Oknum Polisi Ditahan Terkait Dugaan Penyekapan Wanita: Komisi III DPR RI Mengecam Keras

Abduh mendesak agar proses hukum pidana dilakukan dengan cepat dan pelaku wajib dijatuhi hukuman seberat-beratnya tanpa ada toleransi. Menurut informasi yang dihimpun, korban M ternyata merupakan istri siri dari oknum polisi berinisial Aiptu N, yang tercatat sebagai anggota Polres Tegal Kota.

Berdasarkan laporan awal, korban diduga telah disekap dalam kurun waktu yang sangat lama, yakni sejak akhir tahun 2023, hingga akhirnya berhasil mendapatkan pertolongan dan pendampingan hukum dari Tim Hotman 911. Selama masa penyekapan tersebut, korban diduga mengalami penyiksaan yang sangat kompleks, mulai dari kekerasan fisik, tekanan psikis, hingga dipaksa mencekoki narkotika.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Baca juga artikel tentang: Tak Bisa Berkelit! Bukti Labfor Nyatakan Ijazah Jokowi Asli Identik, Intip Kelanjutan Kasus Dokter Tifa

Desakan Perlindungan Negara dan Pengusutan Jaringan Narkotika

Melihat beratnya dampak trauma yang menimpa korban, Abdullah meminta negara hadir sepenuhnya untuk memberikan perlindungan komprehensif, termasuk menjamin seluruh biaya pengobatan medis serta pemulihan psikologis korban. Lembaga negara seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didorong untuk segera turun tangan memberikan proteksi maksimal bagi korban dan keluarganya. Hal ini krusial agar korban tidak mengalami viktimisasi sekunder akibat proses hukum yang timpang.

Selain fokus pada pasal penganiayaan dan penyekapan, Abduh juga meminta penyidik mendalami adanya potensi keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Jika ditemukan alat bukti yang cukup, Polda Jawa Tengah wajib membongkar jaringan tersebut tanpa pandang bulu demi membersihkan institusi Polri dari oknum yang merusak kepercayaan publik. Ia pun mengimbau kepada masyarakat luas agar tidak pernah ragu melaporkan segala bentuk tindak kekerasan dalam hubungan personal ke pihak berwajib.