read MoreKasat Narkoba Polres Bima Kota Dipecat, Terlibat Peredaran Sabu 488 Gram February 10, 2026 Rahmat Yanuar Komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam membersihkan institusinya dari praktik penyalahgunaan narkoba kembali diuji. Kali...
Read MoreHarga iPhone Terbaru di iBox hingga Pertengahan Februari 2026, Ini Daftar Lengkap dan Promonya February 9, 2026 Rahmat Yanuar Promo iPhone 16 Masih Berlaku, iPhone 17 Series dan iPhone Air...
Read MoreApple Siapkan Teknologi Layar Lipat Lebih Tahan Gores, Tantang Standar Ponsel Lipat Android February 9, 2026 Rahmat Yanuar Apple Pertimbangkan Material Film Baru untuk iPhone Lipat, Produksi Uji Coba Dimulai...
Read MoreHonor Power2 Disorot Global: Desain Mirip iPhone Jadi Strategi atau Bumerang? February 9, 2026 Rahmat Yanuar Baterai Jumbo dan Spesifikasi Kompetitif Bikin Optimistis, Tapi Kritik Desain Mengiringi Langkah Honor di...
Read MoreMusim Hujan dan Risiko iPhone Kemasukan Air: Teknisi Ungkap Fakta di Balik Klaim Water Resistant February 6, 2026 Rahmat Yanuar Musim hujan dengan intensitas tinggi yang hampir selalu terjadi pada...
Read More
© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions