Kritik Pengesahan UU Polri: Formappi Sebut DPR Layaknya Pesuruh Kelompok Kepentingan

Ia juga mengkritik kedangkalan proses pengambilan keputusan di dalam Rapat Paripurna yang dinilainya sangat hambar. Saking terburu-burunya, pimpinan sidang bahkan merasa tak perlu mengagendakan pembacaan pandangan dari masing-masing fraksi secara detail.

Ketua Komisi III juga dinilai tidak menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai pasal krusial mana saja yang diubah beserta alasannya. Puncak dari keanehan ini adalah ketika seluruh anggota dewan serempak meneriakkan kata “Setuju”.

“Bagaimana bisa anggota-anggota itu berteriak serempak pada sesuatu yang nampaknya mereka belum baca, apalagi paham,” ujarnya sangsi.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

Kejar Tayang dalam Hitungan Jam: Kapan Anggota Dewan Membacanya?

Pertanyaan logis yang kemudian muncul di benak kita adalah: kapan para anggota dewan memiliki waktu untuk menelaah naskah undang-undang tersebut? Pasalnya, lini masa pengerjaan draf ini memang luar biasa mepet.

Naskah undang-undang baru ini diketahui baru saja selesai dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi III pada Selasa pagi. Namun, berselang beberapa jam kemudian, draf tersebut langsung dibawa ke sidang Paripurna untuk disahkan tanpa ada jeda waktu bagi anggota untuk berpikir jernih.

Menurut Formappi, teriakan koor “setuju” dari para politisi di ruang sidang merupakan manifestasi nyata dari posisi DPR yang sedang diperalat. Mirisnya, para wakil rakyat tersebut nampak tidak merasa memiliki tanggung jawab moral sama sekali kepada publik.

Padahal, akibat keputusan instan tersebut, masyarakat luas bisa saja menjadi korban ketidakadilan di masa depan. Hal ini bisa terjadi karena produk legislasi yang dihasilkan sama sekali tidak pernah mempertimbangkan aspirasi murni dari rakyat bawah.

Rekomendasi Cakwar.com: Kamera iPhone Bergetar dan Berisik saat Buka Instagram? Ini Penyebab dan Solusinya

Membedah Dua Pasal Krusial yang Disisipkan pada Menit-Menit Terakhir

Sebagai informasi tambahan untuk pembaca, drama revisi undang-undang ini memang menyimpan beberapa perubahan regulasi yang sangat fundamental.

Berikut adalah dua poin perubahan paling krusial yang disepakati oleh Panja Komisi III dan Pemerintah hanya beberapa jam sebelum palu sidang diketok:

1. Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Lewat Keppres

Dalam aturan yang baru, batas usia pensiun untuk perwira tinggi bintang empat atau setingkat Kapolri mengalami kelonggaran ekstrem. Aturan lama membatasi perpanjangan masa jabatan maksimal hanya satu tahun setelah menyentuh usia 60 tahun.

Kini, ketentuan tersebut ditambah dengan frasa “atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden”. Aturan ini memberikan hak prerogatif yang sangat besar bagi Presiden untuk mempertahankan masa dinas seorang Kapolri melalui instrumen Keppres.

2. Polisi Aktif Legal Menduduki Jabatan Sipil

Melalui ketentuan Pasal 28A, undang-undang baru ini secara resmi membuka pintu lebar-lebar bagi anggota kepolisian aktif untuk mengisi jabatan sipil di kementerian. Hebatnya, mereka bisa menjabat tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.

Pengisian pos jabatan di ranah sipil ini dapat dilakukan melalui dua skema utama, yaitu berdasarkan surat permintaan resmi dari kementerian yang bersangkutan, atau melalui penugasan langsung dari Presiden.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Insight Praktis: Apa yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Warga Negara?

Melihat tren pembentukan hukum yang semakin minim melibatkan masyarakat, kita sebagai warga negara tidak boleh tinggal diam dan bersikap apatis. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan:

• Gunakan Hak Konstitusional (Judicial Review): Jika Anda atau komunitas Anda merasa dirugikan oleh pasal-pasal baru ini, Anda memiliki hak untuk mengajukan uji materiil maupun formil ke Mahkamah Konstitusi (MK).
• Tetap Bersuara di Media Sosial: Kawal terus implementasi dari undang-undang ini di lapangan. Kontrol sosial secara digital terbukti sering kali mampu menahan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat.
• Dukung Lembaga Pengawas Sipil: Berikan dukungan moral dan bagikan ulasan dari lembaga kredibel seperti Formappi atau KontraS agar edukasi politik ini bisa menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Langkah parlemen yang mengebut pengesahan undang-undang ini tentu akan menjadi catatan sejarah penting dalam perjalanan demokrasi kita di tahun 2026 ini. Menjaga hukum tetap berpihak pada keadilan rakyat adalah tugas kolektif kita bersama.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com. “Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com,” dan “jika apple anda bermasalah apapun variannya forto solusinya dan dapatkan berita terkini tentang handphone android agar tidak ketinggalan informasi teknologi terbaru” jika pembaca mencari informasi berita terkini tentang politik dalam dan luar negeri, pendidikan, teknologi, wisata, olah raga, kuliner, musik, militer dan lain-lain.  informasi berita terkini tentang politik dalam dan luar negeri, pendidikan, teknologi, wisata, olah raga, kuliner, musik, militer dan lain-lain.