Dianggap Terburu-buru, Wamenkumham Beberkan Alasan Pengesahan RUU Polri Begitu Cepat: Cuma 7 Poin!

Selain empat poin di atas, undang-undang baru ini juga mengesahkan aturan kontroversial lain, seperti fleksibilitas perpanjangan masa jabatan Kapolri lewat Keputusan Presiden (Keppres) serta pemberian izin bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di kementerian tanpa harus mundur.

Ada pula penguatan di sektor penanganan ruang siber serta modernisasi sistem pengawasan internal kepolisian yang kini melibatkan unsur advokat luar demi menjaga transparansi kinerja korps Bhayangkara.

Kecurigaan Sosiolog: Ada Indikasi “Tangan Kotor” yang Bermain?

Di sisi seberang, nada optimistis pemerintah justru berbanding terbalik dengan analisis tajam para akademisi. Sosiolog politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mencium adanya kejanggalan besar di balik ketukan palu sidang paripurna hari ini.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

Ubedilah menilai proses kilat pengesahan RUU Polri ini berpotensi besar menyalahi prosedur legislasi yang baku. Ia menduga ada kekuatan besar yang sengaja mendorong agar aturan ini segera disahkan tanpa hambatan.

“DPR rapat paripurna hari ini saya cermati terlihat terburu-buru. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, rapat DPR yang terburu-buru biasanya kemudian terungkap selalu ada tangan-tangan kotor yang bekerja,” ujar Ubedilah secara kritis.

Menurut analisisnya, salah satu cacat prosedur yang paling nyata adalah belum terlihatnya proses harmonisasi yang matang di Badan Legislasi (Baleg) DPR, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang MD3.

Ubedilah merujuk secara detail pada Pasal 105 ayat (1) huruf e UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3. Pasal tersebut mewajibkan Baleg untuk melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebelum sebuah RUU dibawa ke sidang paripurna.

Rekomendasi Cakwar.com: Tok! UU Baru Disahkan: Cek Rincian Batas Usia Pensiun Anggota Polri dan Kapan Kapolri Listyo Sigit Pensiun

“Saya cermati proses pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Kepolisian ini belum melalui tahapan harmonisasi di Baleg sebagaimana amanat UU MD3. Ini jelas melompati prosedur hukum yang ada,” tegasnya.

Selain masalah teknis prosedur, Ubedilah juga mengkritik keras klaim pemerintah soal partisipasi masyarakat. Menurutnya, publik sama sekali tidak diberikan ruang yang memadai untuk membedah pasal-pasal karet di dalamnya.

“Rakyat tidak didengarkan oleh DPR. Tidak ada meaningful public participation atau partisipasi publik yang bermakna. Rakyat tidak diberi kesempatan secara luas untuk menyampaikan aspirasinya,” keluh Ubedilah.

Ia pun memperingatkan bahwa jika proses penataan hukum dipaksakan dengan cara seperti ini, maka hal itu menjadi sinyal buruk bagi masa depan demokrasi di Indonesia. DPR dinilai telah gagal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang objektif.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Tak Puas dengan Aturan Baru? Wamenkumham: Silakan Gugat ke MK!

Menanggapi hujan kritik dan tudingan miring dari para sosiolog serta koalisi masyarakat sipil, Eddy Hiariej menanggapi hal tersebut dengan santai. Ia justru menantang pihak-pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum yang elegan.

Eddy mempersilakan siapa pun warga negara yang merasa dirugikan oleh pasal-pasal di dalam UU Polri baru ini untuk mengajukan gugatan resmi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya kira begitu suatu undang-undang disahkan, kemudian ada masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar, itu bisa dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, baik uji formil maupun uji materiil,” kata Eddy memberikan solusi konstitusional.

Pihak pemerintah menegaskan tidak akan menutup mata terhadap kritik, namun mereka meminta agar segala bentuk penolakan disalurkan melalui lembaga peradilan yang sah, bukan sekadar membangun opini liar di ruang publik.

“Jadi saya kira kritikan-kritikan itu kita terima dengan tangan terbuka, tapi ada salurannya yang secara elegan di meja hijau MK,” pungkas Eddy menutup pernyataannya.

Kini, bola panas undang-undang kepolisian yang baru telah resmi bergulir. Apakah masyarakat sipil akan benar-benar melayangkan gugatan massal ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal kontroversial tersebut? Kita tunggu saja kelanjutan dinamika hukum ini.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com. “Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com,” dan “jika apple anda bermasalah apapun variannya forto solusinya dan dapatkan berita terkini tentang handphone android agar tidak ketinggalan informasi teknologi terbaru” jika pembaca mencari informasi berita terkini tentang politik dalam dan luar negeri, pendidikan, teknologi, wisata, olah raga, kuliner, musik, militer dan lain-lain.  informasi berita terkini tentang politik dalam dan luar negeri, pendidikan, teknologi, wisata, olah raga, kuliner, musik, militer dan lain-lain.