Presiden Prabowo Teken KUHAP Baru, Ini Isi dan Alasan Penolakan Masyarakat Sipil

Ancaman terhadap Hak Tersangka dan Terdakwa

Koalisi masyarakat sipil menilai KUHAP baru belum sepenuhnya menjamin prinsip fair trial atau peradilan yang adil. Beberapa pasal dianggap kurang tegas dalam menjamin hak tersangka, seperti hak atas bantuan hukum sejak tahap awal penyidikan dan hak untuk tidak disiksa atau ditekan dalam pemeriksaan.

Gelombang Penolakan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil

Sejak sebelum pengesahan, berbagai elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Mereka menilai KUHAP baru lebih berpihak pada kepentingan aparat ketimbang melindungi warga negara.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari lembaga bantuan hukum, akademisi, dan aktivis HAM menyebut KUHAP baru berpotensi mengulang praktik represif masa lalu. Mereka menyoroti lemahnya mekanisme akuntabilitas dan minimnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pemerintah Tetap Yakin KUHAP Baru Lebih Modern

Di sisi lain, pemerintah menilai KUHAP baru merupakan langkah maju dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. Pemerintah menyebut KUHAP lama sudah tidak relevan dengan dinamika hukum modern, terutama dalam menghadapi kejahatan transnasional, digital, dan terorganisasi.

Rekomendasi Cakwar.com: FFI Rilis Daftar 18 Pemain Timnas Futsal Indonesia untuk Piala Asia Futsal 2026

Pemerintah juga menegaskan bahwa KUHAP baru tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta akan diiringi dengan peraturan turunan dan pengawasan ketat dalam implementasinya.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski telah resmi diteken Presiden, tantangan sesungguhnya justru berada pada tahap implementasi. Tanpa pengawasan yang kuat, kekhawatiran masyarakat sipil bisa menjadi kenyataan. Oleh karena itu, banyak pihak mendesak agar pemerintah membuka ruang evaluasi dan revisi jika dalam praktik KUHAP baru terbukti merugikan hak warga negara.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Penutup

Pengesahan dan penandatanganan KUHAP baru oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, polemik yang menyertainya menunjukkan pentingnya keterbukaan, partisipasi publik, dan pengawasan ketat dalam penerapan undang-undang strategis.

Untuk memahami isu hukum, kebijakan nasional, dan berita edukasi penting lainnya secara mendalam dan berimbang, terus ikuti informasi terpercaya hanya di cakwar.com.