Skandal Tambang Kalbar! Pengusaha Sudianto Alias Aseng Jadi Tersangka Korupsi IUP PT QSS, MAKI Desak Kejagung Seret Oknum Pejabat dan Bekingnya!

“Oknum-oknum pejabat yang memuluskan penambangan ini termasuk penjualannya, termasuk proses dokumennya yang seharusnya tidak diizinkan jadi seakan-akan mendapatkan izin. Semua harus diseret, tidak ada gunanya kalau yang jadi tersangkanya hanya pengusaha swasta. Justru yang harus dihajar itu adalah oknum pejabatnya, penguasanya. Karena menjadikan korupsi ini menjadi lancar selama ini,” tegas Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Bahkan, saking seriusnya, Boyamin mengancam akan melayangkan gugatan praperadilan ke pengadilan jika di kemudian hari terbukti Kejagung melakukan tebang pilih dan enggan menyentuh lingkaran pejabat korup di balik lingkaran bisnis Aseng.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

• Handphone Android
• Device Apple

1.Penerbitan Surat Penyidikan Resmi:12 Mei 2026.

Tim Jampidsus Kejagung secara resmi menerbitkan surat perintah penyidikan khusus terkait manipulasi tata kelola IUP bauksit PT QSS di Kalbar.

2.Penetapan Tersangka dan Penahanan:21 Mei 2026.

Sudianto alias Aseng resmi memakai rompi merah muda dan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan setelah diperiksa intensif.

3.Desakan Penelusuran Aktor Intelektual:22 Mei 2026.

MAKI dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti mendesak Kejagung membongkar seluruh lokasi IUP lain dan menyeret oknum pejabat yang menjadi beking operasional.

Senada dengan MAKI, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendesak penyidik untuk membongkar seluruh titik perizinan terkait kasus ini. Dirinya menduga kuat bahwa ada banyak lokasi pertambangan ilegal lain yang dikuasai oleh jaringan ini. Melalui pembongkaran itulah, daftar nama para pemilik asli dan lingkaran beking kakap yang bersembunyi di balik layar akan mulai terkuak ke permukaan.

Rekomendasi Cakwar.com: Penuh Kehangatan! Megawati Soekarnoputri Santap Malam dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Jogja, Intip Menu Favorit dan Suasana Akrabnya!

Penggeledahan Dua Kota dan Penghitungan Kerugian oleh BPKP

Demi mengumpulkan alat bukti yang solid, tim penyidik Kejagung bergerak cepat melakukan penggeledahan maraton di lima lokasi berbeda yang tersebar di dua kota besar, yakni tiga titik di wilayah Jakarta dan dua titik di Pontianak. Penggeledahan tersebut menyasar rumah tinggal dan kantor dinas pihak-pihak terkait. Dari sana, petugas menyita tumpukan dokumen krusial terkait tata kelola IUP bauksit yang disalahgunakan.

Mengenai total kerugian finansial yang diderita oleh negara akibat pencurian komoditas alam ini, pihak Kejagung menyatakan bahwa saat ini proses audit investigatif sedang berjalan intensif di meja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

• Penyitaan Dokumen: Dokumen manipulasi manifes ekspor dan pemalsuan asal-usul barang disita dari kantor PT QSS.
• Audit BPKP: Tim auditor negara sedang menghitung nilai kerugian ekologis dan finansial akibat penambangan di luar izin resmi sejak 2017.
• Penyidikan Berlanjut: Kejagung memastikan pemeriksaan saksi-saksi dan penelusuran aliran dana (follow the money) terus dilakukan untuk memburu tersangka baru dari kalangan penyelenggara negara.

Media sosial:

• Instagram ijoe.surabaya
• You Tube iJOE – Spesialis Service Apple iPhone & MacBook

Solusi Transparansi dan Insight Praktis Tata Kelola Pertambangan

Bongkar pasang kasus korupsi di sektor sumber daya alam ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan lapangan di industri ekstraktif kita masih memiliki celah lubang yang sangat besar. Sebagai solusi praktis jangka panjang, pemerintah wajib mempercepat digitalisasi penuh seluruh sistem monitoring wilayah tambang, misalnya dengan mengintegrasikan sistem pemetaan satelit real-time dengan sistem e-PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS). Dengan keterbukaan data berbasis teknologi ini, setiap meter kubik hasil tambang yang keluar dari bumi Indonesia bisa dilacak koordinat asalnya secara presisi, sehingga modus operandi “pinjam dokumen resmi” untuk melegalkan barang ilegal seperti yang dilakukan PT QSS tidak akan bisa lolos lagi di masa depan. Insight praktis bagi lo sebagai publik adalah mari kita manfaatkan kanal aduan digital resmi seperti LAPOR! jika melihat ada aktivitas alat berat yang mencurigakan di luar konsesi wilayah hutan atau desa lo, demi menjaga kekayaan alam milik bersama ini dari tangan para penjarah.

Semoga artikel ini memberikan edukasi bagi pembaca artikel cakwar.com. Mari kita kawal bersama pengusutan kasus ini sampai ke akar-akarnya!

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com.