Kapal Pertamina Pakai Bendera Panama & Singapura di Selat Hormuz? Ternyata Ini Alasannya!

Efek sampingnya cukup ngeri buat kedaulatan kita, Sobat. Saat terjadi konflik geopolitik seperti di Selat Hormuz, posisi tawar Indonesia jadi lemah. Secara hukum internasional, negara benderalah yang seharusnya punya kewajiban utama turun tangan menyelesaikan masalah diplomatik kapal tersebut.

Update Selat Hormuz: Antara Protokol Perang dan Harapan Bahlil

Lantas, bagaimana nasib kapal Gamsunoro dan Pertamina Pride sekarang? Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah terus melakukan komunikasi intensif dengan pihak Iran. Bahlil berharap gencatan senjata antara Amerika dan Iran bisa menjadi pintu masuk agar kapal kita segera dilepaskan.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

Menariknya, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa Iran sebenarnya tidak menutup Selat Hormuz. Selat itu tetap beroperasi, tapi memang ada “protokol keamanan khusus” selama masa perang.

“Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut karena sedang diberlakukan protokol-protokol khusus saat perang,” jelas Dubes Boroujerdi. Intinya, Iran menjamin keamanan bagi negara sahabat, asal koordinasinya beres dan tidak ada campur tangan pihak luar yang dianggap invasi.

Rekomendasi Cakwar.com: Dari Semarang ke Nusakambangan: Nasib Eks Polisi Robig Zaenudin Usai Diduga Kendalikan Narkoba dari Balik Jeruji

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Kesimpulan: Perbaiki Rumah Sendiri Sebelum Melaut Jauh

Kasus tertahannya kapal Pertamina di Selat Hormuz dengan bendera asing adalah alarm keras bagi pemerintah Indonesia. Jika kita ingin kapal nasional bangga mengibarkan Merah Putih di perairan internasional, maka birokrasi pelabuhan harus dibersihkan dari praktik korupsi dan pungli.

Selama “ongkos” mengurus izin di negeri sendiri lebih mahal daripada “numpang” bendera di Singapura, maka fenomena Flag of Convenience ini akan terus terjadi. Kedaulatan maritim tidak bisa hanya dicapai dengan retorika, tapi dengan reformasi birokrasi yang nyata.

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com.