Korupsi Dana Desa Rp394 Juta, Kades Neglasari Sukabumi Ditahan Kejari Selama 20 Hari

Kepala Desa Neglasari Resmi Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

Kasus dugaan korupsi dana desa kembali mencuat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi resmi menetapkan Kepala Desa Neglasari, Rahmat Hidayat, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyelewengan anggaran desa dan pajak bumi bangunan (PBB).

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah bukti yang mengarah pada penyalahgunaan anggaran desa pada periode tahun 2023 hingga 2024. Setelah menjalani pemeriksaan, Rahmat Hidayat langsung digiring ke mobil tahanan oleh petugas untuk menjalani masa penahanan sementara.

Kejaksaan memutuskan menahan tersangka selama 20 hari ke depan guna memperlancar proses penyidikan lebih lanjut. Penahanan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan tersangka menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, yang merupakan salah satu wilayah pedesaan dengan alokasi dana desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Kerugian Negara Diperkirakan Mencapai Rp394 Juta

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan dalam proses penyelidikan, ditemukan indikasi penyimpangan penggunaan anggaran desa yang cukup signifikan.

Dari hasil perhitungan sementara, kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp394 juta. Angka tersebut berasal dari dugaan penyelewengan dana desa dan pengelolaan pajak bumi bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyidik menduga sebagian dana tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa.

Dana desa sendiri seharusnya dialokasikan untuk berbagai program pembangunan di tingkat desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi desa, hingga pelayanan publik.

Karena itu, penyalahgunaan dana desa sering menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, mengingat dana tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.