Seret Tokoh Eksekutif dan Legislatif! Sony Sonjaya Siap Jadi Justice Collaborator Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

• Modus Operandi Dadan Cs: Dari Markup Harga hingga Manipulasi Portal Mitra

  Sebelum penyerahan draf JC ini mencuat, Kejaksaan Agung terlebih dahulu telah menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka utama. Mereka tersandung kasus korupsi pengadaan barang dan jasa massal dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

  Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga kuat saling berkolaborasi melakukan permufakatan jahat demi memanipulasi anggaran pertanggungjawaban negara.

  Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa ketiga tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat terstruktur sejak proses perencanaan proyek dimulai.

  “Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” ungkap Syarief Sulaeman Nahdi saat menggelar konferensi pers di gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

Intervensi KAK dan Anggaran yang Di-markup

Berdasarkan hasil temuan tim penyidik, modus yang digunakan oleh para tersangka tergolong sangat rapi namun merugikan negara dalam skala yang masif. Dadan cs diketahui menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan para bawahan di bagian teknis pengadaan.

Para pelaku melakukan intervensi langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di internal BGN. Intervensi ini berdampak pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa yang akhirnya dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan riil anak-anak di lapangan.

Efek domino dari manipulasi dokumen KAK tersebut adalah terjadinya penggelembungan harga (mark up) yang sangat ugal-ugalan pada setiap item logistik makanan. Alih-alih dialokasikan untuk peningkatan gizi, selisih harga tersebut justru masuk ke kantong pribadi para tersangka.

Aliran Dana “Insentif” Miliaran Rupiah Per Hari via Jalur SPPG

Kejahatan struktural ini tidak berhenti pada urusan pengadaan barang semata. Para tersangka juga bermain dalam proses penentuan dan verifikasi pihak ketiga yang ditunjuk sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah.

Sejatinya, regulasi ketat pemerintah telah mengatur bahwa program MBG ini wajib dikelola oleh yayasan lokal yang terafiliasi langsung dengan sekolah penerima manfaat. Tujuannya agar perputaran ekonomi dan pengawasan mutu makanan tetap terjaga dengan baik.

Rekomendasi Cakwar.com: Sempat Sumpah Demi Allah, Ini Jejak Klarifikasi Sony Sonjaya Terkait Isu Jual Beli Titik SPPG Sebelum Jadi Tersangka

Namun pada kenyataannya, aturan mulia tersebut sengaja ditabrak oleh para tersangka demi meloloskan kelompok mereka sendiri:

• Banyak SPPG yang ditunjuk ternyata tidak memiliki kualifikasi dan syarat administrasi dasar sebagai mitra penyedia makanan resmi.
• Proses verifikasi pada portal kemitraan BGN dimanipulasi sedemikian rupa agar yayasan bermasalah tersebut tetap lolos sensor.
• Adanya “atensi” khusus berupa nota perintah rahasia dari ketiga tersangka utama untuk melancarkan proses administrasi bodong tersebut.

Sebagai imbalan atas karpet merah yang diberikan, yayasan-yayasan bentukan yang terafiliasi langsung dengan Dadan, Sony, dan Lodewyk tersebut menerima kucuran dana insentif bernilai fantastis. Tidak tanggung-tanggung, perputaran uang haram yang mengalir mencapai miliaran rupiah setiap harinya.

Hingga saat ini, tim ahli keuangan negara dari Kejaksaan Agung masih terus melakukan audit investigatif untuk menghitung total kerugian pasti yang dialami oleh kas negara akibat skandal korupsi program Makan Bergizi Gratis ini.

Ancaman Jerat Hukum Berdasarkan Regulasi Baru

Atas perbuatan koruptif yang mencederai rasa keadilan sosial ini, penyidik menjerat ketiga mantan petinggi BGN tersebut dengan pasal berlapis yang cukup berat. Penegak hukum mengombinasikan aturan hukum pidana lama dan baru untuk memastikan para pelaku mendapat hukuman setimpal.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kombinasi pasal ini memberikan ancaman hukuman penjara yang sangat lama serta denda finansial dan uang pengganti yang setara dengan jumlah kerugian yang dinikmati oleh para pelaku.

Insight Praktis: Mengapa Status Justice Collaborator Sangat Penting Dilindungi?

Bagi masyarakat awam, istilah Justice Collaborator mungkin terdengar seperti upaya seorang tersangka untuk sekadar mencari celah keringanan hukuman. Namun dalam sistem peradilan pidana khusus, peran seorang JC sangatlah krusial untuk meruntuhkan tembok impunitas koruptor.

Kasus korupsi yang terstruktur seperti yang terjadi di tubuh BGN ini biasanya mengadopsi sistem sel terputus. Artinya, aktor intelektual utama di tingkat atas sering kali tidak menyentuh dokumen fisik secara langsung, sehingga sulit dijerat jika hanya mengandalkan bukti tekstual.

Di sinilah peran penting dari kesaksian seorang pelaku seperti Sony Sonjaya:

• Membuka Petunjuk Baru: Kesaksian langsung di bawah sumpah dapat memberikan petunjuk mengenai keberadaan dokumen rahasia atau instruksi lisan yang tidak tercatat dalam sistem birokrasi formal.
• Melacak Aliran Dana (Asset Recovery): Informasi dari dalam memudahkan penyidik melacak pencucian uang yang disembunyikan di luar negeri atau disamarkan dalam bentuk aset properti atas nama orang lain.
• Memutus Rantai Korupsi Berulang: Dengan terbongkarnya oknum legislatif dan eksekutif yang bermain, pemerintah bisa melakukan evaluasi total terhadap sistem regulasi pengadaan barang ke depan.

Oleh karena itu, masyarakat sipil dan lembaga perlindungan saksi wajib ikut mengawal proses persidangan ini agar hak-hak kesaksian Sony tetap terjaga tanpa adanya intimidasi dari kekuatan politik luar yang mencoba membungkamnya.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com.