Ulasan Buku “Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno”: Nyantel Nggak Sih di Hidup Sehari-hari?

1. Ketuhanan yang Berkebudayaan: Hormat Tanpa Menghakimi

Versi Soekarno tentang Ketuhanan itu “beradab”—menghargai ruang ibadah orang lain, pilihan keyakinan, dan ekspresi budaya yang menyertainya. Dalam praktik harian, artinya sederhana: tidak memaksakan tafsir, tidak menjadikan agama sebagai alat mempermalukan. Wujud konkretnya? Menyesuaikan jadwal rapat dengan jam ibadah rekan, tidak menyalakan musik keras di dekat rumah ibadah, dan di ruang digital, menghindari unggahan yang memantik kebencian. Sejalan? Banyak komunitas sudah mempraktikkan, tapi masih sering melenceng ketika perbedaan dijadikan bahan olok-olok atau justru komoditas politik.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Empati di Era Komentar Cepat

Bung Karno menolak segala bentuk dehumanisasi. Di hari ini, tes paling gampang ada di timeline: kita pilih verifikasi dulu atau share dulu? Komentar kita menyembuhkan atau malah menambah luka? Kemanusiaan itu tampak dari hal kecil: antre dengan tertib, menyisihkan rezeki untuk posko bencana, memberi ruang bagi difabel di transportasi umum, sampai memberikan credit atas karya orang lain. Sejalan? Banyak gerakan donasi spontan dan solidaritas warga yang bikin haru. Melenceng? Perundungan daring, sebar hoaks, dan “pengadilan medsos” masih sering terjadi.

3. Persatuan Indonesia: Beda Pilihan, Satu Kompas

Persatuan bukan keseragaman, melainkan kesediaan berjalan bareng walau beda jalur. Implementasinya: tetap jaga silaturahmi meski beda pilihan politik, tidak menolak tetangga karena asal daerah, serta bangga pada produk lokal tanpa menutup diri pada kolaborasi global. Sejalan?Banyak komunitas lintas hobi/latar aktif bikin kegiatan bareng. Melenceng? Polarisasi menjelang dan pasca pemilu bisa meretakkan pertemanan, bahkan di grup keluarga.

4.  Kerakyatan/ Musyawarah: Menang Hati, Bukan Sekadar Menang Suara

Demokrasi menurut Bung Karno menuntut hikmat kebijaksanaan; bukan hanya voting cepat, tapi dengar argumen pelan-pelan. Di level harian, musyawarah bisa diterapkan saat menentukan iuran RT, kebijakan kantor, sampai penyusunan kurikulum kegiatan OSIS/BEM. Fasilitator menahan bias, peserta saling rangkum ide, dan keputusan dicatat transparan. Sejalan? Banyak forum warga mulai pakai mekanisme partisipatif. Melenceng? Kerap juga keputusan “turun dari atas” tanpa dialog, atau musyawarah hanya formalitas setelah keputusan sebenarnya diambil di ruang privat.

5. Keadilan Sosial: Pertumbuhan yang Terasa Sampai Pinggiran

Keadilan sosial menuntut akses yang adil: pendidikan, layanan kesehatan, internet yang layak, ruang aman bagi pekerja gig/UMKM. Dalam skala kecil, pilih belanja di warung sekitar, bayar pekerja tepat waktu, dan dorong kantor menerapkan kebijakan inklusif (cuti ayah, ruang laktasi, akses difabel). Sejalan? Banyak kota mulai serius membangun transportasi publik dan ruang ramah pejalan kaki. Melenceng? Ketimpangan digital, pungli layanan publik, dan kesempatan kerja yang tidak merata masih bikin banyak orang tertinggal.