Klarifikasi Menhut Raja Juli Antoni Pasca OTT KPK Bupati Kuansing

Namun, hal mengejutkan terjadi tepat setelah audiensi selesai. Raja Juli mendapati sebuah amplop tertutup di dalam map yang sengaja ditinggalkan oleh sang bupati di ruang pertemuan. Sadar bahwa dirinya tidak memiliki hak atas barang tersebut, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa membuka atau melihat isinya sedikit pun.

Proses pengembalian tidak bisa instan karena jadwal kedinasan menteri yang sangat padat. Setelah Sekjen Kementerian Kehutanan menerbitkan surat tugas resmi, Raja Juli berinisiatif menghubungi Kapolda Riau untuk memfasilitasi pertemuan aman antara ajudannya dan Bupati Kuansing. Akhirnya, pada 12 Juni 2026, amplop tersebut resmi dikembalikan di Polres Kuansing dengan dokumentasi lengkap beserta tanda terima bermeterai—tepat 17 hari sebelum KPK melaksanakan OTT.

Price List Service Apple di Surabaya yang rekomended : Pricelist iJoe Apple Service Surabaya

Baca juga artikel tentang: Bukan Karena Jatuh, 4 Komponen Hardware Apple Ini Rentan Rusak Akibat Kelalaian Fisik Mikro Sehari-hari

Penegasan Menhut: Tidak Ada Pelepasan Kawasan Hutan di Kuansing

Selain memaparkan kronologi pengembalian amplop secara rinci, Raja Juli Antoni juga membantah keras isu yang menyebutkan adanya keterkaitan dirinya dengan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Beliau memastikan bahwa tata kelola kehutanan (forest governance) yang bersih, transparan, dan akuntabel tetap menjadi prioritas utama sesuai amanat dari Presiden.

Selama masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan, ia menegaskan tidak pernah menerbitkan satu pun Surat Keputusan (SK) mengenai pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut.

• Tidak ada satu pun SK resmi kementerian yang keluar untuk wilayah Kuansing.
• Tidak ada sejengkal pun kawasan hutan di Kuantan Singingi yang diubah statusnya menjadi Area Penggunaan Lain (APL).
• Kementerian Kehutanan mengapresiasi kinerja KPK dan siap bersikap kooperatif demi pembenahan internal yang bebas dari praktik suap maupun gratifikasi.