Roy Suryo Paparkan Temuan Skripsi Jokowi, Desak SP3 Dicabut: Polemik Berlanjut di Polda Metro Jaya

Polemik mengenai skripsi Presiden ke-7 RI kembali mencuat. Roy Suryo menggelar konferensi pers pada Senin (16/02/2026) untuk menjelaskan hasil penelitiannya terkait dokumen skripsi milik Joko Widodo. Dalam paparannya, ia menyoroti perbedaan kondisi fisik sejumlah lembar dalam satu jilid skripsi yang sama.

Menurut Roy, terdapat lembar yang terlihat lebih kusam dan diperkirakan telah berusia sekitar 40 tahun. Sementara itu, beberapa lembar lainnya dinilai memiliki kondisi fisik berbeda, meskipun berada dalam satu bundel dokumen yang sama. Temuan ini, kata dia, menjadi dasar untuk mempertanyakan konsistensi dokumen tersebut.

Pernyataan tersebut langsung memicu respons dari berbagai pihak, termasuk relawan pendukung Jokowi yang menilai langkah Roy sebagai bagian dari dinamika hukum yang sedang berjalan.

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Sorotan pada Kondisi Fisik Dokumen

Dalam konferensi persnya, Roy menyebut bahwa analisis dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kertas, tingkat kekusaman, hingga perbedaan visual yang tampak secara kasat mata. Ia menegaskan bahwa perbedaan tersebut menimbulkan tanda tanya karena berada dalam satu jilid skripsi yang seharusnya dicetak dan dijilid dalam periode yang sama.

Namun demikian, Roy tidak merinci metode ilmiah atau uji laboratorium forensik yang digunakan dalam penilaiannya. Ia hanya menyampaikan hasil pengamatan yang disebutnya sebagai bagian dari kajian independen.

Isu keaslian dokumen akademik bukan hal baru dalam diskursus publik. Di berbagai negara, polemik terkait ijazah atau karya ilmiah tokoh publik kerap menjadi sorotan, terutama ketika berkaitan dengan figur politik yang memiliki pengaruh besar.

Desakan SP3 dan Dukungan Oegroseno

Selain memaparkan temuan soal skripsi, Roy bersama pihak yang mendukungnya kembali mendesak aparat kepolisian untuk mencabut laporan dugaan fitnah yang dilayangkan oleh Jokowi terhadap dirinya, Rismon, dan Tifa.

Desakan tersebut mengemuka setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap laporan yang sebelumnya menjerat Eggi Sudjana dan Damai Lubis.

Roy berpendapat bahwa jika perkara terhadap Eggi dan Damai dihentikan, maka laporan lain dengan substansi serupa juga semestinya diperlakukan sama. Ia menilai konsistensi penegakan hukum menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Langkah Roy ini mendapat dukungan dari mantan Wakapolri, Oegroseno, yang turut hadir dan menyuarakan pentingnya transparansi dalam proses hukum.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomendedPricelist iJoe Apple Service Surabaya

👉Baca juga artikel tentang: Indonesia dan Tujuh Negara Kecam Keputusan Israel Tetapkan Wilayah Tepi Barat sebagai “Tanah Negara”

Respons Relawan dan Tantangan Praperadilan

Di sisi lain, relawan pendukung Jokowi menilai desakan pemberian SP3 dari kubu Roy sebagai bentuk keputusasaan menghadapi proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya.

Mereka menyatakan bahwa jika kubu Roy meyakini dalil-dalil yang disampaikan memiliki dasar kuat, maka jalur praperadilan adalah mekanisme yang tepat untuk menguji keabsahan proses penyidikan.

Praperadilan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, maupun penghentian penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, praperadilan kerap menjadi arena pembuktian awal sebelum perkara memasuki tahap persidangan pokok.

Relawan menilai polemik ini sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum yang tersedia, bukan melalui pernyataan publik yang berpotensi memperkeruh suasana.

Dinamika Hukum dan Ruang Publik

Kasus ini memperlihatkan bagaimana isu hukum dapat beririsan dengan ruang publik dan opini masyarakat. Di era media sosial, setiap pernyataan tokoh publik dengan cepat menyebar dan membentuk persepsi.

Di satu sisi, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun di sisi lain, tudingan atau dugaan yang menyangkut reputasi seseorang juga memiliki konsekuensi hukum.

Dalam konteks hukum pidana, laporan dugaan fitnah harus melalui proses pembuktian yang ketat. Aparat penegak hukum akan menilai apakah unsur pidana terpenuhi atau tidak berdasarkan alat bukti yang ada.

SP3 sendiri merupakan kewenangan penyidik apabila dinilai tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum perkara harus dihentikan. Namun keputusan tersebut tetap dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Transparansi dan Kepercayaan Publik

Polemik mengenai skripsi Jokowi dan laporan dugaan fitnah ini pada akhirnya menyentuh satu hal mendasar: kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Masyarakat tentu berharap proses berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan juga memiliki hak untuk membela diri melalui jalur hukum.

Pengamat hukum kerap menekankan bahwa setiap pihak perlu menahan diri dan membiarkan proses hukum berjalan sesuai koridor. Pernyataan di ruang publik memang sah, tetapi pembuktian tetap harus dilakukan di forum hukum.

Rekomendasi Cakwar.com: Longsoran Salju di Castle Peak, Lake Tahoe, Tewaskan Delapan Pemain Ski

Menunggu Proses Selanjutnya

Hingga kini, proses hukum di Polda Metro Jaya masih berlangsung. Belum ada keputusan final terkait permintaan SP3 yang diajukan kubu Roy maupun kemungkinan pengajuan praperadilan.

Situasi ini menunjukkan bahwa polemik belum akan berakhir dalam waktu dekat. Dinamika pernyataan, klarifikasi, dan respons publik diperkirakan masih akan terus berkembang.

Media sosial:

 

Yang jelas, kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa setiap tudingan yang dilontarkan di ruang publik memiliki konsekuensi hukum. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Masyarakat kini menanti bagaimana aparat penegak hukum akan menyikapi seluruh perkembangan ini secara objektif.

Untuk mengikuti perkembangan terbaru seputar isu hukum, politik, dan dinamika nasional lainnya, pembaca dapat menyimak artikel-artikel informatif dan analisis mendalam lainnya di media digital cakwar.com.

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions