Ajukan Pledoi! Hery Sutanto Bantah Perintahkan Rekening Penampungan Kasus K3 Kemnaker, Pengacara Sebut Tuntutan 7 Tahun Gak Adil

• Pernyataan Tidak Valid: Kesaksian Irvian Bobby dinilai sebagai klaim sepihak yang tidak memiliki nilai pembuktian kuat.
• Lemah Alat Bukti: Jaksa dianggap gagal memperlihatkan bukti pesan digital atau dokumen otentik yang menghubungkan instruksi Hery dengan pembuatan rekening tersebut.
• Asas Personal: Kuasa hukum meminta hakim menilai pertanggungjawaban pidana secara personal, bukan berdasarkan asas pukul rata jabatan.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

Protes Tuntutan 7 Tahun Penjara: Nominal Paling Kecil tapi Hukuman Paling Berat

Sobat cakwar.com, poin yang paling membuat pihak keluarga dan tim pengacara Hery Sutanto meradang adalah besaran angka tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh JPU. Sebagai informasi, Hery Sutanto dituntut hukuman 7 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp4,7 miliar subsider 2 tahun kurungan.

Angka tuntutan ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan dan bertentangan dengan asas proporsionalitas hukum. Pasalnya, jika merujuk pada lembar dakwaan dan fakta-fakta yang terkuak sepanjang persidangan berjalan, jumlah nominal uang yang diduga dinikmati oleh Hery justru merupakan angka yang paling kecil dibandingkan dengan para terdakwa lainnya dalam pusaran kasus K3 Kemnaker ini.

Rekomendasi Cakwar.com: MacBook Mendadak Lemot Parah Saat Dicas? Ini Penyebab Utama dan Cara Mengatasi Bug Kernel_Task CPU 100%!

1.Nominal Aliran Dana Terkecil:Fakta Persidangan.

Data keuangan di persidangan membuktikan jumlah uang yang mengalir atau dinikmati oleh Hery Sutanto adalah yang paling minim di antara sindikat lainnya.

2.Keterlibatan Tidak Dominan:Peran Terdakwa.

Hery Sutanto dipastikan tidak memegang peran sentral atau dominan dalam mengesekusi praktik pemerasan sertifikasi sertifikat K3 perusahaan swasta.

3.Ketidakadilan Proporsionalitas:Tuntutan Jaksa.

Jaksa Penuntut Umum justru melayangkan tuntutan hukuman penjara yang jauh lebih tinggi dan berat daripada pelaku utama lainnya.

Oleh karena itu, secara logika hukum yang sehat, tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan porsi perbuatan, peran riil, serta kemanfaatan materi yang diperoleh masing-masing pihak agar tidak terjadi ketimpangan vonis.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Insight Solusi Praktis Transparansi Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Sengkarut kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan kerja di Kemnaker ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem birokrasi konvensional kita masih rawan celah pemerasan oleh oknum pejabat. Sebagai solusi praktis ke depan, pemerintah wajib melakukan digitalisasi penuh (full automation) pada seluruh proses pengajuan sertifikasi K3 tanpa melibatkan interaksi fisik antara pemohon dan pejabat kementerian melalui platform satu pintu nasional. Transparansi biaya retribusi resmi juga harus dipajang secara terbuka di situs kementerian agar tidak ada lagi istilah “dana nonteknis” atau uang pelicin. Insight berharga bagi kita sebagai pelaku usaha maupun masyarakat biasa adalah mari berani menolak segala bentuk pungutan liar di luar tarif resmi dan manfaatkan kanal aduan digital terintegrasi seperti LAPOR! untuk memutus mata rantai korupsi sistemik ini dari bawah.

Semoga artikel ini memberikan edukasi bagi pembaca artikel cakwar.com. Mari kita kawal terus jalannya persidangan ini agar hukum di Indonesia bisa berdiri tegak, objektif, dan memberikan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara!

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com.