Polri Evaluasi Penggunaan Senjata Api Usai Remaja Tewas Tertembak di Makassar, Anggota Polisi Ditetapkan Tersangka

Polri Lakukan Evaluasi Penggunaan Senjata Api Setelah Insiden Penembakan di Makassar

Kematian seorang remaja di Makassar, Sulawesi Selatan, yang diduga tertembak oleh anggota polisi memicu sorotan publik terhadap penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum. Menanggapi kasus tersebut, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) menegaskan bahwa evaluasi terhadap penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian terus dilakukan secara berkala.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada Kamis (5/3/2026). Ia menjelaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan internal dalam setiap kegiatan operasional kepolisian.

Menurutnya, proses analisis dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap tindakan anggota di lapangan tetap sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang berlaku.

“Proses evaluasi itu setiap saat dilakukan. Dalam setiap langkah kegiatan operasional maupun pembinaan kepolisian, selalu ada analisa dan evaluasi,” ujar Trunoyudo.

Kasus penembakan yang menewaskan remaja tersebut kini menjadi perhatian luas, tidak hanya karena melibatkan aparat, tetapi juga karena menyangkut aspek keselamatan masyarakat dalam operasi penegakan hukum.

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Evaluasi Dilakukan dari Perencanaan hingga Pascakegiatan

Trunoyudo menjelaskan bahwa mekanisme evaluasi dalam institusi kepolisian tidak hanya dilakukan setelah sebuah operasi selesai. Evaluasi dilakukan sejak tahap awal perencanaan hingga tahap akhir pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, setiap program atau operasi kepolisian selalu melalui tahapan analisis untuk menilai efektivitas serta potensi risiko yang mungkin muncul di lapangan.

“Evaluasi itu dilakukan pada berbagai tahapan, mulai dari sebelum kegiatan dilaksanakan, saat proses perencanaan, menganalisa program kegiatan sebelumnya, sampai pada saat pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai,” jelasnya.

Dengan sistem tersebut, Polri berharap setiap kegiatan operasional dapat berjalan lebih profesional serta meminimalkan kesalahan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun institusi.

Dalam praktiknya, evaluasi juga mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan manajerial, pembinaan fungsi teknis, hingga pemeriksaan administrasi.

“Di dalam mekanisme evaluasi itu ada fungsi pengawasan secara manajemen, ada juga pembinaan fungsi teknis, serta aspek administratif yang terus diperhatikan,” kata Trunoyudo.

Ia menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalitas anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya.