Sorotan Tajam! Sudirman Said Menilai Negara Hukum di Indonesia Kini Mengalami Pengerdilan dan Hanya Dijadikan Alat Kekuasaan Politik Elektoral

Halo Sobat cakwar.com! Belakangan ini, apakah lo merasa ada yang aneh dengan dinamika kehidupan bernegara kita? Mulai dari aturan hukum yang mendadak berubah di tengah jalan, kebijakan yang tumpang tindih, hingga riuhnya perdebatan politik di media sosial yang rasanya makin jauh dari substansi kesejahteraan rakyat. Sebagai warga negara yang kritis, situasi ini tentu membuat kita bertanya-tanya: ke mana arah bangsa ini sebenarnya mau dibawa?

Keresahan yang lo rasakan itu ternyata juga menjadi sorotan tajam bagi para akademisi, ekonom, dan peneliti senior di tanah air. Gejolak internal ini bahkan sudah memantik perhatian dari dunia internasional, salah satunya lewat laporan kritis majalah terkemuka The Economist yang bertajuk “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy”. Laporan pedas tersebut menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola pemerintahan kita sedang tidak baik-baik saja.

Rekomendasi Cak war: iJoe – Apple Service Surabaya, Tempat Service Iphone, iMac, iPad dan iWatch Terpercaya di Surabaya

Merespons rapor merah dari media asing tersebut, Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN), Sudirman Said, menilai negara hukum di Indonesia kini mengalami pengerdilan secara terstruktur. Dalam sebuah diskusi publik yang digelar hangat di Universitas Paramadina pada Jumat (22/5/2026), mantan Menteri ESDM ini menyebut bahwa esensi hukum kini telah bergeser fungsi, dari yang semula dirancang untuk mendistribusikan kemakmuran, kini dipersempit sekadar menjadi instrumen politik elektoral demi mempertahankan kekuasaan.

Personalisasi Kekuasaan: Ketika Aturan Main Sengaja Dijungkirbalikkan

Di hadapan para mahasiswa dan akademisi, Sudirman Said menjabarkan secara blak-blakan mengenai kerusakan tata kelola pemerintahan yang berlangsung selama satu dekade terakhir. Menurut analisisnya, Indonesia perlahan tapi pasti tengah bergeser dari sistem kepemimpinan yang berbasis institusi yang sehat (institution-based) menuju sistem personalisasi kekuasaan yang absolut.

Ketika kekuasaan sudah berpusat pada personal atau kelompok tertentu, maka rambu-rambu hukum tidak lagi dianggap sebagai pembatas, melainkan sebagai penghalang yang harus disiasati. Segala macam cara akhirnya dihalalkan demi memenangkan kontestasi pemilu jangka pendek tanpa memikirkan dampak buruknya bagi masa depan demokrasi generasi mendatang.

“Aturan main diubah atau digeser-geser. Kebijakan dijungkirbalikkan. Lembaga pengawas dilumpuhkan. Semua siasat itu semata demi menang pemilu,” kritik Sudirman Said dengan nada retoris yang mendalam.

  •  

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Baca juga artikel tentang:  Dana Belasan Triliun Mengendap di Yayasan? Ini Alasan KPK Belum Mengambil Langkah Penindakan Hukum Terkait Sengkarut Program Makan Bergizi Gratis!

Efek Domino ke Sektor Ekonomi: Terjebak di Dalam Lumpur Hisap

Sobat cakwar.com, runtuhnya wibawa institusi hukum ternyata tidak cuma merusak iklim politik, tapi juga berimbas fatal pada sektor ekonomi makro nasional. Sudirman menggambarkan situasi ekonomi kita saat ini seperti terjebak di dalam lumpur hisap (quicksand), di mana hilangnya fungsi rem institusional dalam pengambilan kebijakan membuat negara semakin terpuruk setiap kali mencoba bergerak.

Langkah pemerintah yang menggelontorkan dana intervensi pasar dalam jumlah fantastis terbukti tidak mampu menyelesaikan akar masalah. Alih-alih membangun sentimen positif di mata investor asing, kebijakan instan tersebut justru dinilai semakin menjauhkan rasa percaya pasar global terhadap stabilitas fundamental ekonomi Indonesia.

  • Intervensi Pasar Mandul: Gelontoran dana lebih dari Rp500 triliun ke pasar valuta asing gagal membangun kepercayaan jangka panjang.
  • Hilangnya Mekanisme Rem: Kebijakan strategis diambil secara terburu-buru tanpa adanya pengawasan ketat dari lembaga independen.

Keras dari Para Pakar: Demokrasi Pura-Pura dan Bayang-Bayang Krisis 1998

Diskusi ilmiah ini semakin berbobot ketika Peneliti Utama BRIN, Prof. Siti Zuhro, ikut melontarkan kritik pedasnya. Beliau menilai sistem demokrasi kita saat ini sudah kehilangan ruh substantifnya akibat absennya mekanisme checks and balances (saling mengawasi) antara pihak eksekutif dan legislatif.

Tempat service Device Terbaik di Surabaya: 

 

Prof. Siti bahkan menggunakan istilah lokal yang menohok dengan menyebut pemilu saat ini tak lebih dari sekadar “ethok-ethok” atau pura-pura demokrasi karena masyarakat selalu dihadapkan pada putusan sepihak (fait accompli) oleh para elite, sementara partai politik sibuk membentengi barikade kekuasaan mereka sendiri. Jika disfungsi kelembagaan ini dibiarkan terus-menerus, Indonesia berisiko terseret menjadi negara gagal (failed state).

1.Sistem ‘Reverse Planning’ Kebijakan:Kritik Regulasi.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia mengkritik pola reverse planning, di mana program diluncurkan dulu ke publik, baru perencanaan teknokratisnya dipikirkan belakangan.

Rekomendasi Cakwar.com: Sinyal iPhone Tiba-Tiba Hilang atau Muncul “No SIM”? Ini Cara Mengatasinya Semua Seri, Termasuk Solusi Eror e-SIM!

2.Kilas Balik Kemiripan Krisis 1997-1998:Kondisi Finansial.

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, mengingatkan pemerintah agar tidak jemawa dengan data makro yang tampak stabil di permukaan. Ia melihat ada kemiripan pola ekonomi hari ini dengan situasi mencekam menjelang krisis moneter 1997-1998 silam.

3.Pintu Keluar Mulai Menutup:Sinyal Bahaya.

“Indonesia belum di tepi jurang, tapi pintu keluar mulai menutup,” tegas Prof. Moh. Ikhsan, memberikan perumpamaan bahwa ruang gerak pemerintah untuk menyelamatkan diri dari krisis ekonomi global kini makin menyempit.

Media sosial:

 

Kesimpulan dan Solusi Praktis Kembali ke Khitah Bernegara

Rentetan kritik dari para pemikir bangsa di atas merupakan alarm pengingat yang sangat berharga bagi kita semua. Pengerdilan negara hukum demi syahwat politik elektoral tidak boleh dibiarkan menjadi hal yang lumrah. Sebagai solusi konkret, Sudirman Said menegaskan bahwa jalan keluar satu-satunya untuk memulihkan kepercayaan publik (restoring confidence) adalah dengan memaksa para pemegang otoritas kekuasaan untuk membuka lebar-lebar telinga, mata, dan hati nurani mereka terhadap kritik eksternal. Kita harus mendesak kembalinya praktik bernegara yang meneladani moralitas, spiritualitas, dan intelektualitas para pendiri bangsa terdahulu. Insight praktis bagi lo sebagai bagian dari masyarakat sipil adalah mulailah meningkatkan literasi politik dan ekonomi secara objektif berbasis bukti (evidence-based), serta jangan mudah terbuai oleh program jaminan sosial instan yang tidak memiliki perencanaan teknokratis yang matang, agar kita tidak menjadi korban dari manipulasi kebijakan jangka pendek para elite.

Semoga artikel ini memberikan edukasi bagi pembaca artikel cakwar.com. Mari kita tetap kritis, cerdas, dan aktif mengawal jalannya hukum serta demokrasi di tanah air!

Untuk mendapatkan informasi terbaru dan ulasan menarik lainnya seputar isu sosial, kebijakan publik, dan berita terkini, Anda dapat membaca artikel lainnya di cakwar.com.

#TERBARU

#TEKNOLOGI

CakWar.com

Dunia

Politik Internasional

Militer

Acara

Indonesia

Bisnis

Teknologi

Pendidikan

Cuaca

Seni

Ulas Buku

Buku Best Seller

Musik

Film

Televisi

Pop Culture

Theater

Gaya Hidup

Kuliner

Kesehatan

Review Apple Store

Cinta

Liburan

Fashion

Gaya

Opini

Politik Negeri

Review Termpat

Mahasiswa

Demonstrasi

© 2025 Cak War Company | CW | Contact Us | Accessibility | Work with us | Advertise | T Brand Studio | Your Ad Choices | Privacy Policy | Terms of Service | Terms of Sale | Site Map | Help | Subscriptions