Komisi III DPR Soroti Dugaan Fraud PT Dana Syariah Indonesia, OJK Dikritik Belum Tutup Akses

Kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kian menjadi perhatian publik setelah Komisi III DPR RI menyoroti dugaan fraud yang menyebabkan kerugian materiil besar bagi ribuan pemberi pinjaman (lender). Nilai kerugian yang mencuat diperkirakan mencapai Rp2,4 triliun, menjadikan kasus ini salah satu polemik terbesar di sektor fintech syariah nasional.

Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mempertanyakan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai belum tegas, terutama terkait akses platform DSI yang masih terbuka meski persoalan hukum telah mencuat.

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Kritik DPR terhadap OJK soal Akses Platform DSI

Platform Diduga Masih Aktif hingga Januari 2026

Mercy mengungkapkan bahwa hingga 14 Januari 2026, sistem online PT DSI diduga masih dapat diakses publik. Kondisi ini dinilai berbahaya karena berpotensi menambah jumlah korban, mengingat fitur pengisian dana atau pendanaan masih tersedia.

“Artinya, jumlah lender masih bisa bertambah karena fitur pengisian dana masih dibuka,” ujar Mercy di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, OJK perlu segera mengambil langkah preventif dengan menutup akses platform guna mencegah kerugian yang lebih luas. Keterlambatan respons regulator dikhawatirkan memperparah dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan

Mercy menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama, terutama dalam sektor keuangan digital yang melibatkan dana masyarakat dalam jumlah besar. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan OJK agar kasus serupa tidak kembali terulang.

Ribuan Lender Gagal Tarik Dana

Data Paguyuban Lender DSI

PT Dana Syariah Indonesia menjadi sorotan setelah ribuan lender gagal mencairkan dana mereka. Berdasarkan data dari paguyuban lender, setidaknya 4.200 pemberi pinjaman mengalami kendala penarikan dana dengan total nilai mencapai Rp1,2 triliun.

Angka ini belum mencakup potensi kerugian lain yang masih dalam proses pendataan. Kondisi tersebut memicu keresahan luas di kalangan investor ritel yang sebelumnya tertarik pada label “syariah” yang diusung DSI.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

👉Baca juga artikel tentang: Rockstar Games Umumkan Tanggal Rilis GTA 6, Tantangan Pengembangan Masih Membayangi

Dampak Psikologis dan Ekonomi

Selain kerugian finansial, banyak lender mengaku mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian pencairan dana. Sebagian di antaranya menggunakan dana investasi sebagai tabungan jangka panjang, bahkan modal usaha.

PPATK Temukan Pola Serupa Skema Ponzi

Dugaan Penghimpunan Dana Bermasalah

Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Danang Tri Hartono, mengungkapkan temuan serius terkait pola pengelolaan dana PT DSI. Menurutnya, mekanisme penghimpunan dan penggunaan dana oleh manajemen DSI menyerupai skema ponzi, meski dibungkus dengan label syariah.

“Pola dan mekanisme penghimpunan serta penggunaan dana oleh manajemen DSI, yang kami cermati, skemanya menyerupai ponzi yang dibungkus dengan label syariah,” ujar Danang di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa masalah DSI bukan sekadar gagal bayar biasa, melainkan berpotensi masuk ranah tindak pidana keuangan.

33 Rekening Afiliasi Diblokir

Sebagai langkah awal penindakan, PPATK telah memblokir 33 rekening milik pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia sejak 18 Desember 2025. Pemblokiran ini dilakukan untuk mencegah aliran dana lebih lanjut dan mengamankan aset terkait penyelidikan.

Langkah PPATK ini diapresiasi oleh berbagai pihak, namun dinilai perlu diikuti dengan proses hukum yang transparan dan tuntas.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Tantangan Pengawasan Fintech Syariah

Label Syariah Tak Menjamin Bebas Risiko

Kasus DSI menjadi pengingat bahwa label syariah tidak otomatis menjamin keamanan investasi. Tanpa pengawasan ketat dan literasi keuangan yang memadai, masyarakat tetap berisiko menjadi korban praktik keuangan bermasalah.

Pengamat menilai, regulator perlu memperketat standar kepatuhan dan audit berkala terhadap platform fintech, baik konvensional maupun syariah.

Dorongan Reformasi Regulasi

Komisi III DPR mendorong sinergi antara OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat regulasi dan penindakan. Reformasi pengawasan dianggap penting agar kepercayaan publik terhadap industri keuangan digital tidak terus tergerus.

Rekomendasi Cakwar.com: PSG Menang 3-0 atas Lille, Dembele Menggila di Parc des Princes

Langkah yang Diharapkan Publik

Penutupan Akses dan Transparansi Proses Hukum

Publik berharap OJK segera menutup akses platform DSI, sembari memastikan proses penyelamatan dana korban berjalan adil. Selain itu, transparansi perkembangan kasus dinilai krusial agar masyarakat tidak terjebak spekulasi.

Edukasi Investor Jadi Kunci

Kasus ini juga menegaskan pentingnya edukasi investor, terutama bagi masyarakat yang baru mengenal investasi digital. Pemahaman risiko, legalitas platform, dan skema bisnis harus menjadi pertimbangan utama sebelum menanamkan dana.

Media sosial:

Kesimpulan

Sorotan Komisi III DPR terhadap dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia membuka kembali diskusi tentang lemahnya pengawasan fintech dan perlunya respons cepat regulator. Dengan kerugian triliunan rupiah dan ribuan korban, penanganan kasus DSI menjadi ujian serius bagi OJK dan aparat terkait dalam melindungi masyarakat.

Untuk terus mengikuti berita hukum, keuangan, dan edukasi kebijakan publik yang terpercaya, pembaca dapat mencari informasi terkini dan mendalam di cakwar.com.

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions