Melejit 12 Kali Lipat saat Tersangka Korupsi MBG, Ini Rincian Harta Kekayaan Sony Sonjaya!

Sektor Properti (Tanah dan Bangunan) — Total: Rp10.073.000.000

• Tanah 700 $m^2$ di Sumedang (Hasil Sendiri): Rp250.000.000
• Tanah 1.380 $m^2$ di Sumedang (Hasil Sendiri): Rp300.000.000
• Tanah 880 $m^2$ di Sumedang (Hasil Sendiri): Rp200.000.000
• Tanah 1.100 $m^2$ di Sumedang (Hasil Sendiri): Rp200.000.000
• Tanah & Bangunan 378/300 $m^2$ di Bandung (Hasil Sendiri): Rp4.500.000.000
• Tanah & Bangunan 99/50 $m^2$ di Bandung (Hasil Sendiri): Rp1.500.000.000
• Tanah 343 $m^2$ di Purwakarta (Hasil Sendiri): Rp100.000.000
• Tanah 578 $m^2$ di Purwakarta (Hasil Sendiri): Rp173.000.000
• Tanah 5.733 $m^2$ di Purwakarta (Hasil Sendiri): Rp1.700.000.000
• Tanah 459 $m^2$ di Purwakarta (Hasil Sendiri): Rp800.000.000
• Tanah & Bangunan 100/100 $m^2$ di Purwakarta (Hasil Sendiri): Rp350.000.000

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

Sektor Otomotif (Alat Transportasi dan Mesin) — Total: Rp823.000.000

• Motor Yamaha Nmax (Tahun 2025): Rp30.000.000
• Motor Yamaha Aerox (Tahun 2021): Rp23.000.000
• Mobil Honda BRV (Tahun 2023): Rp250.000.000
• Mobil Toyota Innova Zenix (Tahun 2025): Rp520.000.000

Selain aset fisik di atas, Sony juga mencatatkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp250 juta. Serta yang paling mencurigakan adalah pengendapan dana segar dalam bentuk kas dan setara kas yang melonjak hingga Rp1,84 miliar.

Rekomendasi Cakwar.com: Jelang Vonis Hakim Kasus Korupsi Noel Ebenezer, Eks Wamenaker Mengaku Deg-degan dan Pasrah!

Membongkar Dua Modus Utama Cuan Ilegal Sony Sonjaya dkk

Kejaksaan Agung melalui Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman, menguraikan secara gamblang bagaimana komplotan ini mengeruk keuntungan pribadi. Ada dua lini kejahatan birokrasi yang mereka mainkan secara rapi di dalam sistem BGN.

1. Memanipulasi Portal Verifikasi Mitra SPPG

Modus pertama berputar pada pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertindak sebagai dapur utama penyedia makanan. Secara aturan, SPPG wajib dikelola secara swadaya oleh pihak yayasan lokal di tiap-tiap sekolah penerima bantuan.

Namun di bawah kendali Sony dkk, proses seleksi tersebut diintervensi secara digital lewat portal sistem BGN. Yayasan-yayasan abal-abal yang tidak memenuhi syarat kelayakan sengaja diloloskan karena adanya “atensi khusus” alias titipan dari para tersangka.

Belakangan diketahui bahwa yayasan pemenang proyek tersebut ternyata dikuasai secara terselubung oleh Sony, Dadan, dan Lodewyk. Melalui skema lingkaran dalam ini, yayasan titipan mereka berhasil menyedot dana insentif miliaran rupiah setiap harinya.

2. Penggelembungan Harga (Mark Up) Pengadaan Logistik

Tidak puas hanya bermain di sektor makanan, komplotan ini juga menggerogoti anggaran belanja barang penunjang operasional BGN. Mereka mendikte Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meloloskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) siluman yang harganya sudah digelembungkan.

Proyek pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai pagu jumbo mencapai Rp1 triliun diduga kuat menjadi objek mark up terbesar. Anggaran disusun secara fiktif tanpa melihat kebutuhan riil petugas lapangan di area sekolah.

Penyidik Kejagung juga menemukan indikasi penggelembungan harga serupa pada beberapa proyek pengadaan barang elektronik lainnya. Di antaranya adalah proyek pengadaan 32 ribu pasang sepatu ilegal, 31 ribu unit komputer tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Solusi dan Langkah Nyata untuk Menyelamatkan Program MBG ke Depan

Skandal besar yang menyeret para pimpinan awal BGN ini harus menjadi alarm keras bagi jalannya pemerintahan bersih ke depan. Kebocoran dana dalam jumlah raksasa ini membuktikan bahwa sistem pengawasan internal instansi baru masih sangat rentan disusupi kepentingan koruptif.

Untuk menyelamatkan program vital ini agar tidak mati muda, ada beberapa solusi taktis yang wajib segera dieksekusi oleh manajemen baru BGN:

• Pembersihan Sistem Digital: Portal verifikasi mitra BGN wajib diaudit total oleh pihak ketiga yang independen untuk menghapus celah intervensi pejabat.
• Transparansi E-Katalog: Seluruh proses pengadaan barang berukuran besar seperti motor listrik atau gawai elektronik wajib menggunakan sistem e-katalog LKPP secara terbuka.
• Pelibatan Komunitas Sekolah: Komite sekolah dan guru wajib diberikan akses pengawasan langsung terhadap sirkulasi anggaran operasional dapur gizi di wilayah mereka.

Kita tentu berharap proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung bisa mengusut tuntas aliran dana korupsi ini sampai ke akarnya. Ketegasan hukum diharapkan mampu mengembalikan marwah program pemenuhan gizi nasional demi masa depan emas anak-anak Indonesia.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com.