Heboh Surat Dinas Menteri PU Bawa Anak Istri ke Amerika Serikat: DPR Beri Pembelaan

Mori menekankan, poin paling krusial yang wajib dipastikan adalah perjalanan anggota keluarga tersebut sama sekali tidak menggunakan sepeser pun dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pihak kementerian terkait pun sebelumnya telah bergerak cepat memberikan penjelasan resmi mengenai sumber pendanaan keberangkatan tersebut.

Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026), Mori mempertegas bahwa segala kecurigaan publik telah terbantahkan dengan adanya bukti transparansi keuangan internal. Berikut adalah rangkuman poin pembelaan dari pihak legislatif:

• Murni Dana Mandiri: Seluruh akomodasi, tiket pesawat, dan biaya hidup istri serta anak menteri selama di luar negeri sepenuhnya ditanggung menggunakan uang pribadi.
• Hal yang Manusiawi dan Wajar: Kehadiran istri sebagai pendamping dinas pejabat negara ke luar negeri dinilai sebagai hal yang wajar, selama keberadaannya tidak mengganggu konsentrasi jalannya tugas dan fungsi pokok dari pejabat yang bersangkutan.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Baca juga artikel tentang:  Ngegame Jalan Terus, Baterai Malah Amblas: 4 Keteledoran Pemakai yang Bikin Kesehatan Baterai HP Gaming Xiaomi Drop dalam Setahun — Yuk Intip Solusinya di Service Apple Surabaya

Duduk Perkara Urusan Administratif Visa dan Hak Paspor Diplomatik

Polemik ini pertama kali mencuat setelah nama istri Menteri PU, Irma Hermawati, serta anaknya, Aurellia Tsabitha Meidirama, tertulis dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto. Keberadaan nama mereka di dalam surat bersurat formal inilah yang memicu kesalahpahaman di tingkat akar rumput.

Apri Artoto selaku penanggung jawab administratif kementerian langsung memberikan klarifikasi mendalam untuk meluruskan salah kaprah tersebut. Pencantuman nama anak dan istri di dalam surat dinas tersebut murni bersifat prosedural administratif, yang semata-mata dibutuhkan sebagai syarat kelengkapan pengurusan visa keberangkatan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Terkait sorotan tajam mengenai penggunaan paspor diplomatik oleh Irma Hermawati, Apri menjelaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya legal secara regulasi. Berdasarkan aturan hukum tata negara yang berlaku di Indonesia, istri dari seorang pejabat tinggi negara atau menteri kabinet memang memiliki hak resmi untuk menerima kemudahan fasilitas paspor diplomatik demi keamanan dan kelancaran diplomasi internasional.