Heboh Usulan Tarif Kapal di Selat Malaka: Ambisi Menkeu Purbaya vs Hukum Internasional

Kritik Pedas dari Dino Patti Djalal: ‘Bad Idea’ yang Merusak Kredibilitas

Kritik tidak hanya datang dari dalam kabinet. Mantan Wamenlu sekaligus pakar diplomasi, Dino Patti Djalal, menyebut ide Purbaya sebagai “ide buruk” yang bisa menjatuhkan reputasi Indonesia di mata dunia.

Dino mengingatkan bahwa ayah beliau dan para diplomat senior berjuang selama belasan tahun agar dunia mengakui konsep Wawasan Nusantara. Kesepakatan global itu punya harga: Indonesia mendapatkan wilayah laut yang luas, namun dunia mendapatkan jaminan bebas lewat di selat-selat internasional.

“Hak lalu lintas dunia internasional di Selat Malaka itu adalah hak semua negara, nggak bisa ditawar-tawar. Kalaupun kita nggak suka, itu sudah bagian dari deal global,” tegas Dino.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

Pandangan DPR: Hati-hati Memicu Konflik Kawasan dan Boikot

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, juga memberikan catatan merah. Menurutnya, Selat Malaka berbeda dengan Terusan Panama atau Suez yang merupakan hasil galian manusia. Karena Selat Malaka adalah perairan alami, penerapan pajak bisa dianggap ilegal secara internasional.

Dampaknya jika kebijakan ini dipaksakan bisa sangat mengerikan:

• Boikot Internasional: Kapal-kapal dunia bisa memboikot pelabuhan Indonesia atau mencari jalur alternatif.
• Friksi Kawasan: Hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura bisa retak jika Indonesia bergerak sepihak.
• Kredibilitas Hukum: Indonesia bisa dianggap melanggar Pasal 38 dan 44 UNCLOS tentang hak lintas transit yang tidak boleh dihambat.

Rekomendasi Cakwar.com: Indonesia Geram! Desak PBB Investigasi Serangan Tank Israel yang Tewaskan Praka Rico Pramudia

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Kesimpulan: Ambisi Ekonomi Harus Sejalan dengan Hukum Laut

Wacana Menkeu Purbaya mengenai tarif kapal di Selat Malaka memang menunjukkan semangat untuk berdaulat secara ekonomi. Namun, seperti yang ditegaskan Menlu Sugiono dan para pakar, kedaulatan kita juga berdiri di atas pondasi hukum internasional yang telah kita sepakati.

Menjadi pemain besar dalam perdagangan global tidak harus dilakukan dengan cara “ofensif” yang berisiko mengisolasi diri. Indonesia justru bisa memainkan peran strategis melalui penyediaan layanan logistik terbaik di jalur tersebut tanpa harus melanggar aturan main dunia.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com.