Kejagung Geledah 16 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Rekayasa Ekspor CPO Jadi POME, 11 Orang Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi rekayasa kode ekspor Crude Palm Oil (CPO) menjadi Palm Oil Mill Effluent (POME) yang terjadi pada periode 2022-2024. Terbaru, penyidik melakukan penggeledahan di 16 lokasi yang tersebar di Medan, Sumatera Utara, dan Pekanbaru, Riau.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengungkap dugaan manipulasi klasifikasi komoditas ekspor minyak sawit yang diduga merugikan negara dan mencederai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut penggeledahan dilakukan selama tiga hari, yakni pada 12 hingga 14 Februari 2026.

“Ada tindakan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya kurang lebih ada 11 lokasi di daerah Sumatera Utara, Medan, dan 5 lokasi di daerah Pekanbaru,” ujar Anang kepada wartawan, Kamis (19/2).

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Dugaan Rekayasa Kode Ekspor CPO

Kasus ini bermula ketika pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO pada 2022. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri serta menstabilkan harga yang sempat melonjak tajam.

Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam pasar global. Namun di sisi lain, fluktuasi harga internasional sering berdampak pada pasokan dan harga di pasar domestik. Karena itu, pemerintah menerapkan regulasi ekspor guna memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.

Dalam proses penyidikan, Kejagung menemukan dugaan rekayasa klasifikasi komoditas ekspor. Sejumlah pihak diduga mengubah kode ekspor CPO menjadi POME, Palm Acid Oil (PAO), atau residu minyak kelapa sawit lainnya.

Secara teknis, POME merupakan limbah cair yang dihasilkan dari proses pengolahan tandan buah segar kelapa sawit. Komoditas ini memiliki karakteristik berbeda dari CPO. Perbedaan kode klasifikasi ekspor tersebut berimplikasi pada ketentuan perizinan, bea keluar, hingga pembatasan ekspor yang berlaku.

Penyidik menduga perubahan kode tersebut dilakukan untuk menghindari pembatasan ekspor CPO yang saat itu sedang diperketat.

Penggeledahan di Medan dan Pekanbaru

Penggeledahan di 16 lokasi mencakup rumah hingga kantor yang diduga terkait dengan para tersangka maupun pihak yang terlibat dalam proses ekspor. Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, perangkat elektronik, dan barang bukti lain yang dinilai relevan dengan perkara.

Wilayah Medan dan Pekanbaru dipilih karena menjadi salah satu pusat aktivitas industri sawit dan jalur ekspor komoditas tersebut. Sumatera Utara dan Riau dikenal sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, sehingga aktivitas ekspor dari pelabuhan di wilayah ini cukup tinggi.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomendedPricelist iJoe Apple Service Surabaya

👉Baca juga artikel tentang: Persib Bandung Tersingkir dari ACL 2 2025/2026, Menang 1-0 atas Ratchaburi FC Tak Cukup Lolos ke Perempat Final

Kejagung belum merinci secara detail temuan spesifik dari penggeledahan tersebut. Namun, langkah ini dinilai penting untuk memperkuat alat bukti dan menelusuri aliran transaksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO tersebut.

11 Tersangka, Tiga Penyelenggara Negara

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi POME ini. Tiga di antaranya merupakan penyelenggara negara.

Mereka adalah FJR, mantan Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); LHB, Kepala Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Kementerian Perindustrian; serta MZ, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Pekanbaru.

Selain ketiganya, delapan tersangka lainnya berasal dari pihak swasta yang diduga berperan dalam proses pengajuan dokumen ekspor dan pengurusan administrasi terkait klasifikasi komoditas.

Penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pelaku di sektor swasta, tetapi juga aparatur negara yang diduga terlibat dalam proses pengawasan dan penerbitan izin.

Dampak terhadap Tata Kelola Ekspor Sawit

Kasus dugaan korupsi rekayasa ekspor CPO menjadi POME ini kembali menyoroti pentingnya tata kelola ekspor komoditas strategis. Industri kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi devisa, tenaga kerja, maupun pertumbuhan daerah.

Namun, kompleksitas regulasi ekspor dan perbedaan klasifikasi produk kerap membuka celah penyalahgunaan. Ketika kebijakan pembatasan diterapkan, potensi praktik manipulasi administratif menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan sistem pengawasan yang ketat.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Pakar kebijakan publik menilai, penguatan sistem digitalisasi dan integrasi data antarinstansi dapat meminimalkan risiko rekayasa dokumen atau perubahan klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan menjadi kunci agar kebijakan strategis pemerintah tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Proses Hukum Berlanjut

Kejagung menegaskan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berjalan. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah apabila ditemukan bukti baru yang mengarah pada pihak lain.

Langkah penggeledahan yang dilakukan di berbagai lokasi menunjukkan bahwa penyidik berupaya menelusuri secara komprehensif jaringan dan pola kerja dalam dugaan rekayasa ekspor tersebut.

Rekomendasi Cakwar.com: Saan Mustopa Tegaskan Ahmad Sahroni Tuntaskan Sanksi MKD, Kembali Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR

Proses hukum ini juga menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dalam sektor komoditas strategis. Publik menaruh perhatian besar terhadap penanganan kasus yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, seperti minyak goreng.

Di tengah upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan, dugaan penyalahgunaan kebijakan tentu menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum menjadi hal yang sangat penting.

Media sosial:

Penutup

Penggeledahan 16 lokasi oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi rekayasa ekspor CPO menjadi POME menandai babak lanjutan dari penyidikan yang tengah berjalan. Dengan 11 tersangka yang telah ditetapkan, kasus ini membuka ruang evaluasi terhadap sistem pengawasan ekspor komoditas strategis.

Penanganan perkara ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh tata kelola industri sawit nasional yang berdampak luas bagi perekonomian dan masyarakat.

Ikuti terus perkembangan terbaru seputar penegakan hukum, kebijakan ekonomi, dan isu nasional lainnya di media digital cakwar.com. Kami menghadirkan informasi terkini dengan pendekatan yang mendalam, berimbang, dan mudah dipahami. 

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions